Kebumen, Prokabar – Benni Inayatullah, calon Anggota Legislatif yang diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII menggelar serangkaian pertemuan dengan para relawan Solidaritas di beberapa tempat berbeda.
Benni, Caleg yang merupakan kader PSI sejak pertama kali didirikan itu secara rutin menggelar pertemuan dengan “Relawan Solidaritas” sebutan untuk relawan pemenangannya di sebuah rumah makan di kawasan Karang Anyar Kabupaten Kebumen pada Kamis (18 Januari 2024) malam.
Dalam pertemuan tersebut, selain melakukan konsolidasi Benni juga menyampaikan hasil survey terbaru yang dirilis oleh beberapa lembaga survey kredibel yang menyebutkan bahwa elektabilitas partai berlogo bunga mawar itu kian peningkatan yang signifikan.
“Insya Allah, dan berkat kerja keras teman teman relawan serta kader kader PSI, berdasarkan hasil survey yang kami terima dan diumumkan melalui media, partai kita sudah hampir dipastikan dapat melewati ambang batas 4 persen persyaratan lolos Parliamantery Treshold” sebutnya.
Di Dapil Jateng VII menurut Peneliti Senior di The Indonesian Institute tersebut, elektabilitas PSI juga mengalami kenaikan jauh dari periode sebelumnya.
Benni juga menyatakan komitmen untuk menyukseskan program unggulan partai yang digawangi oleh Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum ini seperti memperjuangkan BPJS Gratis.
“Komitmen dan misi PSI jelas dan tegas, saat nanti kader kader PSI berhasil duduk di Gedung DPR, PSI akan memperjuangkan BPJS Gratis.
“Program ini bukan pepesan kosong karena negara kita mampu untuk mewujudkan itu, kata Benni.
Selain itu Benni juga menyinggung tentang berbagai bantuan sosial yang selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini menurut Benni menimbulkan kecemburuan sosial serta keresahan di masyarakat akar rumput.
“Masih banyak warga yang secara ekonomi kurang mampu namun tidak mendapatkan bansos sebaliknya yang ekonominya bagus malah dapat bantuan”, jelas Benni.
“Hal ini harus kita akhiri, nanti kita akan meminta pemerintah untuk membereskan pendataan dan melakukan pembaruan minimal 3 tahun sekali. Sehingga bantuan tidak tepat sasaran tidak terjadi lagi. Pungkas Benni.
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
