Padang, Prokabar — Ratusan mahasiswa mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Jumat (24/5).
Ketua umum komisariat hukum UNAND, Abdurrahman Husaini Nasution, salah seorang Kordinator aksi mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019, dan juga meminta pemerintah daerah memberikan santunan untuk keluarga KPPS yang meninggal dunia.
“Pemerintah RI harus mengusut tuntas jatuhnya korban jiwa dalam pelaksanaa sistem Pemilu 2019. Dan segerakan Revisi UU Pemilu No.7 tahun 2017,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah daerah segera mendesak Pemerintah Pusat untuk mencairkan dana santunan bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia.
Aksi yang digelar damai selama 3 jam ini diterima oleh kabag humas DPRD sumbar.
“Pemerintah RI mesti menjamin, melindungi, dan menjalankan UUD 1945 Pasal 28 dan UU HAM No.39 th.1999 dalam rangka menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia serta memenuhi Hak Warga Negara Indonesia.” terangnya
Tidak hanya itu , dirinya menegaskan bahwa pemerintah mesti menjalankan sistem dengan menyunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum maka setiap tugas pokok dan fungsi lembaga sesuai dengan dasar negara tersebut.
Sekitar 300 mahasiswa saat beraksi di depan gedung DPRD sumbar
“Pemerintah RI dan aparat keamanan berwajib menjamin kestabilan nasional demi keamanan rakyat. Pemerintah RI harus responsif terhadap permasalahan nasional untuk meminimalisir delegitimasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah” sambungnya. (hdp)
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
