Eka Putra menjelaskan, Ranperda tentang APBD TA 2024 disusun dengan mempedomani dokumen Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) APBD TA 2024 dan mempedomani RPJMD 2021 – 2026 serta nota kesepakatan tanggal 4 Agustus 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

“Adapun tujuan penyusunan nota keuangan APBD 2024, adalah sebagai bahan pembahasan Ranperda tentang APBD TA 2024,” ujar Bupati.

Bupati menerangkan, estimasi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar, dengan asumsi penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalianinflasi pembangunan infrastruktur dan beberapa kebijakan pendapatan daerah.

Pemkab Tanah Datar menargetkan pendapatan daerah pada APBD 2024 sebesar Rp.968.491.223.850.00, dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah Rp.152.635.540.000,00
, yang terdiri dari : Pajak Daerah
Rp. 31.808.477.000,00 Retribusi Daerah
Rp.10.689.708.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp.25.000.000.000,00 dan Lain-lain PAD yang Sah Rp.85.137.355.000,00

Selanjutnya, Pendapatan Transfer Rp.812.203.683.850,00 , yang terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Rp.756.809.112.000,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp.55.394.571.850,00.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp.3.652.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat.

Sedangkan, anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang APBD 2024 adalah Rp.1.245.439.489.539,00 yang terdiri dari Belanja operasi Rp.1.004.467.876.985,00, Belanja Modal sebesar Rp.59.975.109.316,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,00
Belanja Transfer sebesar Rp.170.996.503.238,00.

Eka Putra tambahkan, sesuai kesepakatan KUA-PPAS, untuk kelompok penerimaan pembiayaan dialokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp.276.948.265.689,00.

“Defisit sepenuhnya ditutupi dengan pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” kata bupati.

Bupati melanjutkan, kebijakan umum belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah pada dasarnya mengakomodir, kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat.

“Maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2024 adalah mengutamakan belanja, untuk pemulihan ekonomi daerah, program prioritas dan program unggulan daerah. Untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan penyediaan pelayanan publik, dengan mengusung tema dalam RKPD 2024 yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Program Unggulan Daerah,” pungkas Bupati.

Sementara itu, pimpinan sidang Rony Mulyadi di kesempatan tersebut sampaikan Rapat paripurna akan dilanjutkan, Rabu (8/11), dengan agenda pokok penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2024 dan di akhir sidang juga di laksanakan doa bersama untuk saudara se agama di Palestina yang sedang berjuang yang juga dihadiri guru dan siswa SMP N 3 kecamatan Sungai Tarab. (eym)

The post Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Penjelasan terhadap Ranperda APBD 2024 appeared first on Prokabar.