Badan khusus ini diperlukan, terang Alex, mengingat beragamnya jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” tegas Alex dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu.

Harapan itu disampaikan politisi PDI Perjuangan Sumatera Barat ini, merespon persetujuan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada rapat terbatas di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).

Satgas tersebut akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.

“Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” tegas Alex.

“Selain itu, bencana ini juga berpotensi berlangsung dalam waktu lebih panjang seiring prakiraan BMKG yang merilis, curah hujan tinggi akan masih terjadi hingga Maret 2026ini,” tambahnya.

Disebutkan Alex, dengan badan khusus maka pendanaan di masa rehabilitas dan rekonstruksi, tidak lagi berada banyak kementrian dan lembaga.

“Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementrian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus,” tegas Alex.

Selain itu, terang ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu, badan khusus ini juga memberikan kepastian pada pemerintah daerah terutama penyintas bencana, bahwa negara memang hadir secara langsung dan terencana dalam mengatasi dampak banjir ini.

“BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini,” terang Alex sembari menyitir kasus korupsi dana bencana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Sumut.

“Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Dampak banjir Sumatra meliputi berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.

Bila diperinci berdasarkan provinsi, Aceh kembali menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar. Di provinsi ini, terdapat 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, serta 38 ruas jalan yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Di Sumatra Barat, kerusakan fasilitas meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, serta 31 ruas jalan.

Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, serta 12 ruas jalan yang dilaporkan terdampak banjir.

Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas akibat bencana sebanyak 1.157 jiwa. Dari jumlah itu, jumlah korban tewas di Aceh tercatat 530 jiwa, Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa.

Adapun jumlah korban yang masih hilang 165 orang. Korban hilang terbanyak berada di Sumbar, yakni 72 orang, Sumut 60 orang dan Aceh 31 orang.

Sementara jumlah pengungsi sebanyak 380.287 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Aceh, yaitu 356.658 jiwa. (*)

The post Korban Tewas Tembus 1.157 Jiwa, Alex Indra Lukman: Sumatera Butuh Badan Khusus Bencana appeared first on Prokabar.

“Kaum ibu merupakan elemen penjaga moralitas bangsa ini. Maka, jangan biarkan anak-anak kita yang akan jadi pemimpin di masa depan, tak diurus ibunya secara langsung,” harap Alex.

Hal itu dikatakannya, pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) bersama kader Aisyiah se-Sumatera Barat di Convention Hall Prof Ahmad Syafi’i Maarif Kampus UMSB Padang.

Selain dihadiri Pengurus Daerah Aisyiah (PDA) dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, sosialisasi empat pilar ini juga dihadiri anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbar, Sutan Varel Oriano dan Yosmeri Yusuf (Wakil Ketua Bidang Ekonomi PW Muhammadiyah Sumbar) serta undangan lainnya.

Pentingnya kaum perempuan berperan dalam mendidik generasi, kata Alex, tujuannya untuk mengawal lahirnya generasi terbaik di masa depan.

“Pendidikan itu bermula dari rumah tangga. Selain bapak, peran ibu dalam pendidikan di rumah tangga sangat vital,” terang Alex dipercaya partainya jadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

“Artinya, kerusakan sebuah bangsa diawali dari tak selesainya pendidikan oleh ibu di rumah tangganya,” tambahnya.

Dalam konteks politik pascapemilihan serentak 2024, Alex juga mengajak kader Aisyiah se-Sumatera Barat, untuk ikut mengawal sekaligus mengawasi satu-satunya pasangan kepala daerah perempuan yakni Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani-Leli Arni.

“Pasangan Annisa Suci Ramadhani-Leli Arni ini, merupakan sejarah bagi Sumatera Barat. Belum pernah ada kepala daerah perempuan sebelumnya,” ungkap Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumbar.

“Oleh karena itu, dua orang bundo kanduang ini, harus dikawal secara bersama-sama terutama oleh semua organisasi perempuan salah satunya ibu-ibu Aisyiah,” tambah Alex.

Sementara, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Sumatera Barat periode 2022-2027, Syur’aini mengemukakan, sejumlah aspirasi pada anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini. Di antaranya, PWA yang memiliki amal usaha bidang kesehatan dan pendidikan.

“Kita memiliki 2 unit Rumah Sakit Aisyiah yaitu di Kota Padang dan Pariaman. Juga punya Poltekes Aisyiah di Padang. Kemudian, SMK Aisyiah dan 300 lebih Taman Kanak Kanak (TK),” ungkap Syur’aini.

“Khusus untuk perguruan tinggi, kita mengharapkan Pak Haji Alex untuk memperjuangkan beasiswa KIP Kuliah,” harapnya.

“Karena, keberadaan KIP Kuliah ini sangat membantu kepastian kelangsungan studi mahasiswa,” tambah Syur’aini dalam diskusi yang dipandu Sekretaris PWA Sumbar, Dalfina itu.

Pertemuan itu, juga diwarnai sesi dialog dengan kader-kader Aisyiah. Dikesempatan dialog itu, diperbincangkan perilaku banyak politisi yang mudah dihubungi ketika musim pemilu, namun kemudian jadi ‘orang asing’ saat terpilih jadi wakil rakyat.

Atas pertanyaan ini, Alex kemudian mengungkapkan fakta tentang daftar pemilih yang lebih dihuni kaum hawa ketimbang laki-laki.

“Itu lah kenapa, pentingnya ibu-ibu ini berorganisasi sehingga bisa matang ketika tampil di ruang publik.”

“Ketika telah matang di organisasi, semestinya ibu-ibu kader Aisyiah ini memang masuk politik, sehingga suaranya tidak diberikan pada orang lain yang tingkat kepeduliannya pada organisasi masih dipertanyakan,” jelas Alex. (*)

The post Sosialisasi 4 PIlar, Alex Indra Lukman Ajak Kader Aisyiah tak Lepaskan Peran Sebagai Pendidik di Rumah Tangga appeared first on Prokabar.

“Kita jadi bertanya-tanya, dokumen apa saja yang dipakai untuk pembuatan sertifikat saat lokasi tersebut belum berstatus tanah musnah?” ungkap Alex saat berada di Padang, Selasa (28/1).

Pernyataan ini terkait pembatalan 50 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) di wilayah Pagar Laut oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pencabutan sertifikat ini dilakukan saat Nusron meninjau langsung lokasi di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat lalu.

Rujukan Mitos dan Kritik terhadap Regulasi

Alex merujuk mitos dalam Pustaka Raja Purwa karya Ronggowarsito, yang menyebut adanya daratan bernama Sunda Besar di Indonesia pada masa lampau. Akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 416 Masehi, daratan tersebut pecah menjadi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan seperti yang dikenal sekarang.

“Kalau dasar mitos itu dijadikan alas hak, lalu ada cap kaki Badak Bercula Satu, bukan tidak mungkin orang bisa mengklaim sertifikat kepemilikan atas laut yang dulunya bernama daratan Sunda Besar,” kata Alex dengan nada sindiran.

Sindiran tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2024 tentang kriteria tanah musnah. Kriteria itu meliputi: tanah yang berubah bentuk karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, serta tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Artinya, sudah saatnya pemerintah terbuka dengan asal-usul pemagaran laut ini. Tak ada yang perlu ditutup-tutupi,” tegas Alex, yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Pengkaplingan Laut di Wilayah Lain

Alex menyoroti bahwa praktik serupa, yaitu pengkaplingan laut untuk reklamasi, juga ditemukan di Surabaya, Makassar, dan Bali. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsir jelas soal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jangan main-main dengan laut kita. Laut itu milik publik, bukan untuk dikuasai segelintir pihak,” ujar Alex dengan tegas.

Desakan Pembentukan Pansus DPR RI

Menurut Alex, pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang diduga kuat melanggar hukum karena tidak memiliki perizinan berusaha dan menyebabkan perubahan fungsi ruang. Ia menyerukan agar DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus ini.

“Pansus perlu dibentuk agar kasus ini bisa diungkap secara transparan dan tidak ada pihak yang bermain di balik layar,” imbuhnya.

Pemilik Pagar Laut Masih Misterius

Hingga saat ini, identitas pihak yang membangun pagar laut dari bambu tersebut masih belum terungkap. Meskipun pagar tersebut telah dibongkar dan disegel oleh pemerintah, misteri siapa pemilik dan pelaku di balik proyek tersebut terus menyisakan pertanyaan besar.

Alex menutup pernyataannya dengan desakan agar pemerintah tidak hanya menindak tegas, tetapi juga memprioritaskan keterbukaan informasi dalam menangani kasus yang melibatkan laut, sumber daya yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. (*)

The post Dalil Tanah Musnah Bangun Pagar Laut Tangerang, Alex Indra Lukman Nilai Ganjil : “Perlu Keterbukaan Pemerintah” appeared first on Prokabar.

Ia menyampaikan, ikan yang kaya nutrisi dan relatif terjangkau belum menjadi menu utama dalam program tersebut.

“Padahal, ikan adalah salah satu makanan bergizi yang tersedia dengan harga terjangkau di pasar,” ungkap Alex saat menjadi narasumber dalam acara Diseminasi Teknis bersama pembudidaya ikan Sumatera Barat.

Acara ini digelar oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Padang, Minggu (26/1).

Budidaya Ikan Air Tawar sebagai Alternatif Usaha

Alex mendorong nelayan di Kota Padang untuk memanfaatkan diseminasi teknis ini sebagai upaya diversifikasi usaha melalui budidaya ikan air tawar.

“Padang yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki tantangan besar, seperti ombak yang tidak menentu. Dengan budidaya ikan air tawar, nelayan bisa memanfaatkan waktu ketika tidak bisa melaut,” ujar Alex.

Ia juga menegaskan bahwa budidaya ikan air tawar dapat mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya swasembada pangan.

“Swasembada pangan tidak hanya soal ketersediaan beras, tetapi juga mencakup ketersediaan ikan sebagai sumber nutrisi penting,” tambah Alex.

Fasilitas dan Dukungan BPBAT Sungai Gelam

Kepala Sub Bagian Umum BPBAT Sungai Gelam, Ma’in, menyebut bahwa budidaya ikan air tawar menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa BPBAT memiliki lokasi pelatihan seluas 30 hektare di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang dilengkapi kolam ikan, ruang pertemuan, dan fasilitas penginapan.

“Pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan lengkap kepada petani dan nelayan. Mereka juga dapat memanfaatkan pabrik pakan ikan kami di Pasaman dengan harga terjangkau, yaitu Rp7.800 per kilogram,” terang Ma’in.

Ahli Pembibitan Ikan Hadir Berbagi Ilmu

Pada kesempatan ini, BPBAT menghadirkan Dafzel Day, seorang ahli pembibitan ikan, untuk memberikan pelatihan langsung kepada peserta. Pelatihan ini diikuti oleh 200 nelayan dan petani budidaya ikan dari Kota Padang.

Optimalisasi Potensi Budidaya Ikan

Alex menekankan pentingnya optimalisasi budidaya ikan air tawar untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Ia juga menyampaikan agar nelayan tidak perlu khawatir bahwa laut akan menjadi wilayah terbatas, seperti yang terjadi di pesisir Provinsi Banten.

“Dengan ilmu budidaya ikan air tawar ini, nelayan dapat menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan,” tutup Alex.

Diseminasi teknis ini juga dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Padang, Elvi, yang mendukung penuh program ini untuk memberdayakan nelayan lokal dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. (*)

The post Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman Dorong Ikan Jadi Bagian Program MBG Presiden Prabowo appeared first on Prokabar.

“Otonomi daerah kita sebenarnya berada di tingkat kabupaten dan kota, atau sejak dari level provinsi. Soal ketatanegaraan inilah yang mesti kita dudukkan kembali agar perdebatan kita soal mahalnya biaya Pilkada menjadi lebih fokus dan terarah,” ungkap Alex dalam pernyataan tertulisnya, Selasa.

Alex menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi perintis dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Hal ini dibuktikan pada tahun 2005 ketika pemilihan gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati dan wali kota.

“Pada 2005 itu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar digelar berbarengan dengan pemilihan 11 bupati dan wakil bupati serta 2 wali kota dan wakil wali kota,” ungkap Alex.

Saat ini, Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota. Pada Pilkada serentak 2005 tersebut, daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan meliputi Kabupaten Solok, Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan, Tanah Datar, serta Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

Sejak 2005 hingga sekarang, Alex menjelaskan bahwa Pilkada di Sumatera Barat selalu digelar serentak antara kepala daerah di level provinsi dengan kabupaten dan kota. Menurutnya, dari sisi teknis, hal ini memberikan efisiensi biaya.

“Secara teknis, ada penghematan, seperti biaya pemutakhiran data pemilih yang hanya dilakukan sekali. Begitu juga honor panitia adhoc Pilkada hingga pembiayaan-pembiayaan di TPS yang dialokasikan sekali saja, seperti honor KPPS, Linmas, dan biaya pembuatan TPS, termasuk sewa tenda, kursi, dan sebagainya,” urai Alex, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2024-2029.

Alex juga merespons wacana Pilkada berbiaya mahal yang sebelumnya disampaikan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, pada perayaan hari jadi ke-60 Partai Golkar. Menurutnya, wacana tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh menteri terkait di Kabinet Merah Putih agar tidak melebar ke arah yang tidak perlu.

“Perlu kita cermati bersama, di tingkat desa saja, pemilihan pemimpin sudah dilakukan secara langsung. Bahkan, ada yang sudah melaksanakannya secara e-voting, seperti pemilihan wali nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2021 lalu,” jelas Alex, yang berasal dari daerah pemilihan Sumbar I.

Ia juga menyoroti potensi dampak jika gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui sistem perwakilan, yakni melalui pemilihan di lembaga legislatif provinsi dan kabupaten/kota.

“Jika gubernur dan bupati serta wali kota dipilih melalui konsep perwakilan, tentunya ini akan mendelegitimasi status kepala daerah,” terang Alex, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Di sisi lain, Alex menghargai wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo sebagai ide untuk memperbaiki sistem Pemilu di Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar ide tersebut tidak menjadi langkah mundur dalam pelaksanaan demokrasi.

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yakni UU Nomor 2 Tahun 2015, UU Nomor 9 Tahun 2015, dan UU Nomor 11 Tahun 2020,” tutup Alex. (*)

The post Ketua PDI Perjuangan Sumbar Tegaskan Perlunya Redefinisi Otonomi Daerah untuk Efisiensi Biaya Pilkada appeared first on Prokabar.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman menjelaskan Puan Maharani memakai baju adat Bundo Kanduang karena ayahnya Taufiq Kiemas adalah orang Tanah Datar.

“Bapaknya Taufiq Kiemas adalah orang Tanah Datar dan yang dipakai Puan adalah baju adat dari sana sehingga auranya memancar,” kata Alex.

Menurut Alex, pemilihan baju adat Bundo Kanduang merupakan penghargaan bagi warga Tanah Datar.

Bahkan Puan menunjukkan kebangaan sebagai anak dari Taufiq Kiemas yang bergelar Datuak Basa Batuah.

“Bangga sebagai anak dari Almarhum Taufiq Kiemas dan penghargaan untuk kampung dalam semangat kebinekaan,” ungkap Alex.

Alex menegaskan Puan Maharani tidak memiliki maksud lain saat mengenakan pakaian adat Bundo Kanduang.

Puan Maharani dan ibunya Megawati Soekarnoputri memang sangat perhatian pada Sumatera Barat.

Alex mencontohkan, saat Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia, pembangunan kelok 9 terwujud, Bandara Internasional Minangkabau, sampai pada perluasan Teluk Bayur.

Sayangnya saat itu anggaran terbatas sehingga pembangunan tersebut berlanjut pada Presiden setelahnya.

“Semua program itu sangat bermanfaat bagi rakyat. Karena keuangan saat itu, maka semuanya berjangka panjang dan berlanjut pada pemerintahan berikutnya,” jelas Alex.

The post Alasan Puan Maharani Pakai Baju Adat Bundo Kanduang appeared first on Prokabar.