“Hal tersebut bisa diraih jika komitmen Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang dalam penurunan angka kemiskinan dilaksanakan sebaik mungkin”, ungkap Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa pada Rapat Koordinasi TKPKD Kota Padang di Pangeran Beach Hotel, Selasa (3/12).

Target tersebut bisa tecapai dengan cara menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai data sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan mensinergikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemko Padang telah memetakan program penanggulan kemiskinan yang dibagi dalam empat bidang prioritas; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Serta membagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin menjadi tiga klaster; daerah pesisir, daerah pertanian dan daerah perkotaan.

“Penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas RPJMD 2019-2024 ‘Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal’, jadi secara bersama kita harus fokus melaksanakan program ini”, imbuhnya melalui keterangan tertulis.

TKPKD Kota Padang merupakan wadah yang menaungi seluruh stakeholders yang terkait secara langsung atau tidak langsung dalam penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, LSM, dan dunia usaha. (gas)

The post Angka Kemiskinan Padang Ditargetkan Turun Menjadi 4,68 Persen appeared first on Prokabar.

Berdasarkan data BPS Pesisir Selatan dihimpun Prokabar.com, angka kemiskinan pada tahun 2018 tercatat mencapai 7,59, dengan jumlah penduduk miskin 34.924 jiwa dan sedikit turun dibandikang tahun 2017 mencapai 7,79 persen.

Kepala Kantor BPS Painan, Yudi Yos Elvin mengatakan, pemicu utama tingginya angka kemiskinan di Pessel dikarenakan anjloknya harga sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan.

“Karena memang sebagian besar, masyarakat Pessel bergerak di sektor pertanian dan pertanian, “ujarnya pada wartawan di kantornya kemarin (9/10).

Ia menyebutkan, peringkat pertama adalah Kepulauan Mentawai. Kemudian disusul Kabupaten Solok dan diikuti Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagian besar penduduk miskin itu, lanjutnya, adalah mereka yang berprofesi sebagai buru tani, buru perkebunan dan nelayan kecil.

Mereka tersebar di kawasan pedesaan. “Jadi hasil produksi yang mereka terima lebih rendah dari biaya hidup yang dikeluarkan,” terangnya.

Untuk itu, hendaknya pemerintah daerah membuka lapangan kerja sektor formal. Sebab, sebagian besar ketenagakerjaan di daerah ini masih bergerak disektor non formal.

Selain itu, berupaya meningkatkan harga jual komoditi unggulan daerah. Sebagai contoh, mendorong percepatan tumbuhnya sektor primer.

Jika tidak, dikhwatiran angka kemiskinan di Pessel paling ujung pantai barat Sumatera itu makin tinggi. “Karena ketidakpastian perekonomian global,” tutupnya. (min)

The post Miris! Kemiskinan Pesisir Selatan, Keempat di Sumbar, Kok Bisa? appeared first on Prokabar.

“Ada Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial,” kata Sekjen Kemensos, Hartono Laras, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu, pada Forum Tematik Kehumasan, di Swiss Bell Hotel, Mangga Besar, Jakarta, Senin (22/7).

Menurut Sekjen Kemensos, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat  inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up to date.

Untuk mendapatkan data yang up to date tersebut, lanjut Sekjen, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

“Tugas dan fungsi Kementerian Sosial semakin luas dalam penanggulangan kemiskinan, terutama dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi,” jelas Sekjen Kemensos sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas Sonny W. Manalu.

Berkaitan dengan itu, Sekjen Kemensos mengemukakan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kemensos) secara terus menerus mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan nomengklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation).

“Sistem ini secara online dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” ujar Hartono.

Data Terpadu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Sosial didukung oleh Pemerintahan Daerah  melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi.

“Pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial,” ungka Hartono.

Selanjutnya, data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan.

Menurut Sekjen Kemensos itu, aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variabel-variabel yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Dengan demikian akan memudahkan untuk mengintegrasikannya ke dalam Basis Data Terpadu dan seluruh program perlindungan sosial secara nasional.

Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial itu dihadiri oleh Staf Ahli bidang Komunikasi dan Media Sosial Kominfo Gungun Siswadi, Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu, Kepala Pusdatin Kemensos Said Mirza Pahlevi, dan diikuti oleh perwakilan humas dari Kementerian/Lembaga. (*/hdp)

The post Lewat Aplikasi Ini, Pemerintah Siapkan Data Kemiskinan yang Akurat appeared first on Prokabar.

“Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018, dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, menurut Kepala BPS, pada periode September 2018–Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 136,5 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 393,4 ribu orang.

“Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen,” ungkap Suhariyanto.

Kepala BPS Suhariyanto juga mengemukakan, Garis Kemiskinan pada Maret 2019 adalah sebesar Rp425.250,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2018, Garis  Kemiskinan naik sebesar 3,55 persen.    Sementara jika dibandingkan Maret 2018, terjadi kenaikan sebesar 5,99 persen.

Adapun garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.  Secara rata-rata, menurut Suhariyanto, garis kemiskinan  per rumah tangga pada Maret 2019 adalah sebesar  Rp1.990.170,-/ bulan naik sebesar 4,67   persen dibanding kondisi September 2018 sebesar Rp1.901.402,-/bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang  terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), menurut Kepala BPS itu, terlihat peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

“Besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 73,66 persen,” jelas Suhariyanto.

Ia menyebutkan, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama, yaitu beras (menyumbang 20,59 persen di perkotaan dan 25,97 persen di perdesaan), disusul rokok kretek filter, dan telur ayam ras. (*/hdp)

The post Pemerintah Klaim Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang appeared first on Prokabar.