Komisioner KPU Padang, Arset Kusnadi menyebut, bahwa hingga senin malam, baru satu pasangan calon yang telah memastikan akan mendaftar ke KPU Padang, yakni pasangan M Iqbal dan Amasrul.

“Dari LO, memastikan bahwa pasangan M Iqbal – Amasrul akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon walikota pada pukul sepuluh pagi,” sebut Komisioner berusia 47 tahun ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kader Demokrat Dafit Tanjuang.

“Kami sebagai kader siap mengantarkan pasangan Calon Walikota yang diusung oleh Demokrat dan PKS selasa (27/8) pagi. Pasangan teknokrat dan birokrat ini siap memberi warna baru dalam pilkada Kota Padang,” sebut Dafit.

Pasangan calon M Iqbal – Amasrul didukung dua partai dengan total 11 kursi. Tujuh kursi PKS dan 4 kursi dari Demokrat lebih dari cukup, untuk mengantarkan pasangan calon ke KPU padang, dimana syarat minimal pendaftaran paslon walikota-wakil walikota padang adalah 9 kursi. (Adh)

The post M Iqbal – Amasrul Mendaftar Ke Kpu Padang Pagi Ini appeared first on Prokabar.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Muzni Zein membuat pernyataan tersebut terkait masalah pemutasian dan penonaktifan Amasrul dari Sekretaris Daerah Kota Padang.

Muzni Zein mengatakan Walikota Padang Hendri Septa sudah melanggar perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah.

Hendri Septa, kata Muzni Zein, sudah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah.

Muzni Zein menilai pelanggaran ini membuktikan kinerja dari Hendri Septa tak maksimal.

Apalagi, kata dia, pemutasian dan penonaktifan mengganggu pelayanan publik.

“Kami terpaksa menggunakan hak kami sebagai Anggota DPRD Kota Padang karena kinerja yang tak maksimal dari Walikota Padang yang berdampak pada pelayanan publik,” kata Muzni Zein, Rabu (1/9).

Pelayanan publik, lanjutnya, jelas terganggu karena Pelaksana Harian harus mengisi posisi Sekretaris daerah.

Sebab, Pelaksana Harian tidak dapat menentukan kebijakan pemeritah yang krusial untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

Sikap dari Walikota Padang ini membuat Gerindra terusik sehingga hak angket akan diajukan.

“Kami Fraksi Gerindra merasa terusik dengan sikap Walikota Padang,” tegasnya.

The post Fraksi Gerindra Lelah dengan Sikap Walikota Padang appeared first on Prokabar.

Pasalnya, Walikota Padang baru saja menonaktifkan Amasrul dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang atas dasar pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak berselang lama, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah kembali melantik Amasrul dengan jabatan berbeda, yakni Kepala Dinas DPMD.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menanggapi ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Hefdi menegaskan pelantikan Amasrul tidak perlu menjadi polemik.

Berita Terkait

Balada Sekda Padang, Di Non Aktifkan Walikota, Dilantik Gubernur

Sebab, pelantikan tersebut sudah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN pada 9 Agustus 2021 sudah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor B-2682/KASN08/2021.

Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah memberikan izin pelantikan tersebut pada 23 Agustus 2021 dengan nomor 821/4533/SJ dan sesuai dengan PP 11 Tahun 2017 tentang Pengisian JPT Pratama di bawah koordinasi KASN.

“Artinya ini sudah ada izin rekomendasi KASN serta Kemendagri. Pelantikan tersebut sudah memenuhi aturan. Jelas tidak ada pelanggaran aturan. Semua taa azas,” kata Hefdi, Kamis (26/8).

Sebelumnya Amasrul memang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai amanat pasal 132 PP 17/2020.

Kemendagri bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut dengan lampiran surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai status kepegawaiannya.

Lampiran surat izin itulah yang membuat Amasrul dapat mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Pemrpov Sumbar.

“Tanpa ada surat izin dari Walikota Hendri Septa selaku PPK, Amasrul tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk Uji Kompetensi,” jelas Hefdi lagi.

The post Sempat Jadi Polemik, Pelantikan Amasrul Sudah Sesuai Aturan appeared first on Prokabar.

Pasalnya, Walikota Padang Hendri Septa memastikan Amasrul saat ini masih Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang, dan belum diberhentikan.

Untuk itu, Hendri akan melaporkan kondisi tersebut pada Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Saya tidak memberhentikan pak Amasrul. Saat ini yang bersangkutan masih dalam proses penegakan disiplin di Pemko Padang,” sebut Hendri, Selasa (24/8).

Hendri Septa juga heran dengan tiba-tiba Amasrul kemudian dilantik oleh Gubernur Mahyeldi menjabat Kepala BPMD Sumbar.

Bahkan, katanya Pemko Padang akan terus melakukan proses pemeriksaan penegakan pelanggaran disiplin pada Amasrul.

Untuk itu, Hendri Septa kembali menegaskan, dengan kondisi itu maka Amasrul masih berstatus Sekdako Padang.

“Amasrul juga tidak mengundurkan diri dan saya tidak memberikannya izin. Karena selama proses penegakan disiplin tersebut, Amasrul hanya dibebastugaskan dari kewenangannya sebagai Sekdako Padang.” terangnya.

Dijelaskannya, selama dibebastugaskan Amasrul masih menerima hak-haknya sebagai Sekdako di Pemko Padang.

Mulai dari gaji dan tunjangan sebagai Sekdako Padang masih diterima Amasrul.

Merujuk pada pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 bahwa, PNS yang sedang dalam pemeriksaan tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Karena itu, menurutnya pelantikan Amasrul menjadi Kepala BPMD melanggar PP 53/2010.

Hendri Septa juga mengungkapkan, saat Amasrul dilantik menjadi BPMD Sumbar, tidak pernah memintah izin kepadanya selaku pimpinan. Bahkan, dirinya juga terkejut dengan proses pelantikan tersebut.

“Saya tidak ada memberikan izin. Bahkan saya tidak tahu kenapa pak Amasrul dilantik,” ungkapnya heran. (*)

The post Polemik Pelantikan Amasrul Oleh Gubernur, Wako Padang Nilai Melanggar Aturan appeared first on Prokabar.

Dari sejumlah nama yang dilantik terdapat Mantan Sekda Padang, Amasrul yang awal bulan lalu di non aktifkan oleh Walikota Padang, Hendri Septa karena dianggap melanggar disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun mulai malam ini, Amasrul mulai menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov Sumbar usai dilantik Gubernur Mahyeldi.

Terkait polemik yang terjadi sebelumnya  antara Sekda dan Walikota Padang, sebelumnya Gubernur Sumbar Mahyeldi pernah menyatakan dukungannya terhadap tindakan Amasrul.

Mahyeldi mengatakan, tindakan Amasrul sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah benar. Bahwa semua tindakan yang diambil harus berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apa yang dilakukan Sekda Padang saya kira adalah sesuatu yang harus kita puji. Karena dia mengingatkan dan itu yang saya alami saat menjadi wali Kota Padang,” katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (9/8).

Berikut itu sejumlah pejabat yang dilantik Gubernur malam ini :

1. NAZWIR, SH

Jabatan Lama :

Kepala  Badan Kesbangpol Sumbar

Jabatan Baru :

Kepala Dinas Koperasi UKM Prov Sumbar

2. Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si

Jabatan Lama:

Kepala BPSDM

Jabatan Baru:

Kepala Badan Kesbangpol Sumbar

3. DELLIYARTI. SM, SE

Jabatan lama:

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Prov Sumbar

Jabatan Baru:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov Sumbar

4. DEDY DIANTOLANI S.Sos, MM

Jabatan Lama:

Kepala Satpol PP Sumbar

Jabatan Baru:

Kadispora Prov Sumbar

5. Drs. BUSTAVIDIA, MM

Jabatan Lama:

Kadispora Prov Sumbar

Jabatan Baru:

Kepala BPSDM Prov Sumbar

6. AMASRUL, SH

Jabatan Lama:

Sekda Kota Padang

Jabatan Baru:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov Sumbar

7. Drs. SYAFRIZAL, MM

Jabatan Lama:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov Sumbar

Jabatan Baru:

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Prov Sumbar

8. AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si

Jabatan Lama:

Kepala Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Jabatan Baru:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov Sumbar

9. Dr. Ir. DESNIARTI, MM

Jabatan Lama:

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar

Jabatan Baru:

Kadis Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar

The post Balada Sekda Padang, Di Non Aktifkan Walikota, Dilantik Gubernur appeared first on Prokabar.

Plt Walikota Padang Hendri Septa mengatakan kenaikan TPP tersebut berdasarkan Perwako Nomor 12 tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada ASN.

Perwako tersebut, kata Hendri Septa, sudah melalui kajian dan evaluasi.

“Sebelum naik, TPP sudah melalui tahapan evaluuasi sesuai aturan,” kata Hendri Septa, kemarin (15/3/2021).

Baca Juga:

• Amril Amin Minta Satpol PP Tata PKL dengan Baik
• Satresnarkoba Polresta Padang Kembali Amankan Terduga Pengedar Ganja
• Ini Cara BNK Padang Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Plt Walikota Padang mengungkapkan, saat pandemi Covid-19 hampir semua sektor terdampak.

Hendri Septa berharap kenaikan tambahan penghasilan bagi ASN dapat memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya.

“Semua pegawai akan membelanjakan tambahan penghasilan tersebut untuk membantu ekonomi warga,” lanjut Hendri Septa.

Dia mensinyalir kenaikan TPP tersebuut akan mendongkrak daya beli.

Sehingga terjadi perbaikan terhadap ekonomi masyarakat.

Baca Juga Milenialisme.com

• Empat Fungsi Rendang Khas Minangkabau
• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca
• Hindari Berita Hoax dengan Menjadi Produsen Informasi

“Kenaikan penghasilannya ada yang satu juta atau lebih, sesuai kelas jabatannya,” jelasnya.

Sementara, Sekda Padang Amasrul menuturkan pengolahan dan analisa kenaikkan TPP ini sejak awal tahun 2021.

Amasrul menjelaskan, Pemko Padang juga sudah beberapa kali konsultasi dengan Kementerian tentang perubahan pemberian TPP ASN tersebut.

“Awalnya kita memakai aturan dua tahun lalu tentang kelas jabatan, kita mencocokkan dengan angka kelas jabatan itu,” kata Amasrul.

Amasrul mengakui, kenaikan tambahan penghasilan pegawai ini sebenarnya belum sesuai dengan aturan kelas jabatan, atau masih kurang lima puluh persen.

Hal ini menyangkut dengan pendapatan daerah yang belum memadai untuk menaikkan TPP sesuai ketentuan. (*/gas)

The post TPP ASN Naik untuk Perbaikan Ekonomi selama Pandemi appeared first on Prokabar.