Seperti diketahui, Tanah Datar akan menjadi tuan rumah bersama dengan Kota Padang Panjang sebagai tuan rumah Porprov 2023. Tapi, sekarang Tanah Datar justru menarik diri atau menyatakan tidak siap menjadi tuan rumah bersama.

Perihal tersebut tertuang dalam surat Bupati Tanah Datar yang ditujukan kepada Gubernur Sumatra Barat. Dalam surat tertanggal 28 April 2022, nomor 426/292/Parpora-TD/2022 itu sebagai jawaban atas surat dari Gubernur dan Dispora Sumbar, sekaitan kesiapan Tanah Datar untuk jadi tuan rumah Porprov XVI 2023.

Dalam surat yang didapatkan bolabeten itu, tiga alasan yang membuat Tanah Datar menarik diri disebutkan; Pertama, karena kondisi anggaran Pemkab Tanah Datar tidak memungkinkan sebagai tuan rumah Porprov XVI 2023.

Kedua, Pemkab Tanah Datar tidak mempunyai anggaran untuk pembangunan dan perbaikan/renovasi venue penyelenggaraan Porprov XVI 2023.

Selanjutnya, saat ini Kabupaten Tanah fokus untuk melaksanakan program unggulan yang telah direncanakan oleh pemerintahan Bupati Eka Putra/Richi Aprian.

Terkait tiga alasan tersebut, Pemkab Tanah Datar menegaskan tidak siap untuk menjadi tuan rumah Porprov XVI 2023.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Sumbar. Kadispora Sumbar, Ketua Koni Sumbar, Ketua DPRD Tanah Datar, Ketua KONI Tanah Datar, dan walikota Padang Panjang.(*)

The post Tidak Punya Anggaran, Tanah Datar Tidak Siap Jadi Tuan Rumah Porprov XVI 2023 appeared first on Prokabar.

Pemerintah pusat terpaksa melakukan refocusing anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19 yang kembali berjangkit.

Refocusing ini terjadi seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan nomor SE-2/PK/2021.

SE tersebut tentang penyesuaian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: 

• Bupati Pessel Minta Warga Perangi Covid-19
• Perangkat Daerah Pessel Malas Rapat Paripurna
• DPRD Pessel Sampaikan LKPj, Ini Saran untuk Pemerintah

Mentri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyesuaian anggaran TKDD 2021 karena dua faktor.

Pertrama, kata Sri Mulyani, untuk penanganan Covid-19 dan kedua dalam rangka PPKM Mikro.

Demi penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan prioritas lainnya, pemerintah daerah merelokasi DAU atau DBH.

Kedua jenis anggaran tersebut untuk vaksinasi Covid-19,  mendukung kelurahan dalam penanganan virus tersebut, sampai pada belanja kesehatan lainnya.

Dukungan pendanaan ini sekitar 8 persen dari DAU 2021 dan sesuai dengan kebutuhan daerah yang memperhatikan tingkat kasus Covid-19 dari BNPB.

Baca Juga Milenialisme.com

• Menjaga Komitmen Moral Selama Ramadhan
• Soeharto Bangun 999 Masjid dari Sedekah Umat Islam
• Lantunan Indah Para Gadis di Malam Pertama Ramadhan

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan penggunaan dukungan pendanaan sebagaimana pada butir 2 paling cepat 3 bulan, dengan memerhatikan perkembangan tingkat kasus.

Apabila pemerintah daerah tidak menerima DAU 2021 atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 sebagaimana pada butir 3, maka dapat menggunakan DBH.

Jika dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU atau DBH tidak mencukupi, maka pemerintah daerah mendanai dari sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD, (min)

The post Pessel Terkena Dampak Refocusing Anggaran appeared first on Prokabar.