Padang, Prokabar – Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas telah sukses menyelenggarakan seminar pada Rabu, 26 Juni 2024 di Ruang Sidang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seminar ini menghadirkan narasumber ternama, Prof. Dr. Edward Aspinall, seorang pakar politik terkemuka dari Australia National University. Seminar ini dimoderatori oleh Kepala Departemen Ilmu Politik Dr. Tengku Rika Valentina, M.A.
Prof. Aspinall dalam paparannya yang komprehensif mengupas tuntas berbagai aspek mengenai politik uang. Beliau menyampaikan bahwa Politik uang menjadi sesuatu yang krusial dalam demokrasi, dengan berjalannya waktu politik uang telah menjadi sesuatu yang terlembagakan di masyarakat.
“Tingkat penerimaannya semakin tinggi dan golongan masyarakat yang menganggap politik uang selalu meningkat sehingga akan sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut,” kata Aspinall.
“Namun untuk kasus di Indonesia bisa menjadikan Korea Selatan dan Taiwan sebagai contoh yang berhasil memutus lingkaran setan tersebut. Keberhasilan tersebut tentunya ada pengaruh juga dari aspek ekonomi dan kemajuan dari negaranya.” lanjut Prof. Aspinall.
Selain itu beliau juga menyatakan bahwa Konsep patronase dan klientalisme merupakan dua konsep yang berbeda, dimana patronase membahas mengenai sumber daya para aktor sedangkan klientalisme memfokuskan terhadap relasi antara patron dan klien.” jelasnya.
Prof. Aspinall menambahkan bahwa Fenomena politik uang di tiga negara yang pernah ia teliti yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia memiliki pola yang berbeda. Contohnya Indonesia cenderung menggunakan dana pribadi dalam melakukan politik uang sehingga banyak terdapat kasus seperti bunuh diri maupun stress yang dialami oleh kandidat calon yang berkampanye. Fenomena tersebut adalah sesuatu yang aneh bagi negara lainnya.
Terdapat beberapa perbedaan mendasar yang ditemukan oleh Prof. Aspinall diantara negara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Malaysia, birokrasinya terlebih dahulu, kemudian partai yang kuat merebut kekuasaan, lalu insentif yang kuat untuk koordinasi. Filipina, pemilihan umum terlebih dahulu, oligarki lokal merebut kekuasaan, kemudian beberapa insentif untuk koordinasi.
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
