Disampaikan pula bahwa UU Pemilu tidak dinormakan terkait noken karena ini sifatnya kasuistik. KPU Papua yang menentukan daerah mana saja yang menggunakan noken dengan harapan tiap pemilu jumlah daerahnya berkurang. Secara teknis pengaturan noken, lanjut Bahriar, akan diatur di dalam PKPU. (*/hdp)