Padahal, kementrian yang dipimpin Raja Juli Antoni ini, telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun di tahun 2025 lalu untuk satu item saja, denda administrasi.

“Sampai Mei 2026 ini, tambahan anggaran itu masih belum direalisasi. Artinya, upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana, masih belum bisa dilakukan. Kira-kira, kita ini masih punya hati nurani gak sih membenahi dampak bencana yang telah sebabkan korban jiwa dan kerugian puluhan triliun rupiah,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.

Tambahan anggaran ini disorot Alex, pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni beserta jajaran, Rabu.

Agenda Raker ini, pembahasan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan progres pelaksanaan anggaran tahun 2026.

Ditegaskan Alex, mengurus pemulihan daerah terdampak bencana itu, tak cukup dengan doa sembari berharap hutan yang telah rusak itu ditumbuhi pohon dan kayu secara alami.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025, angka deforestasi neto di Sumatera mencapai 78.030,6 hektar. Angka tersebut merupakan hasil pengurangan luas lahan deforestasi dengan luas lahan reforestasi.

Deforestasi adalah proses penghilangan atau pengurangan tutupan hutan secara permanen, yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan.

Sedangkan reforestasi (reboisasi-red) adalah proses penanaman kembali atau pemulihan ekosistem hutan pada area yang sebelumnya mengalami kerusakan, penebangan atau kehilangan tutupan pohon.

Data deforestasi neto ini mengartikan bahwa deforestasi lebih besar dari lahan hutan hasil reforestasi. Dengan kata lain, eksploitasi hutan di Sumatera sudah jauh melebihi upaya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula.

Fenomena itu sebangun dengan data Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) periode 2008-2025 yang menunjukkan pola kejadian banjir dan tanah longsor semakin meningkat selang lima tahun terakhir.

Tahun 2008-2013, total ada 780 kejadian. Tahun 2014-2019 terjadi 882 kejadian. Sementara tahun 2020-2025, total kejadian bencana naik lima kali lipat menjadi 4.779 kejadian.

“Sebagai warga negara yang Pancasilais, saya meyakini kita semua, berdoa setiap setiap hari, setiap saat. Tapi, negara ini tak cukup diurus dengan doa saja,” tegas Alex.

“Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya,” tambah ketua PDIP Sumatera Barat. (*)

The post Alex Indra Lukman Semprot Pemerintah: Urus Hutan Rusak Tak Cukup Pakai Doa! appeared first on Prokabar.

“Kehadiran jajaran pengurus PWM Sumatera Barat di acara ini, membuktikan kerjasama yang telah dibangun, bukan semata kiasan dan kepentingan jangka pendek di momen Pemilu semata,” ungkap Alex.

Hal itu disampaikan Alex, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan buka bersama keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Barat, Ahad sore.

Buka bersama ini jadi makin istimewa, karena tausyiah jelang berbuka, disampaikan Buya Bakhtiar dengan tema; “Puasa dan Pentasyarufan Kebajikan.”

Bersama Buya Bakhtiar, ikut mendampingi Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal PWM Sumatera Barat, Buya Yosmeri Yusuf. Juga hadir Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiah (PWA) Sumbar, Syur’aini bersama Delvina (sekretaris) dan Jusmawati (wakil ketua).

Sementara, buka bersama ini diikuti anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari PDI Perjuangan serta perwakilan pengurus cabang serta jajaran pengurus lainnya.

Disampaikan Alex, kerjasama PDI Perjuangan dengan PWM Sumatera Barat, telah jadi perbincangan di internal partai baik di daerah hingga pusat.

Terlebih, Presiden Sukarno yang memiliki ikatan historis dan ideologis kuat dengan PDI Perjuangan, juga berlatarbelakang perserikatan Muhammadiyah.

“Kenapa, PDI Perjuangan selama ini tidak punya suara di basis komunitas Muhammadiyah. Ini yang jadi perbincangan menarik di internal partai,” ungkap Alex yang dipercaya partai jadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Di mata Alex, kerjasama yang berhasil dikolaborasikan dengan PWM, seperti berbagai agenda bakti sosial saat terjadinya bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Sumbar, merupakan hal yang tak biasa.

“Kehadiran Muhammadiyah bersama kami yang ‘merah-merah’ ini, merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Jika bersama partai lainnya, itu sudah biasa,” ungkap Alex.

“Karena itu, secara pribadi dan selaku ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, saya bertekad untuk berkerjasama dan saling membesarkan bersama Muhammadiyah,” tambah Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI.

Dalam amanatnya, Alex meminta pengurus cabang, untuk mulai berkomunikasi dengan pengurus muhammadiyah di wilayahnya masing-masing dalam melanjutkan kiprah pengabdian ke masyarakat.

“Satu kursi DPR RI milik PDI Perjuangan ini, tak bisa lepas dari hasil rekomendasi PWM Sumbar. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungan berupa rekomendasi yang telah diberikan pada Pemilu 2024,” tukas Alex.

Selain itu, Alex meminta pengurus cabang, untuk juga menjalin komunikasi dengan pengurus daerah muhammadiyah di daerahnya masing-masing.

“Kedepan, semua program kerakyatan itu akan dilakukan melalui partai. Sementara, bidang keagamaannya melalui Muhammadiyah. Memang, semuanya akan jadi perhatian kita, tentunya dimulai dari yang dekat dengan kita dulu,” tegas Alex.

Di momen itu, Alex juga mengumumkan dua pengurus cabang yang terus berkegiatan atas nama partai dengan mengambil momentum bulan Ramadhan 1447 H/2026 M. Yakni, PDI Perjuangan Kabupaten Agam dan Kota Padang yang mengadakan kegiatan Daurah Tahfizh Al-Aqur’an.

Puasa dan Pentasyarufan Kebajikan

Sementara, dalam tausyiahnya, , Buya Bakhtiar menukil tentang pentingnya berkomitmen dengan kebajikan, yang dikaitkan dengan asbabun nuzul (sejarah turunnya ayat) QS Al Baqarah: 177.

“Puasa Ramadhan itu ending-nya adalah menghantarkan kita sebagai orang bertakwa (QS Al Baqarah: 185). Puasa itu juga menegaskan, bahwa kesalehan ritual harus sejalan dengan kesalehan sosial. Artinya puasa mesti menjadikan setiap orang yang mencapai predikat takwa, mampu melakukan pentasyarufan kebajikan,” ungkap Buya Bakhtiar.

Dikesempatan itu, Buya Bakhtiar juga mengurai pesan dibalik kata takwa yang akan diraih setiap orang yang berpuasa dengan benar.

Yakni, pribadi yang sangat berhati-hati dalam beraktivitas dalam keseharian. Sehingga, tingkah lakunya tidak memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Dalam kitab ahkam, takwa itu diibaratkan seperti ekor unta yang tengah berjalan di terik matahari di padang pasir yang penuh batu-batu tajam dan duri. Unta itu tentunya akan melangkah dengan sangat hati-hati,” terang Buya Bakhtiar.

Dikesempatan itu, Buya Bakhtiar menegaskan, dalam kerangka membangun silaturahmi dengan partai politik, PWM Sumbar merekomendasikan salah seorang tokoh Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Barat, Muhammad Fakhri, untuk berkiprah di PDI Perjuangan.

“Sebelumnya, Fakhri ini Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) yang kemudian juga dipercaya jadi Sekretaris Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sumbar,” terangnya.

“Kita sengaja utus seorang aktivis muda Muhamadiyah ke PDI Perjuangan. Semoga, tali silaturahmi yang telah kita sambung di masa jelang Pemilu 2024 lalu, bisa terus memberikan kemaslahatan bagi umat,” harap Buya Bakhtiar.

Di kesempatan itu, Buya Bakhtiar menukil peran Yosmeri Yusuf di momen Pemilu serentak 2024 lalu. Saat itu, Yosmeri Yusuf ditugaskan sebagai Ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) PWM Sumbar.

Lembaga ini adalah unsur pembantu pimpinan yang fokus mengkaji, merespons dan mengadvokasi isu politik kebangsaan serta kebijakan publik berdasarkan nilai Islam berkemajuan.

“Bang Alex ini, merupakan salah seorang yang direkomendasikan PWM Sumbar di Pemilu 2024 berdasarkan rekomendasi LHKP yang dipimpin Buya Yosmeri. Alhamdulillah, Bang Alex terpilih dan sampai sekarang terus membersamai Muhammadiyah dalam mencapai tujuan perserikatan,” nilai Buya Bakhtiar. (*)

The post Terungkap! Rekomendasi Muhammadiyah Sumbar Jadi Kunci Kemenangan Alex Indra Lukman di Pemilu 2024 appeared first on Prokabar.

Petani inovatif Sumatera Barat, ungkap Alex, telah memiliki metode teruji dalam mewujudkan produktifitas itu, yakni bertaman padi dengan metode Sawah Pokok Murah.

“Mendukung metode Sawah Pokok Murah ini, APBN Tahun 2026 telah mengalokasikan bantuan untuk 2.000 hektare sawah bagi petani Sumatera Barat. Jika jatah ini direalisasikan, Insya Allah, produktifitas itu mampu diwujudkan sehingga petani Sumbar tercatat sebagai penghasil beras dengan biaya produksi rendah di Indonesia,” terang Alex dengan nada optimistis.

Fenomena biaya produksi beras yang menentukan harga jual itu diungkapkan Alex, saat bersilaturahmi sekaligus buka puasa bersama Penyuluh Pertanian se-Sumatera Barat, di UNP Hotel & Convention, Sabtu sore.

Hadir perwakilan penyuluh dari Kota Padang, Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Agam. Juga hadir Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) di Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti serta jajaran.

Pentingnya harga yang bersaing dengan produktifitas tinggi itu disampaikan Alex, menyoroti stok beras dalam negeri yang tersimpan di gudang Bulog per tanggal 22 Desember 2025, telah menembus 3,5 juta ton. Ini merupakan angka terbesar sepanjang sejarah.

“Pertanyaannya, jika produktifitas panen terus ditingkatkan, sementara konsumsi tetap, maka pertanyaannya adalah stok cadangan beras kita ini mau diapakan,” tanya Alex.

“Untuk di ekspor, masih kalah bersaing dengan beras Vietnam yang harga jualnya jauh lebih murah,” tambah Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Alex mencontohkan harga jual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp12.500 per Kg. Beras SPHP ini memiliki patahan (broken) atau menir (pecahan kecil) berada di angka 25-40 persen.

“Beras asal Vietnam, dijual senilai Rp10.000 per Kg dengan kadar broken 5 persen. Jelas, kondisi ini tak akan mampu membuat beras kita bersaing menembus pasar global,” tegas Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.

Membuat harga jual beras kompetitif, satu-satunya cara adalah dengan menekan biaya produksi hingga ke tingkat petani. Dengan metode Sawah Pokok Murah, terang Alex, biaya produksi bisa ditekan hingga batas sangat rendah.

Karena, bertanam padi dengan metode ini, nyaris tidak memerlukan biaya untuk pengolahan tanah. Kemudian, tidak perlu biaya untuk pemupukan, melakukan penyiangan gulma hingga penyemprotan hama.

“Dari demplot uji coba yang telah dilakukan penemunya, Ir Djoni dengan petani di hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, hasilnya lebih unggul jika dibandingkan dengan metode yang telah dipraktekan petani kita selama ini,” ungkap Alex.

Motor untuk Penyuluh

Dikesempatan itu, Alex mengungkapkan, penyuluh pertanian di Indonesia jumlahnya mencapai angka 38 ribu lebih.

Di tahun 2026 ini, penyuluh pertanian ini akan mendapatkan bantuan kendaraan operasional berupa sepeda motor. Jumlahnya baru tersedia sebanyak 10.000 unit.

“Para penyuluh kita ini adalah pahlawan swasembada beras yang berhasil diwujudkan Kementrian Pertanian di tahun 2025 lalu. Penyuluh ini layak diapresiasi dengan bantuan kendaraan operasional, tapi jumlahnya masih tak sesuai kebutuhan,” terang Alex.

Alex kemudian merefleksikan konsep menyejahterakan petani yang digagas pemerintah dengan konsep satu harga yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) untuk semua kualitas senilai Rp6.500 per Kg.

“Menyejahterakan petani, tak mungkin teralisasi jika penyuluhnya tidak ikut sejahtera,” tegas Alex.

Pentingnya apresiasi bagi penyuluh ini, terang Alex, salah satunyua terkait keberhasilan menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang telah swasembada beras. Padahal, topografi daerahnya berupa perbukitan sehingga hamparan sawahnya jadi terbatas.

“Jika hingga akhir tahun 2026 nanti, petani Sumatera Barat bersama penyuluh mampu menghasilkan beras kualitas premium dengan harga produksi rendah, maka tantangan untuk merebut pasar global bisa diwujudkan,” tutup Alex.

Dengan prestasi itu, Alex merasa, pemerintah mesti menghargai terobosan yang ditorehkan petani Sumatera Barat bersama para penyuluh. Salah satu bentuknya, mengalokasikan sepeda motor untuk setiap penyuluhnya sebagai kendaraan operasional.

Dikesempatan itu, Alex juga mengungkapkan, akan memperjuangkan Penyuluh Hama untuk juga ditarik sebagai pegawai pemerintah pusat, sebagaimana penyuluh pertanian yang telah terwujud sejak tahun lalu.

“Peran penyuluh hama itu juga sangat vital. Layak diperjuangkan sebagai pegawai pusat, terlebih jumlahnya juga tidak sebanyak penyuluh pertanian,” terang Alex. (*)

The post Dorong Jadi Solusi Nasional, Alex Indra Lukman Ungkap Rahasia Petani Sumbar Tekan Biaya Produksi appeared first on Prokabar.

Kehadiran bantuan 20 Kg beras serta 4 liter minyak goreng jelang hari raya Idul Fitri 1447 H/2025 M ini, tentunya sangat berarti bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).

“Stok beras dan minyak, tak ada kendala. Jumlah persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak lagi menunda-nunda penyaluran Bapang periode Februari dan Maret 2026 ini,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya, Kamis.

Desakan Alex ini, merespon belum cairnya Bapang) beras dan minyak goreng yang sudah diputuskan dalam rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) tanggal 29 Januari 2026 lalu, di Jakarta.

Dalam rapat yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disepakati, penyaluran Bapang beras dan minyak goreng, dilakukan sekali salur untuk alokasi 2 bulan, yakni Februari dan Maret 2026.

Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperbanyak dengan menyasar masyarakat desil I sampai IV, seperti halnya pada penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

“Beras seberat 10 Kg beserta minyak goreng 2 liter per bulan itu, tentunya akan mampu meredam gejolak harga di bulan Ramadhan, terlebih hari raya Idul Fitri 1447 H/2026 M makin dekat,” terang Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

“Bapang ini, tentunya sangat ditunggu calon penerima. Jangan biarkan KPM menunggu janji pemerintah dalam waktu lama,” tambah Alex.

Diketahui, jumlah KPM Bapang tahun 2026 ini diperbanyak hingga 81,9 persen dari jumlah KPM program serupa sebelumnya, yang berada di angka 18,2 KPM setiap bulannya.

Secara kuantitas, untuk penyaluran 2 bulan sekaligus tersebut, Bulog sebagai pihak yang mendapat tugas untuk menyalurkan, akan mengeluarkan stok beras sebanyak 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Demi pelaksanaan program pro-rakyat tersebut, anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai angka Rp11,92 triliun.

Menurut Alex, Bapang ini sangat penting karena akan mampu menjaga harga Sembako tetap stabil (kendali inflasi). Kemudian, juga membantu kebutuhan KPM selama Ramadhan dan Idul Fitri serta menjaga daya beli masyarakat secara luas.

Sebagai informasi, program Bapang yang dilaksanakan Bapanas bersama Bulog di tahun 2025 lalu, digelar dari dua tahap.

Tahap pertama dengan alokasi Juni dan Juli berapa bantuan pangan beras 10 kg setiap bulan kepada 18,2 KPM.
Selanjutnya, pada alokasi Oktober dan November, pemerintah menambahkan paket bantuan dengan 2 liter minyak goreng dengan jumlah KPM yang sama setiap bulannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga pernah melaporkan implikasi positif program bantuan pangan beras yang turut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan Indonesia.

Saat itu disebutkan program bantuan pangan beras berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Ini menurun 0,33 persen terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. (*)

The post Alex Indra Lukman Tagih Janji Pemerintah Soal Bantuan Pangan 33,2 Juta Keluarga appeared first on Prokabar.

Kemudian, program Bantuan Pangan Non Tuntai (BPNT) tahun 2026 yang telah ditetapkan pada akhir Januari 2026 kemarin, memperhatikan penerima manfaat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Tolong lah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.

Permintaan itu disampaikan politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja dengan agenda pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Pernyataan Alex ini, merespon rencana GPM yang akan digelear ID Food pada 420 titik se-Indonesia, guna mengantisipasi tingginya permintaan pada Ramadhan dan lebaran Idul Fitri Tahun 2026 ini.

Dari data yang disampaikan ID Food pada rapat kerja itu, GPM hanya akan digelar pada 2 titik di Aceh, 4 GPM di Sumut dan 9 titik GPM di Sumbar.

“Mudah-mudahan, ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi lagi kesulitan di tiga daerah terdampak bencana ini. Kawan-kawan kita tengah ditimpa bencana,” terang Alex.

Selain itu, Alex juga mengkritisi porporsi pelaksanaan GPM di daerah urban dan padat penduduk. Alex kemudian mengutip rencana GPM di Jakarta, yang akan digelar di 65 titik. Sementara, di Provinsi Jawa Tengah cuma 45 titik GPM.

“Sebagai daerah urban, setiap kali libur lebaran, mayoritas perantau yang jadi penduduk Jakarta, akan pulang kampung berlebaran. Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta, tak lebih banyak dari Jawa Tengah yang sejatinya adalah lokasi tujuan mudik lebaran warga Jakarta,” terang Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumbar.

Di rapat kerja itu, Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat di tahun 2026 ini. Alex berharap, program tersebut yang berada di bawah tanggungjawab Bapanas, disalurkan pada bulan Februari dan Maret 2026.

“Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran Banpang ini disegerakan Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Karena, kondisi geografis negara kita yang beragam,” ungkap Alex.

“Penyaluran Banpang di pedalaman Papua sana, tentunya akan membutuhkan waktu lebih panjang,” tambah Alex.

Rapat kerja ini dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Heriadi atau Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman. Dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono.

Kemudian, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamen KKP Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Dirut IDFood, Ghimoyo beserta jajaran lainnya. (*)

The post Nasib Korban Bencana Sumatera: Alex Indra Lukman Minta Gerakan Pangan Murah Digelar Gratis! appeared first on Prokabar.

“Saya ucapkan, selamat bertugas dan mendoakan semoga Allah mudahkan selama menjalankan misi kemanusiaan di Ranah Minang,” ungkap Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, Sabtu siang.

Harapan itu disampaikan anggota DPR RI Dapil Sumbar I itu, saat pelepasan Relawan Kesehatan DPP PDI Perjuangan oleh dr Ribka Tjiptaning, menuju wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera Barat, di Rumah Aspirasi Alex Indra Lukman, Kawasan Ulak Karang, Padang.

Tim yang ditugaskan ke tiga provinsi terdampak bencana Sumatera itu, sampai di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu pagi setelah sebagiannya melakukan perjalanan darat dari Jakarta.

Saat apel kesiapan jelang bertugas ke daerah terdampak bencana di Sumbar, dr Ribka Tjiptaning tampak didampingi Wakil Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu serta Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang yang juga anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman serta pengurus dan kader lainnya.

Personel yang diterjunkan dalam misi kemanusiaan ini di Sumbar, terdiri dari 10 orang perawat dan 6 orang dokter. Dimana, lima orang di antaranya merupakan dokter diaspora (alumnus dan bekerja di luar negeri).

Selain itu, juga dikerahkan 8 unit ambulance guna mendukung pelaksanaan pelayanan medis pada para penyintas bencana di 8 kabupaten/kota di Sumbar.

Rinciannya, sebanyak 3 unit ambulance akan melayani warga terdampak bencana di Kabupaten Agam dan Pasbar. Kemudian, 1 unit ambulance bertugas ke daerah Malalo di Kabupaten Tanah Datar serta Solok.

Selanjutnya, 1 unit ambulance akan melayani korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu, 1 unit ambulance ke Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Terakhir, 2 unit ambulance akan bertugas melayani penyintas bencana di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

“Pada setiap pembagian wilayah tugas ini, akan ditempatkan seorang dokter, perawat, driver dan co-driver. Juga didukung sejumlah obat-obatan dan vitamin yang diperkirakan akan diperlukan saudara kita yang jadi korban bencana,” ungkap Alex.

Dikesempatan itu, Alex berterima kasih pada para dokter, perawat, tim ambulance serta semua pihak yang terlibat yang ikut terjun langsung membantu saudara-saudara yang tengah dilanda musibah.

“Selama bertugas di lokasi bencana, tetaplah waspada terutama di saat hujan lebat di bagian hulu sungai. Potensi banjir disertai longsor susulan masih tinggi, sebagaimana terjadi Maninjau (Agam), Batu Busuak (Padang) dan daerah lainnya,” ungkap Alex sembari mengutip prinsip PDI Perjuangan, ‘Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat.’

Perintah Ibu Mega

Dikatakan dr Ribka Tjiptaning saat pelepasan di halaman Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tanggal 29 Desember 2025, relawan medis ini berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Jakarta (DIJ), Banten dan Lampung.

“Tugas ini bukan sehari dua hari, tapi sampai kondisi rakyat di lokasi bencana benar-benar pulih,” ungkapnya.
“Bahkan, Ibu Mega meminta sampai akhir Februari atau awal Maret 2026, sampai kondisi masyarakat benar-benar terkondusifkan,” tegas dr Ribka saat apel pelepasan relawan misi kemanusiaan.

Dia menegaskan, di saat rakyat kesusahan sebagaimana terjadi saat bencana ini, negara dan partai harus hadir paling depan.

“Relawan ini, sudah siap untuk berpanas hujan di tengah lokasi bencana, bahkan untuk tidak mandi satu minggu. Juga siap untuk menahan lapar,” tambah anggota DPR RI 2019-2024 ini.

Dikatakan dr Ribka, misi kemanusiaan PDI Perjuangan ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, didukung 30 unit ambulance, 30 dokter, 60 paramedis, 60 relawan Baguna dan Tim Kesehatan PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan, tambah dia, menerjunkan relawan kemanusiaan ini tidak hanya di masa pemulihan. Sebagian dari paramedis ini, sudah bertugas di masa tanggap darurat, yakni sejak tanggal 5 Desember 2025 lalu di Aceh.

“Selama di lapangan, jaga soliditas dan nama baik partai. Yang tak kalah penting, menjaga kesehatan diri sendiri,” terangnya.

Sebelumnya, DPP DPI Perjuangan juga menugaskan mantan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini bersama Ganjar Pranowo (calon presiden Pemilu 2024 yang juga mantan gubernur Jawa Tengah), untuk turun langsung ke daerah terdampak bencana di Sumbar. (*)

The post Luar Biasa! PDIP Terjunkan Dokter Diaspora untuk Obati Korban Banjir di Pelosok Sumatra Barat appeared first on Prokabar.

Kayu-kayu yang memenuhi pinggiran pantai –biasanya dimanfaatkan nelayan setempat untuk mendaratkan perahu–, selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih.

“Kolaborasi KKP dengan PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih ini, merupakan implementasi amanah UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (23/12/2025).

Ditegaskan Alex, selain pemerintah pusat melalui KKP, gubernur atau bupati dan wali kota, juga memiliki kesempatan yang sama dalam hal memanfaatkan sampah kayu yang dihanyutkan banjir bandang itu, sesuai kebutuhan daerah yang dipimpinnya.

Ditengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, terang dia, pemanfaatan ini akan berdampak signifikan dalam percepatan pembangunan dimasa pemulihan (recovery).

“KKP telah memberikan contoh, bahwa sampah kayu itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan PLTU Teluk Sirih,” terang Alex.

“Kini, tinggal gubernur atau bupati dan wali kota. Apakah mau memanfaatkan kayu-kayu tersebut untuk keperluan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir di daerah yang dipimpinnya,” terang Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Menurut Alex, kayu-kayu itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kusen, pintu, jendela bahkan kuda-kuda rumah serta aneka kebutuhkan lainnya. Bahkan bisa dipakai untuk konstruksi jembatan darurat.

“Melihat jenis dan bentuk kayu yang hanyut, kayu-kayu tersebut memang cocok untuk dimanfaatkan kembali untuk kepentingan yang lebih strategis dalam penanganan dampak bencana,” terang Alex.

Jika memandang kayu itu tidak diperlukan, ungkap Alex, pemerintah daerah harus berikan kepastian hukum pada masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu tersebut.

“Jika tak ada kepastian hukumnya, kayu-kayu yang kini menghambat aktivitas nelayan untuk melaut itu, berpotensi besar untuk dimanfaatkan para mafia kayu yang telah membabat hutan kita,” tegas anggota DPR RI Dapil Sumbar I itu.

Jaga Ekosistem Pesisir Pascabencana

Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara dalam rilisnya menegaskan, kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kota Padang ini, merupakan bagian dari tanggung jawab KKP, dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir pascabencana.

“Aksi bersih pantai dan laut ini merupakan upaya nyata Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memulihkan ekosistem pesisir pascabencana, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat pesisir, terutama nelayan, dapat kembali berjalan dengan aman dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan aksi bersih difokuskan pada penanganan sampah kayu dan material alami lainnya yang terdampar di wilayah pesisir dan perairan.

Diketahui, KKP melalui Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru melakukan Aksi Bersih Pantai dan Laut bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di Sumatera Barat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat, OPD Kota Padang, Operator Survival Island serta Kelompok Nelayan Pantai Muaro Gantiang.

Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kota Padang yang diikuti sekitar 500 orang pada tanggal 19 Desember 2025 itu, juga diwarnai pemberian bantuan bagi korban bencana alam, khususnya nelayan terdampak, berupa bantuan bahan pokok.

Bantuan tersebut merupakan bantuan yang dibawa KKP melalui Kapal Pengawas Perikanan Orca 05 dan Orca 06 ke daerah terdampak bencana alam Sumatera yakni Aceh, Sumut dan Sumbar.

Dalam agenda Aksi Bersih Pantai dan Laut yang juga mengerahkan dua alat berat itu, material kayu lainnya yang memenuhi spesifikasi kebutuhan PLTU Teluk Sirih, akhirnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lubuk Minturun, oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Selama masa tanggap darurat bencana, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga telah melakukan pembersihan material kayu di sepanjang pesisir Kota Padang, sebagai langkah awal pemulihan lingkungan. (*)

The post Bersihkan Pantai Sekaligus Nyalakan PLTU, Ini Kata Alex Indra Lukman appeared first on Prokabar.

Jika pendataan kerusakannya lengkap disertai rencana aksi di masa pemulihan (recovery), menurut Alex, pemerintah pusat tidak akan berlepas tangan. Kementiran dan lembaga di pemerintah pusat, akan saling berkontribusi menyelesaikan dampak bencana.

“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan 4 pesawat. Ini merupakan sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah, di daerah terdampak bencana,” ungkap Alex.

Hal itu disampaikan Alex melalui pernyataan tertulis, Sabtu, merespon dinamika penetapan status bencana daerah atau nasional terkait bencana hidrometeorologi yang melanda 7 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

Dijelaskan Alex, kemampuan keuangan daerah di Sumbar, secara mayoritas kategori sangat rendah, termasuk 7 daerah terdampak bencana hidrometeoroligi.

Kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang diberlakukan Kementrian Keuangan, juga telah membuat ruang fiskal jadi makin menyempit.

“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan 4 pesawat itu plus 2 unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa,” ungkap Alex.

Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1, Alex menyebut, telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja di Komisi IV, di antaranya Kementrian Pertanian, Kementrin Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas dan Kementrian Kehutanan.

“Komunikasi kami dengan Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, telah didapatkan komitmen kesediaan memberikan bantuan bibit untuk petani kita yang terdampak banjir dan longsor,” ungkap Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumbar.

“Agar bibit yang akan diberikan itu sesuai kebutuhan, tentunya membutuhkan data dari pemerintah daerah. Kita berharap, assessment bisa segera dirampungkan seiring dengan upaya pertolongan terhadap korban yang terus diupayakan seluruh elemen masyarakat di Sumbar,” tambah Alex.

Alex juga mengucapkan terima kasih pada presiden yang telah gerak cepat menyediakan bantuan di masa tanggap darurat ini.

Selain itu, Alex juga mengucapkan banyak terima kasih pada semua elemen masyarakat seperti TNI/Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, Ormas, OKP dan masyarakat secara umum, yang telah terlibat secara aktif dalam melakukan upaya pertolongan dan pencarian korban.

Diketahui, hujan intesitas sedang hingga lebat tanggal 22-27 November 2025 lalu di Sumatera Barat, telah menyebabkan bencana banjir dan longsor.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 28 Oktober 2025 hingga pukul 16.00 WIB, sebanyak 69.293 orang mengungsi dan 45.733 orang terdampak.

Kemudian, akibat bencana banjir dan longsor tersebut, 23 orang meninggal dunia dan 12 orang hilang.

Berdasarkan data Jumat pagi, 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Kabupaten Padang Pariaman paling terdampak bencana banjir dan longsor di Sumbar.

Tercatat, ada 13 kecamatan yang terdampak longsor di Padang Pariaman. Lalu, 11 kecamatan di antaranya terdampak banjir. (*)

The post Alex Indra Lukman Desak Pemda di Sumbar Gerak Cepat, “Presiden Sudah Kirim 4 Pesawat Bantuan” appeared first on Prokabar.

Jika masih dibiarkan seperti hari ini, bakal terus menyisakan lorong gelap yang akan menggagalkan target swasembada pangan Presiden Prabowo, yang mencakup tiga indikator utama yakni tidak ada impor beras, jagung dan gula konsumsi, pada tahun 2025 ini.

“Gula rafinasi dan gula petani itu, menggarap pasar berbeda. Rafinasi memasok kebutuhan industri, sementara gula petani untuk konsumsi publik. Jika gula rafinasi masuk pasar konsumsi, artinya ada yang salah di tata niaga,” tegas Alex dalam pernyataan tertulis, Jumat.

Merujuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 17 Tahun 2022, GKR tidak boleh diperdagangkan di pasar eceran. GKR hanya ditujukan untuk industri pengguna dengan persyaratan izin usaha industri dan dokumen izin sejenis.

Lemahnya pengawasan tata niaga GKR, ungkap anggota fraksi PDI Perjuangan DPR itu, telah memukul petani tebu. Serapan gula petani jadi tersendat. Sekitar 100.000 ton gula konsumsi hasil tebu petani menumpuk di gudang, akibat GKR yang masuk ke pasar tradisional.

“Selain memukul petani tebu kita, gula rafinasi yang dijual ke pasar tradisional, tentunya akan membahayakan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan berimbas pada sektor kesehatan,” terang Alex.

Selain itu, Alex mengingatkan pemerintah, penugasan pada BUMN pangan (ID Food-red) untuk menyerap gula petani yang gagal terserap pasar, harus disertai skema yang jelas dan terukur.

“Duit yang digelontorkan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebesar Rp1,5 triliun itu harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara akuntabel,” tegasnya.

“Sebab, pendirian Danantara itu bukan dimaksudkan sebagai public service. Jangan serampangan saja menggunakan uang negara yang telah ditempatkan di Danantara itu,” tutur Ketua PDI Perjuangan Sumbar ini.

*Berdampak Positif*

Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV mengapresiasi keputusan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono yang menghentikan sementara impor GKR.

“Penghentian import ini, melindungi petani tebu kita sekaligus meningkatkan serapan gula konsumsi dalam negeri,” ungkapnya.

Namun, Alex mewanti-wanti Wamentan, dengan realisasi impor GKR sebesar 70 persen saja, telah terjadi praktek “salah kamar” dalam distribusi hingga akhirnya merusak pasar.

“Kita harus menghitung ulang kebutuhan industri agar tata niaga yang berkeadilan bisa diwujudkan, ” tutupnya. (*)

The post Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Tegas Atur Distribusi Gula, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

Para pedagang di kota ketiga terbesar di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Malang itu, membeli gabah petani Rp7.400 per Kg. Di beberapa wilayah, bahkan Rp7.500 per kg. Sementara, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras kualitas medium masih tetap diangka Rp12.500 per Kg.

“Harga pembelian GKP oleh sektor swasta jauh melampui HPP, semestinya jadi bagian dalam sistem peringatan dini (early warning sistem-red) pemerintah, untuk masuk mengintervensi pasar,” terang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya.

Hal itu dikatakan Alex saat memimpin kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI ke salah satu penggilingan swasta di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung, jika pemerintah membiarkan swasta membeli GKP jauh diatas HPP, yang terjadi selanjutnya adalah harga jual beras dari swasta yang melebihi HET.

“Jika ini yang terjadi, artinya pemerintah membiarkan para pengusaha kita masuk jerat hukum. Ini akan kontraproduktif bagi ekosistem bisnis dalam kerangka mendukung swasembada pangan yang jadi salah satu target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” terang ketua PDI Perjuangan Sumbar itu.

Diketahui, HPP GKP sesuai Keputusan Kepala Bapanas No 2 Tahun 2025 yang efektif berlaku tanggal 15 Januari 2025, ditetapkan sebesar Rp6.500 per Kg oleh pemerintah. Harga ini berlaku untuk pembelian gabah oleh Perum BULOG dan perusahaan swasta.

Rincian HPP merujuk Keputusan Kepala Bapanas No 2 Tahun 2025:
1) Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp6.500 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%
2) GKP di penggilingan sebesar Rp6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%
3) Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%
4) GKG di gudang Bulog sebesar Rp8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%
5) Beras di gudang Bulog sebesar Rp12.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100% kadar air maksimal 14% butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%.

Sementara, jika swasta menjual beras di atas HET, selain dicap sebagai pedagang nakal, juga bakal dijerat denga Pasal 56 Undang-Undang Pangan dengan hukuman berupa pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha maupun denda.

Jika kemudian dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukuman terberat 6 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

“Membuat harga gabah ditingkat petani pada harga yang menjanjikan keuntungan, merupakan kewajiban pemerintah. Begitupun melindungi swasta yang merupakan penggerak utama perekonomian,” nilai anggota DPR RI Dapil Sumbar I itu. (*)

The post Alex Indra Lukman: Lonjakan Harga Gabah Harus Jadi Sinyal Dini untuk Kebijakan Pemerintah appeared first on Prokabar.

“Faktanya hari ini adalah, ada informasi penjualan pulau di wilayah kedaulatan kita. Sebagai alat negara, KKP memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan,” tegas Alex dalam pernyataan tertulis, Selasa.

Desakan ini disampaikan Alex, merespon pemberitaan tentang laman dari situs https://www.privateislandsonline.com yang memajang informasi penjualan Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala dan Pulau Nakok di Kabupaten Anambas, Kepri.

Dijelaskan Alex, kewenangan PPNS melakukan penyelidikan terhadap pulau-pulau di antaranya merujuk kewenangan yang diberikan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

“Ada dua PPNS yang bisa diturunkan dalam kasus informasi penjualan pulau ini. Pertama PPNS yang ada di Kementrian Lingkungan Hidup dan kedua, PPNS di KKP,” ungkap Alex.

Dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menyelidiki pulau-pulau adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga memberikan kewenangan kepada PPNS Perikanan dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan, termasuk yang terjadi di wilayah perairan dan pulau-pulau kecil.

“Dalam Pasal 73A UU Perikanan, terangnya, diberikan kewenangan kepada PPNS Perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan, termasuk yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir,” urai Alex.

“Terkait penjualan pulau ini, PPNS KKP diharapkan segera memintai keterangan dari penanggung jawab web Private Island Online itu. Tinggal dipanggil dan ditanyakan siapa yang mengorder pemasangan informasi penjualan ini,” tambahnya.

Dari penggalian informasi awal ini, tambah ketua PDI Perjuangan Sumbar itu, dipastikan PPNS akan memiliki informasi awal yang cukup untuk memprosesnya lebih lanjut.

“UU memberikan kewenangan PPNS hingga melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti. Jadi, persoalan ini seharusnya bisa cepat tuntas,” tegas dia

“Jika masih terus berdebat soal regulasi, sepertinya ada upaya untuk mengaburkan informasi awal ini dalam labirin informasi yang makin gelap ke ujungnya hingga akhirnya menguap tak berbekas,” tegas Alex.

Dijelaskan Alex, laman Private Islands Online bukan kali ini saja memajang informasi penjualan pulau di Indonesia.

Pada tahun 2021 lalu, terang dia, situs ini juga memajang informasi penjualan pulau bernama A-Frames di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Waktu itu, di situs tersebut, terdapat foto Pulau A-Frames dengan keterangan Indonesia, Asia, harga sesuai permintaan.

Di situs itu, disebutkan, Pulau A-Frames merupakan salah satu pulau selancar terindah di dunia. Juga dipajang informasi tentang Pulau A-Frames yang dalam bahasa lokal dikenali dengan sebutan “Pulau Panangalat.”

Lokasinya terletak 25 kilometer sebelah utara ibu kota Mentawai (Tua-Pejat) dan disebutkan sebgai rumah dari rangkaian pulau selancar paling terkenal di dunia.
Menuju lokasi ini, diinformasikan bisa dengan naik taksi air selama 25 menit dari pusat kota, Tua-Pejat.

Pada tahun 2021 itu juga, Pulau A-Frames dijual bersama dengan delapan pulau lain di Indonesia. Delapan pulau itu yaitu yakni Pulau Tojo Una Una, Pulau Ayam, Pulau Gili Tangkong, Pulau Panjang, Pulau Kembung, Pulau Yudan, Pulau Sumba dan Pulau Gili Nanggu.

Sama dengan Pulau A-Frames, di situs tersebut, foto kedelapan pulau juga ditampilkan, namun tidak ada keterangan berapa harga pasti. Hanya disebutkan harga sesuai permintaan.

“Pada tahun 2025 ini, situs tersebut kembali melakukan hal serupa. Selain pulau di Anambas, laman tersebut juga mencantumkan pulau lain yang ditawarkan pada para calon peminatnya,” tegas Alex.

“Apakah kasus kali ini, kembali menguap sebagaimana peristiwa tahun 2021 lalu? Jika iya, tentunya kita memang benar-benar jadi bangsa pelupa,” tegas Alex.

Diketahui, situ Private Online ini juga memasang informasi penjualan pulau di Kepulauan Anambas, Riau, properti Pulau Sumba, NTT dan properti Pantai Selancar di Pulau Sumba.

Kemudian, Plot Pulau Seliu dekat Pulau Belitung, dan Pulau Panjang, NTB, dekat dengan Resor Amanwana di Pulau Moyo.

Di situs yang sama, ada juga daftar tiga pulau yang disewakan antara lain Pulau Macan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Pulau Joyo, Kepulauan Riau dan Pulau Pangkil yang jaraknya 95 km dari Singapura.

Untuk harga pulau yang dijual di situs itu, bervariasi. Private Islands Online menginformasikan, akan menjual Pulau Seliu dengan harga Rp 2 miliar. Ada pula harga pulau yang hanya tertulis “Upon Request” atau berdasarkan permintaan. (*)

The post Heboh! Pulau di Indonesia Dijual Online, DPR Desak KKP Tak Cuma Debat tapi Bertindak! appeared first on Prokabar.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jemi Hendra, bersama anggota DPRD Fraksi PDIP diantaranya, Wigiyono, Adidas, Abiyan dan Ade Perdana Putra, bersama pengurus DPC PDIP Kabupaten Dharmasraya, diantaranya Suma Risman.

Dalam sambutannya, Bupati Annisa menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat tani dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kuat dan berdaulat.

Kepada H. Alex Indra Lukman, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan konsistensi dalam memperjuangkan kesejahteraan petani Dharmasraya di tingkat nasional.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat tani, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini membawa semangat dan hasil yang berlipat ganda bagi petani kita,” ujarnya.

Penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol keberpihakan negara kepada petani, tetapi juga tonggak penguatan pondasi pertanian modern dan mandiri di Ranah Cati Nan Tigo.

“Dengan modernisasi pertanian, kita perkuat ketahanan pangan nasional menuju masyarakat Dharmasraya sejahtera merata,” tegasnya di hadapan para petani, penyuluh, camat, wali nagari, dan pimpinan OPD yang hadir.

Bantuan senilai Rp29 Miliar tersebut mencakup berbagai jenis alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, serta dukungan untuk irigasi, ketahanan pangan keluarga, dan hewan ternak.

Data Dinas Pertanian mencatat, setidaknya 87 kelompok tani menerima bantuan alsintan, termasuk 10 unit traktor roda 4 (TR4), 7 unit combine harvester, 15 unit TR2, 99 unit rice transplanter, 100 unit hand sprayer, 20 unit power thresher, dan 25 unit pompa air.
Selain alsintan, disalurkan juga bantuan bibit padi untuk 242 kelompok tani dengan cakupan 4.129 hektare lahan dan bibit jagung untuk 25 kelompok tani seluas 500 hektare.

Tak hanya itu, program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) diberikan kepada 68 kelompok, sementara bantuan ayam petelur dan irigasi diterima oleh masing-masing 8 kelompok.

Kemudian, turut diserahkan bantuan sapi untuk 37 kelompok tani, dengan rincian 25 ekor per kelompok, atau secara keseluruhan 925 ekor.

Bupati Annisa menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi urat nadi perekonomian Dharmasraya dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Pemerintah mengusung pendekatan “One Village One Product” (OVOP) untuk mengembangkan komoditas unggulan di tiap nagari seperti padi, ayam, jagung, hortikultura, sapi, hingga perikanan.

“Kabupaten Dharmasraya sudah surplus ±2.000 ton beras dari luas baku sawah 4.629 hektare. Ini capaian luar biasa,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan kembali lahan-lahan tidur, memanfaatkan teknologi yang direkomendasikan penyuluh, serta merawat alsintan agar dapat menjadi aset produktif kelompok.

“Bantuan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Rawat, gunakan, dan manfaatkan sebaik-baiknya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman mengatakan, bantuan yang diserahkan pada hari ini merupakan usulan dari kelompok tani kabupaten Dharmasraya yang berhasil dihimpun Dinas Pertanian dan proses usulannya disampaikan melalui pokok pikiran Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman.

“Sepanjang saya bertugas sebagai Kepala Dinas Pertanian, bantuan ini merupakan yang terbesar selama 10 tahun terakhir,” tukasnya. (*)

The post Bupati dan Wabup Serahkan Rp29 M Bantuan Pertanian dari Pokir Alex Indra Lukman untuk Petani Dharmasraya appeared first on Prokabar.

Kurban tersebut disebar ke 21 masjid yang tersebar di enam kecamatan, sebagai bentuk nyata komitmen kepedulian terhadap masyarakat di daerah kepulauan.

Alex menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial sebagai wakil rakyat. “Setiap masjid di Mentawai tahun ini mendapatkan satu ekor kambing. Ini bentuk rasa syukur kami dan upaya untuk terus hadir bersama masyarakat,” ujarnya.

Penyaluran hewan kurban mencakup wilayah Siberut Utara, Siberut Selatan, Sipora Utara, Sipora Selatan, Pagai Utara, hingga Sikakap. Kurban tidak hanya dipusatkan di kota besar, tetapi menjangkau masyarakat di daerah yang secara geografis terpencil dan minim akses.

Salah satu masjid penerima adalah Masjid Nurul Haq di Dusun Seay Baru, Kecamatan Sikakap. Pengurus masjid mengungkapkan rasa terima kasih kepada Alex Indra Lukman atas bantuan yang diberikan.

“Ini sangat berarti bagi jamaah kami, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kekuatan,” kata salah satu pengurus masjid.

Alex juga menekankan bahwa penyaluran kurban adalah wujud pelaksanaan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial.

Sebelumnya, pada perayaan hari besar umat Kristiani, ia juga menyalurkan roti kaleng ke gereja-gereja di Mentawai sebagai bentuk toleransi antarumat beragama.

Program ini turut melibatkan pemerintah desa dalam proses penyerahan hewan kurban, agar pelaksanaan berjalan tertib dan adil. “Kami ingin proses ini menyentuh langsung masyarakat, bukan hanya seremoni,” jelasnya.

Tidak hanya di Mentawai, usai salat Idul Adha, Jumat (6/6), Alex juga menjadi donatur utama dalam pelaksanaan kurban di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumbar, Padang. Satu ekor sapi kurban diserahkan kepada panitia dan dibagikan kepada masyarakat sekitar serta kader partai.

Sebanyak 110 kupon daging dibagikan kepada penerima manfaat, menunjukkan bahwa kurban bukan hanya ibadah, tetapi juga instrumen solidaritas sosial yang kuat. Alex menilai bahwa momentum Idul Adha harus dijadikan sebagai sarana membangun empati dan kedekatan dengan rakyat.

“Kurban ini adalah simbol empati dan kepedulian. Kami ingin masyarakat sekitar kantor DPD, khususnya yang kurang mampu, dapat merasakan kebahagiaan Idul Adha,” pesan Alex seperti ditirukan Ketua Panitia Kurban Erdi Janur.

Pelaksanaan kurban dilakukan di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumbar, dan mendapat sambutan hangat dari warga sekitar.

Erdi Janur, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai bentuk nyata kepedulian sosial partai terhadap rakyat kecil.

“Kami berharap, lewat kurban ini, masyarakat—terutama yang kurang mampu—bisa turut merasakan kebahagiaan dan kebersamaan di hari besar keagamaan ini,” ujar Erdi.

Kegiatan kurban ini menjadi tradisi rutin yang dijalankan DPD PDI Perjuangan Sumbar setiap tahunnya. Selain di tingkat DPD, sejumlah DPC (Dewan Pimpinan Cabang) juga turut menyumbangkan kambing yang dibagikan ke masjid-masjid terdekat sebagai bagian dari ibadah kolektif partai.

Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi sayap PDI Perjuangan di bidang keagamaan, turut ambil bagian dalam pelaksanaan kurban ini. Di bawah koordinasi Yeni S. Tanjung, Bamusi Sumbar memastikan kegiatan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Momentum Idul Adha ini juga dimaknai oleh PDI Perjuangan sebagai refleksi dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Nilai ketulusan dan kepatuhan terhadap perintah Tuhan menjadi inspirasi bagi kader partai dalam mengabdi kepada masyarakat.

Melalui berbagai program sosial termasuk kurban, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat bukan hanya di parlemen, tetapi juga di tengah masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai kemanusiaan, PDI Perjuangan terus hadir untuk rakyat, dari kota hingga pulau terluar. (*)

The post Idul Adha 1446 H, Alex Indra Lukman Tebar 21 Hewan Kurban di Mentawai, Wujud Kepedulian Nyata Wakil Rakyat appeared first on Prokabar.

“Cara pandang kita dalam mengelola potensi sektor pertanian, harus segera diperbaharui. Sehingga, Asta Cita Presiden Prabowo di sektor ketahanan pangan, memang akan memberikan kemaslahatan bagi 29,34 juta petani (Data Sensus Pertanian 2023) yang ada di negara ini,” tegas Ketua Panitia Kerja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPRI RI, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulis, Kamis.

Desakan ini disampaikan politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, merespon wacana pembangunan 25 ribu gudang improvisasi berbahan tahan lama oleh pemerintah.

Pembangunan gudang dengan daya tahan 5-10 tahun yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek untuk menampung hasil panen yang terus meningkat.

Diketahui, stok cadangan beras pemerintah melimpah bahkan mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Menembus angka 3,502.895 ton untuk penyerapan periode Januari-Mei 2025.

Dijelaskan Alex, merujuk Keputusan Presiden No 29 Tahun 2000, Bulog mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.

“Hari ini, sebagian tugas itu telah dilaksanakan dengan baik oleh Bulog. Gabah petani telah diserap dengan harga wajar. Stok beras juga telah mencatatkan rekor tertingginya sepanjang sejarah,” terang Alex.

Ditengah kegembiraan petani ini, ungkap Alex, Badan Pangan malah menebar kabar petakut pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (26/5/2025).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pangan, Pudji Ismartini menilai, harga beras tidak bisa dibiarkan terus bergerak naik. Harga beras mesti segera diiintervensi alias “dijinakan.”

Pada Rabu (28/5/2025), Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga rata-rata beras nasional di tingkat eceran sudah mencapai Rp13.805 per kg. Harga ini lebih tinggi 10,44% di atas HET. Data diakses pukul 13.05 WIB.

Sementara harga beras premium lebih mahal 4,87% dari HET, tercatat berada di Rp15.626 per kg. Sedangkan harga beras SPHP, sudah 1,01% di atas HET, dilaporkan ada di Rp12.626 per kg.

“Di titik ini lah, intiusi bisnis top manejer Bulog diperlukan. Sehingga, ketika terjadi gejolak harga beras, pilihan untuk menjinakannya bukan lah sebuah opsi,” tegas anggota DPR RI Dapil I Sumatera Barat ini.

Penting diingat, urai Alex, beras merupakan komoditi yang gampang rusak. Durasi waktu penyimpanan, akan sangat memengaruhi kualitas.

“Bulog harus segera merumuskan aliran keluar dan masuk beras dengan lebih terencana. Dengan begitu, harga di tingkat petani selalu terjaga, kebutuhan pangan nasional juga bisa terpenuhi,” tegasnya.

Selain itu, Alex menilai, membangun gudang baru untuk menjawab kebutuhan Bulog, bukan lah pilihan bijak.

Karena, keberadaan sebuah gudang baru, akan disertai berbagai komponen biaya yang bersifat tetap. Artinya, ini akan bertentangan dengan semangat efesiensi yang diwacanakan pemerintah.

*Pemasok Beras Dunia*

Alex yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI meminta, jajaran Kementrian Pertanian untuk segera merumuskan peta jalan Indonesia jadi lumbung beras dunia.

Dengan lahan pertanian yang sangat luas serta faktor musim yang tak dimiliki negara lain, urai Alex, target itu bukan lah sebuah hal yang muskil diwujudkan.

Terlebih, berbagai inovasi di bidang pertanian telah dilahirkan petani Indonesia, salah satunya dari Sumatera Barat.

Yakni pola bertanam dengan metode “Sawah Pokok Murah.” Metode bertanam padi dengan menekan biaya produksi hingga ke angka sangat minimalis.

“Peta jalan jadi lumbung beras dunia ini, mesti didukung riset berkelanjutan terhadap berbagai inovasi yang telah sukses dilakukan petani,” tegas Alex.

“Kita semua harus terus berkolaborasi, baik pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi. Kami di DPR tentu akan mendukungnya secara penuh,” tutup Alex. (*)

The post Target Indonesia Jadi Lumbung Beras Dunia! Alex Indra Lukman Desak Kementan Rumuskan Peta Jalan dan Stop Wacana Gudang Baru appeared first on Prokabar.

Negara Tiongkok dengan faktor topografi dan iklim, mereka hanya memiliki area yang cocok untuk bercocok tanam sangat kecil: sekitar 10 persen dari total luas daratan. Sedangkan di Indonesia, periode 2013-2019, lahan sawah menyusut seluas 300.000 hektar (BPS, 2023).

Selain itu, ungkap Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu, Tiongkok mengatasi persoalan ketahanan pangan mereka, dengan mengembangkan konsep pertanian vertikal disertai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi (smart farming).

Untuk Indonesia, urai Alex, salah satu contohnya petani di Sumatera Barat, menemukan inovasi yang dinamakan Sawah Pokok Murah (SPM). Inovasi SPM ini fokus pada upaya menekan pengeluaran petani.

“Inovasi SPM ini, telah terbukti memberikan hasil produksi yang menyamai sistem bercocok tanam yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Sayangnya, inovasi petani di Sumbar ini belum didukung pemerintah dengan riset mendalam yang dibiayai negara, sebagaimana dilakukan Tiongkok dengan CAAS-nya,” terang Alex dalam pernyataan tertulisnya, Jumat.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, sekaitan kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama 15 anggota ke China Academy of Agricultural Sciences (CAAS) di Kota Beijing, Kamis (22/5).

Kunjungan ke Gedung Smart Vertical Farming yang dikelola CAAS itu, bertujuan untuk mempelajari teknologi pertanian vertikal cerdas yang mereka kembangkan sebagai bagian dari strategi pertanian modern di kawasan perkotaan.

Dikesempatan itu, delegasi Komisi IV DPR RI mendapatkan penjelasan mendalam mengenai sistem otomasi, pemanfaatan teknologi IoT (Internet of Things) dan AI (Artificial Intelegence) dalam pengelolaan tanaman serta efisiensi penggunaan lahan dan air dalam sistem Pertanian Vertikal ini.

Belajar dari pengalaman CAAS ini, Alex menilai, Presiden Prabowo Subianto dengan latar belakang militernya, tentu paham dengan ungkapan profetik Presiden pertama Indonesia, Sukarno; “pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa,” yang disampaikan pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, tanggal 27 April 1952.

“Ungkapan ini menekankan betapa pentingnya pangan bagi keberlangsungan dan kemajuan sebuah bangsa. Pangan yang cukup dan terjamin merupakan kunci untuk pembangunan bangsa yang sehat, kuat dan mandiri sebagaimana inti dari Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Alex.

Karenanya, Alex menyarankan, berbagai lembaga riset yang membidangi sektor pertanian baik bentukan pemerintah maupun di perguruan tinggi, melakukan riset yang mampu berkontribusi dalam percepatan peningkatan kualitas hidup petani yang mendominasi 270,20 juta penduduk Indonesia (Data Sensus Penduduk 2020).

“Petani Sumatera Barat dengan metode SPM-nya, adalah salah satu inovasi yang perlu didukung riset mendalam. Jika negara tidak kunjung hadir di tengah petani, maka kalimat profetik Bung Karno, pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa, penting kita renungkan kembali,” tegas Ketua PDI Perjuangan Sumbar itu.

Selain itu, terang Alex, Bung Karno di masa pemerintahannya, membuat program pembangunan nasional semesta berencana yang berbasiskan penelitian.

“Komisi IV DPR RI saat ini tengah membahas revisi UU Pangan, dimana Panjanya diketuai langsung oleh Ketua Komisi IV, Ibu Titiek Suharto. Kita mendorong agar salah satu pasalnya nanti, adanya keberlanjutan riset dalam mendukung ketahanan pangan,” tutupnya. (*)

The post Gawat! 300 Ribu Hektare Sawah Hilang, Alex Indra Lukman Desak Negara Dukung Riset Pertanian Lokal! appeared first on Prokabar.