Pasangan Fadly Amran – Maigus Nasir berhasil memperoleh 55,2 persen atau 176.648 suara sah. Pasangan ini juga menyapu bersih kemenangan di 11 kecamatan di Kota Padang.

Sementara calon petahana pasangan Hendri Septa – Hidayat memperoleh 27,8 persen atau 88.858 suara sah dan pasangan M Iqbal – Amasrul hanya memperoleh 17,1 persen atau 54.685 suara sah.

Dari hasil itu, KPU Kota Padang pun menetapkan pasangan Fadly Amran – Maigus Nasir sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih atau pemenang di Pilkada Kota Padang 27 November 2024 lalu.

“Alhamdulillah, KPU Padang sudah menetapkan hasil perolehan suara Paslon, dan pasangan nomor urut 1 Fadly Amran – Maigus Nasir terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang, dengan perolehan 55,2 persen suara,” kata Ketua KPU Padang, Dorri Putra.

Sementara itu untuk perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, paslon Nomor urut 1 Mahyeldi-Vasco, memperoleh suara terbanyak dengan 266.781 suara atau 83,8 persen suara sah, jauh meninggalkan perolehan suara Paslon nomor urut 2 Epyardi Asda-Ekos Albar yang hanya meraih 51.599 suara atau 16,2 persen suara sah.

Penetapan perolehan suara sah hasil pemilihan serentak nasional 2024 di Kota Padang itu dibacakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Padang turut dihadiri Bawaslu Padang, serta saksi paslon dan undangan lainnya.

Terkait hasil itu, saksi paslon petahana Hendri Septa-Hidayat, Budi Syahrial menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sementara hasil Pilgub dimana pasangan yang mereka usung Mahyeldi-Vasco menang mereka terima.

Budi Syahrial mengaku pihaknya menolak menandatangani hasil itu karena mereka menduga ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan paslon khususnya Fadly-Maigus yang mengarah ke pidana pemilu.

“Tim hukum kami sedang bekerja mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran mengarah pidana pemilu diantaranya politik uang, pengerahan RT dan RW dan lainnya. Kita sudah punya beberapa bukti rekaman,” katanya.

Sementara terkait partisipasi pemilih, Dorri Putra mengaku jumlah partisipasi jauh menurun dari Pileg dan Pilpres lalu yang mencapai 76 persen.

“Pada Pilkada kali ini, partisipasi pemilih hanya 49,1 persen. Ini tentunya akan menjadi evaluasi kita dan akan kami laporkan ke KPU provinsi dan KPU RI untuk bahan evaluasi,” katanya. (Adh)

The post Sah, Raih 55,2 Persen Suara, Fadly-Maigus Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih appeared first on Prokabar.

Pada debat publik putaran kedua ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Limapuluh Kota, Okto Rizaldi, mengajak masyarakat untuk lebih mengenali calon Bupati dan Wakil Bupati mereka.

“Debat putaran kedua ini mengusung tema ‘Pembangunan Berkelanjutan, Penguatan Perekonomian Lokal, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya, dan Kesejahteraan Masyarakat,” ujar Okto Rizaldi saat membuka debat publik.

Lebih lanjut pihaknya mengingatkan masyarakat bahwa debat publik bukanlah ajang untuk adu fisik atau adu suara yang paling keras. “Debat publik ini adalah sarana untuk menggali visi dan misi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa debat publik merupakan salah satu metode kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Limapuluh Kota untuk pemilihan ini.

“Dalam debat ini, kami berharap seluruh masyarakat dapat mengenali misi dan visi pasangan calon dengan lebih mendalam,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. “Mari kita cermati dan simak bersama,” katanya.

KPU Kabupaten Limapuluh Kota juga mengingatkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. “Jangan memberikan suara hanya karena sehelai dua helai kertas,” tegasnya.

Okto selanjutnya menyampaikan pesan kepada seluruh pendukung pasangan calon dan tim kampanye. “Anda adalah garda terdepan di tengah masyarakat. Tindakan dan perilaku Anda akan menciptakan citra tersendiri bagi pasangan calon yang Anda dukung,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika perlakuan baik diberikan kepada pasangan calon, maka citra mereka juga akan baik, dan begitu pula sebaliknya.

“KPU berharap debat ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. Debat ini bukan hanya sekadar adu gagasan, tetapi juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan pada tanggal 27 November,” tutupnya.

Debat publik diikuti oleh empat Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Limapuluh Tahun 2024 yakni Paslon Deni Asra-Riko Febrianto, Safaruddin-Darman Sahladi, Safni Sikumbang-Ahlud Badrito dan Rizki Kurniawan Nakasri-Ferizal Ridwan. (*/rel)

The post Debat Publik Putaran Kedua, KPU Limapuluh Kota Ajak Masyarakat Kenali Calon yang akan Dipilih appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi adanya usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 oleh Bawaslu.

Srikandi Luak 50 menegaskan bahwa usulan Bawaslu tersebut mengada-ada, karena Pilkada sudah dijadwalkan pada November 2024.

“Usulan Bawaslu menyangkut penundaan Pilkada Serentak dengan alasan Presiden baru dilantik dan masalah keamanan menurut saya mengada-ada dan hanya terkesan bikin gaduh dan hal itu juga bukan ranah bawaslu,” ujar Rezka Oktoberia, Jumat (14/7).

Lebih lanjut ia mengatakan, Komisi II DPR RI sudah beberapa kali raker dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan penyelenggara Pemilu (termasuk Bawaslu) membahas tentang penentuan jadwal Pilkada Serentak 2024, dan tidak pernah ada keberatan.

“Kenapa harus sekarang Bawaslu membuat statement begini? Sebaiknya Bawaslu profesional, fokus kerja saja sesuai aturan untuk persiapan tahapan Pilpres dan Pileg,” sambungnya.

Rezka Oktoberia juga mempertanyakan sikap Bawaslu yang tiba-tiba berubah menjadi tidak mendukung Pilkada diadakan 2024. Menurutnya, selama rapat kerja hingga rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, Bawaslu tidak pernah keberatan.

“Kalau masalah keamanan itu urusan penegak hukum bukan Bawaslu,” pungkasnya. (*/rel)

The post Srikandi Luak 50, Rezka Oktoberia Minta Bawaslu Tidak Buat Kegaduahan  appeared first on Prokabar.

1. Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat yaitu :
   • Syarat dukungan minimal pemilih
   Jumlah DPT : 3.719.429
   Jumlah Dukungan : 2000
   • Syarat Sebaran Kabupaten/Kota
   Jumlah Kabupaten/Kota : 19 Kabupaten/Kota
   Jumlah sebaran : 10 Kabupaten/Kota
2. Metode dan proses penyerahan syarat dukungan dilakukan dengan metode pengurangan kertas (less paper) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Tata cara pembukaan akses Silon bagi bakal calon anggota DPD dapat diperoleh dengan mendatangi Helpdesk Pencalonan Anggota DPD di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka No 9 Padang dengan menyampaikan surat permohonan pembukaan akses Silon bakal calon anggota DPD sesuai format pada Lampiran VI PKPU No 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD atau menghubungi No HP : 081374040587
   /081277233499/ 085374245105.
4. Waktu penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Aplikasi Sistem
   Informasi Pencalonan (Silon) dapat dilakukan mulai tanggal 16 Desember 2022 hingga berakhirnya masa penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 29 Desember 2022.
5. Waktu penyerahan syarat minimal dukungan minimal pemilih dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s/d 16.00 dan pada hari terakhir sampai pukul 23.59 WIB di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat

Demikian diumumkan untuk diketahui.

link pengumuman : Pengumuman Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat

The post Pengumuman Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat appeared first on Prokabar.

Dalam kegiatan ini, Bawaslu Pasaman ingin menyamakan persepsi dalam pengelolaan adminitrasi serta konsolidasi yang baik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman bersama Panitia Panwaslu Kecamatan (PPK).

“Kita menyadari, Panwaslu yang masing-masingnya berjumlah tiga orang per kecamatan, merupakan sosok yang baru saja dilantik, namun langsung disuruh bekerja untuk mengawasi Pemilu. Untuk itulah kegiatan ini dilakukan, agar persepsi kita yang banyak ini bisa sama dalam proses menjalankan tugas pengawasan,” kata Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita didampingi dua komisionernya, Mesrawati dan Kristian.

Baca Juga :Monev Terakhir KI Sumbar 2022, KPU dan Bawaslu Pessel Optimis Informatif

Dinilai Rini, penyamaan persepsi serta konsolidasi ini teramat penting diselaraskan dari jajaran Bawaslu hingga jajaran yang ada di bawahnya, terutama Panwas Kecamatan. Sebab, Panwascam ini merupakan ujung tombak Bawaslu dalam menyukseskan pengawasan proses Pilkada.

“Panwascam ini bagian dari ujung tombaknya Bawaslu. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di kecamatan. Sekarang mereka-mereka ini kita tempa dalam hal persepsi pengawasan sehingga sampai di tengah masyarakat nanti, mereka bisa memposisikan diri untuk mengawasi, mencegah, dan melaporkan jika nantinya terjadinya pelanggaran Pemilu,” kata Rini.

Dalam kegiatan yang dilakukan seharian itu, Bawaslu menghadirkan dua narasumber hebat dalam hal ilmu politik dan komunikasi. Yakni, Hary Efendi Iskandar, Direktur PSH Unand yang membahas persepsi dan konsolidasi, serta Heru Permana Putra Dosen UIN Bukittinggi, membahas komunikasi dalam organisasi. (Ola)

The post Panwascam Pasaman Ditempa Rakor Admintrasi dan Konsolidasi  appeared first on Prokabar.

“Bawaslu RI terus mendorong jajaran Bawaslu untuk menjaga solidaritas, dengan adanya bantuan ini mudah-mudahan dapat meringankan saudara kita yang tertimpa musibah,” kata Abhan saat penyerahan bantuan di Kantor Bawaslu Pasaman Barat, Rabu (23/3).

Abhan juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan penggalangan dana bantuan ini. Penggalangan dana dilakukan sejak 26 Februari sampai 10 Maret 2022.

“Bantuan ini tidak dinilai dari jumlahnya, karena ini adalah bentuk kepedulian kita kepada saudara yang tertimpa musibah,” ungkapnya.

Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako kepada 44 orang yang terdiri dari Koordinator Sekretariat dan jajaran pengawas ad hoc di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, serta 21 paket sembako kepada jajaran pengawas ad hoc di Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Emra Patria mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat atas bantuan yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini, Abhan juga meminta Bawaslu untuk bersiap dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Jika tidak ada perubahan, mengikuti waktu pemungutan suara Pemilu yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, maka pada bulan Juni 2022 ini tahapan Pemilu akan dimulai.

“Untuk menghadapi tahapan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu harus meningkatkan kapasitas SDM serta sarana dan prasana,” ucap Abhan.

Usai menyerahkan bantuan dan memberikan arahan, Abhan dan jajaran berkunjung langsung ke rumah Koordinator Sekretariat Bawaslu Pasaman Barat yang mengalami kerusakan berat akibat gempa. Bantuan stimulan juga diberikan pada kesempatan tersebut. (adh)

The post Ketua Bawaslu RI Minta Jajarannya Jaga Solidaritas appeared first on Prokabar.

Dalam beberapa minggu terakhir sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai bakal calon mulai tampil di ruang publik.

Beberapa calon sudah mulai melakukan konsolidasi dan silaruturahmi, salah satunya yang lagi jadi perbincangan adalah YB DT. Parmato Alam Dan Mawi Etek Arianto, Pasangan Ini akan bersatu menghadapi kompetitornya di pilkada mendatang.

Parmato Alam yang merupakan ketua DPRD periode 2014-2019 dan juga ketua DPC Partai Golkar hingga saat ini, dan memiliki basis kecamatan Payakumbuh timur dan selatan.

Sementara itu Mawi Etek Arianto yang akrab di panggil MEA, merupakan politisi dari partai Gerindra, merupakan anggota DPRD kota Payakumbuh sekaligus wakil ketua badan kehormatan (BK) di DPRD setempat.

Dt.Parmato Alam saat bersilaturahmi dengan awak media disalah satu kedai kopi yang terletak di kota Payakumbuh pada hari senin (21/22), di dampingi Mawi Etek Arianto mengatakan keseriusan beliau untuk mengabdi di eksekutif pada pilkada 2024 mendatang

“Alhamdulillah, aspirasi untuk mengabdi di eksekutif sampai saat ini masih kita tampung,yang penting kita tetap membangun silaturahmi dengan siapapun,”tutup Dt. Parmato Alam

Sementara itu Mawi eEtek Arianto kepada awak media juga mengatakan kesiapannya untuk maju pada pilkada mendatang

“Selaku politisi yang aktif di partai politik, saya siap siap saja, memang saat ini, aspirasi untuk kami maju sangat tinggi, apa lagi di basis kami d ke camatan latina, jika di takdirkan kami maju, dengan siapapun berpasangan kami siap, tentu ini waktu yang akan menjawab mengingat waktu masih lama, “tutup Mawi Etek Arianto

Sementara itu salah satu kader Golkar Deddi Hendri menyambut baik munculnya nama Parmato Alam dan juga Mawi Etek Arianto

“Selaku kader, kami siap berjuang untuk ketua kami nantinya, karna ini bagian dari tugas dan kewajiban kami, ditambah beliau sangat faham dengan kondisi kota Payakumbuh, soal dengan siapa akan berpasangan, ini tentu butuh waktu, “tutup Dedi Hendri. (rel)

The post Pasangan Ini Nyatakan Kesiapan Bertarung di Pilkada Payakumbuh appeared first on Prokabar.

Hadir dalam kegiatan ini semua Komisioner Bawaslu Kabupaten Agam, Kesbangpol Kabupaten Agam, KPU Kabupaten Agam, Kasat Intel Polres Agam, Reskrim Polres Agam dan beberapa anggota intel dan reskrim Polres Agam, serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam.

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, Elvys menyampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan menghadapi pemilu 2024. Salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu adalah melakukan penanganan pelanggaran.

“Banyak kasus yang kita lakukan proses penanganan pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, dan hampir semua proses penanganan pelanggaran yang kita lakukan mengandung unsur dugaan pidana pemilu yang harus diselesaikan bersama sentra Gakkumdu,” terangnya.

Elvys menjelaskan dari banyak kasus tersebut tidak ada yang diteruskan ke proses penyidikan, apalagi sampai ke sidang pengadilan. Kendala yang kita hadapi adalah dalam proses pembuktian sehingga semua dugaan pidana pemilu yang dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Agam terhenti sampai dengan SG2.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita dalam melakukan proses penanganan pelanggaran, sehingga bisa lebih baik pada pelaksanaan Pemili selanjutnya,” lanjut Elvys.

Sengaja dihadirkan KPU Kab Agam, karena ancaman pidana terbanyak dalam UU Pemilu adalah untuk jajaran penyelenggara.

Melalui kegiatan ini diharapkan semua kita mengetahui dan memahami proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian juga dengan Kesbangpol tentu perlu mengetahui bagaimana sebuah kasus itu di proses oleh Bawaslu dan bagaimana tindaklanjutnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, Eri Efendi, menjelaskan sumber serta prosedur penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu.

Ada beberapa jenis penanganan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam Pemilu dan Pilkada dan dugaan pelanggaran pidana Pemilu menjadi hal yang paling di sorot serta banyak terjadi.

“Setidaknya ada 41 informasi awal dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu pada Pilkada 2020, sebagian besarnya tidak diregister karena memang tidak terpenuhi syarat formil dan materi. Selama Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Agam meregister 11 dugaan pelanggaran yang terdiri dari pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran netralitas ASN,” Ulas Eri Effendi.

Ipda Feri Junaidi dari Reskrim Polres Kabupaten Agam, menyampaikan materi terkait pembuktian dan teknis klarifikasi. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tentu menjadi ilmu penting bagi perbaikan proses klarifikasi dan pembuktian yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam penanganan pelanggaran.

“Banyak tanggapan dan sharing keilmuan oleh narasumber dan peserta dalam kegiatan ini, dapat dijadikan masukan dan perbaikan nantinya terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam,” tutup Elvys. (rud)

The post Bawaslu Agam Gelar Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran appeared first on Prokabar.

Pertemuannya nanti membahas tentang percepatan pembangunan Kawasan Wisata Mandeh menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Dalam Waktu dekat ini akan saya bawa Bupati menghadap Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .

“Mereka akan membahas percepatan pembangunan Wisata Mandeh menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).”

“Prinsipnya Gerindra mendukung rencana itu,” ujarnya pada Prokabar.com saat kunjungan kerja Pesisir Selatan, Selasa (6/4).

Pengembangan Mandeh

Kwasan Mandeh, menurutnya sangat strategis untuk terbuplikasi.

“Jika usulan ini dapat terwujud, maka objek wisata Mandeh akan masuk dalam agenda pengembangan pariwisata nasional, dan akan mendapatkan keringanan terutama anggaran,” ujarnya Wakil MPR itu.

Ahmad Muzani melanjutkan, anggaran pengembangan pariwisata dengan dana besar akan menjadi tanggung jawab pusat.

Baca Juga: 

• Karambia Runners Refreshing di Acara Family Gathering
• Satresnarkoba Polres Dharmasraya Tangkap Pemakai dan Pengedar Sabu
• Alhamdulillah, Arab Saudi Kembali Buka Izin Umrah

Sementara bagian daerah hanya pada sektor penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar kawasan wisata.

Mandeh merupakan kawasan wisata yang terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan yang berbatas langsung dengan Kota Padang.

Kawasan ini hanya berjarak 56 Km dari Padang dengan Luas ± 18.000 Ha dan waktu tempuh sekitar 56 menit.

Kawasan Wisata Mandeh melingkupi 7 Kampung di 3 Nagari dengan penduduk 9.931 jiwa.

Rata-rata mata pencaharian mereka bertani, beternak dan nelayan.

Tingkat nasional maupun internasional sudah mengenal kawasan Mandeh.

Buktinya sudah ada investasi asing dari Itali untuk mengembangkan resort wisata yang kini bernama Cubadak Paradiso.

Bahkan Kawasan Mandeh telah menjadi destinasi utama kebijakan sektor pariwisata.

Kawasan Wisata Mandeh sangat menjanjikan untuk tujuan investasi.

Baca Juga Milenialisme.com

• Website Corong Baik untuk Cyber PR Pemerintah
• Awal Ramadan Arab Saudi Buka Akses Umrah
• Ini Syarat dan Instansi yang Membuka Sekolah Kedinasan

Ia menambahkan, objek wisata ini sangat berpotensi untuk menarik banyak wisatawan.

Sebab itulah wisata Mandeh harus berkembang, mulai dari infrastruktur dan SDM.

Kedua hal itu harus menjadi perhatian penting.

“Terutama pengembangan SDM warga di kawasana wisata ini, merupakan hal yang fundamental sekali. Gerindra siap mendukung pengembangan itu,” ujarnya lagi.

Jika pengembangan fisik objek wisata sudah menjadi bagian pusat, maka kabupaten hanya fokus pada pengembangan SDM untuk memberdayakan masyarakat sekitar, ungkapnya.

Rusma Yul Anwar 

Dalam kesempatan itu, Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar,  sangat bangga terhadap Gerindra yang mendukung pengembangan Objek Wisata Mandeh menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

“Kita bangga dan sangat apresiasi kepada Sekjen pak Ahmad Muzani yang akan membawa saya kepada pak Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya.

Selain itu, menurut Rusma Yul Anwar, persiapan pengembangan destinasi wisata di Kawasan Mandeh tentu saja harus mendapatkan dukungan kesiapan masyarakat.

Jika ini terwujud, maka bagi investor ingin mengembangkan investasi agar bisa menyesuaikan nilai kearifan lokal daerah tersebut.

Selain itu, sarana dan prasarana infrastruktur harus menjadi perhatian.

“Pengembangan pariwisata ini harus bersama-sama, baik itu Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat, Investor dan masyarakat,” tutupnya. (min)

The post Mandeh Dikembangkan, Sekjen Gerindra Akan Bawa Bupati Pessel, Menghadap Mentri Pariwisata appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Agam, Eri Effendi saat memberi materi Sosialisasi Tahapan Pemilihan dan Publikasi Hasil Pengawasan Pilkada 2020, di Hotel Sakura Syariah, Lubuk Basung, Rabu (24/2).

Satu kasus ditangani Bawaslu Agam, sementara satu orang lagi terjadi di Kota Solok dan ditangani Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu setempat.

“Berdasarkan data yang telah tercatat dugaan pelanggaran sebanyak 39 kasus. Sementara hasil terlaksana atau diproses sebanyak 20 kasus. Dan Informasi awal sebanyak 19 kasus,” ungkap Kodiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Agam tersebut.

Untuk pelanggaran teregister pemilih 2020, terdapat empat kategori pelanggaran. Pelanggaran pertama masalah administrasi sebanyak 1 kasus yang temuan, diteruskan ke KPU. Kedua, Pelanggaran Kode Etik dua kasus, diteruskan ke KPU dan Bawaslu Agam.

“Pelanggaran ketiga terkait Pidana Pemilihan terdapat 7 kasus yang akhirnya dihentikan pada pembahasan ke dua, oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam. Sedangkan Undang-Undang lainnya satu kasus diteruskan ke KASN,” terangnya. (rud)

The post Sebelas Kasus Teregister Di Bawaslu Agam, 1 Orang ASN Terima Sanksi Pilkada 2020 appeared first on Prokabar.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pessel, Ermizen, dihadiri Wakil Ketua, Aprial Habbas, Plh. Bupati Pessel, Muskamal, anggota Forkopimda dan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Pessel.

Pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pessel terpilih hasil Pilkada 2020 dilakukan langsung oleh Ketua DPRD, Ermizen atas nama DPRD Kabupaten Pessel, dalam sidang paripurna DPRD.

“Pada hari ini Jumat 19 Februari 2021 atas nama DPRD Kabupaten Pessel, mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Rusma Yul Anwar bupati dan Rudi Hariyansyah, wakil bupati terpilih Pessel,” kata Ermizen, saat mengumumkan di hadapan sidang paripurna.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPRD Pessel, Jarizal mengatakan, pihaknya, hari ini juga langsung menyampaikan usulan pengesahan, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.

Hal ini dilakukan, dalam rangka percepatan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pasal 160 Undang Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 Tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015, bahwa pengesahan, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh DPRD kab/kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.

Sebelum DPRD mengusulkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, terlebih dahulu penetapan KPU diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Seiring itu, KPU Kabupaten Pessel, telah melaksanakan rapat pleno menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pessel terpilih hasil Pilkada 2020, Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah, Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara (BA) No 7/ PK.01- BA/1301/KPU/II/ 2021 Tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pessel terpilih hasil Pilkada 2020 pasca putusan MK.

KPU Pessel menetapkan, Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah, sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih dengan memperoleh suata terbanyak yakni 128.922 suara atau 57,2 persen dari total 225.216 suara sah.

Pasangan calon Hendrajoni-Hamdanus 86.074 suara atau 38,24 persen dan disusul pasangan calon Dedi Rahmanto Putera-Arfianof Rajab sebesar 10.220 suara atau 4,54 persen. (min)

The post DPRD Pessel, Gelar Rapat Paripurna Usulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih appeared first on Prokabar.

Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU setempat, dihadiri oleh Bawaslu dan sejumlah partai politik dan dikawal ketat oleh kepolisian setempat.

Penetapan tersebut dilakukan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengugurkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Pessel pada Selasa, 16 Februari 2021 kemaren.

“Menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pessel 2020 adalah sebagai berikut: nama calon bupati Rusma Yul Anwar, dan nama calon wakil bupati Rudi Hariyansyah, nomor urut 2,” kata Ketua KPU Pessel Epaldi Bahar saat membacakan penetapan.

Ketua KPU Pessel, Epaldi Bahar mengatakan, KPU Pessel menerima salinan putusan MK pada, Rabu (17/2) pagi. Untuk itu, KPU mempunyai kewajiban untuk melakukan rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih selambat-lambatnya 5 hari setelah salinan diterima.

“Penetapan ini kami laksanakan dua hari setelah salinan putusan MK diterima KPU,” ujar Epal.

KPU menjalankan proses tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak seperti isu yang berkembang bahwa KPU memperlambat waktu pelantikan pasangan calon terpilih, tegasnya.

“Setiap proses dan tahapan ada mekanisme. Soal waktu pelantikan bukan kewenangan kami, tapi itu kewenangan pemerintah,” ujarnya lagi.

Ia menambahkan, hanya memiliki kewenangan, menyelenggarakan pemilihan, sampai selesai penghitungan suara. Jika ada gugatan, menunggu proses hukum di MK.

“Setelah putusan MK, KPU melanjutkan ke tahap penetapan paslon terpilih dan menyampaikannya ke DPRD. Soal kapan pelantikan, itu kewenangan pemerintah,” tegasnya lagi.

Pilkada Pessel tahun 2020 diikuti tiga pasangan calon. Yaitu paslon nomor urut 1 Hendrajoni-Hamdanus, nomor urut 2 Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah dan nomor urut 3 Dedi Rahmanto Putra-Afrianof Radjab.

Dari rekapitulasi hasil perolehan suara, paslon nomor urut 2 Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah unggul dengan 128.922 suara. Paslon nomor urut 1 Hendrajoni-Hamdanus hanya meraih 86.704 suara, dan nomor urut 3 meraih 10.220 suara.

Setelah penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, paslon nomor urut 1 mengajukan permohonan gugatan ke MK. Namun, setelah proses sidang pendahuluan, MK memutuskan pokok permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan hukum, MK juga menyebut paslon nomor urut 1 sebagai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan karena syarat selisih suara paling banyak 1 persen dengan peraih suara terbanyak tidak terpenuhi.

Setelah salinan putusan MK tersebut diterima, maka KPU Pessel melanjutkan proses ke tahap penetapan paslon terpilih. (min)

The post Paslon Rusma-Rudi Ditetapkan KPU Pesisir Selatan Sebagai Pemenang Pilkada appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Bawaslu Pasaman saat sosialisasi dan ekspose hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, di Gedung Kogusda Lubuk Sikaping, Selasa (16/2).

Ketua Bawaslu Rini Juita didampingi Komisioner Bawaslu Mesrawati menyampaikan, Bawaslu Pasaman telah melakukan pengawasan setiap tahapan dalam Pilkada 2020 dengan baik dan maksimal.

“Dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan calon terpilih, Bawaslu Pasaman selalu gencar mengadakan sosialisasi pengawasan tahapan pilkada kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu secara professional, mengawasi penyelenggara pilkada, partai politik, paslon dan masyarakat. Bilamana terdapat dugaan pelanggaran yang telah ditemukan ataupun laporan masyarakat, maka Bawaslu bersama sentra Gakkumdu akan bergerak cepat menindaklanjutinya,” ujar Rini Juita.

Bawaslu Pasaman dalam setiap kegiatannya, tambah Rini, selalu menerapkan azas keterbukaan, bila ada masyarakat yang butuh informasi maka bisa didapatkan melalui PPID Bawaslu Pasaman.

“Pihak kami selalu terbuka akan kebutuhan informasi yang diinginkan masyarakat. Kecuali, bila ada informasi yang tidak boleh kami sebar, alias bersifat rahasia,” ungkap Rini.

Sementara Komisioner Bawaslu Pasaman Mesrawati selaku divisi pengawasan mengatakan, pada umumnya, di Sumatera Barat dan Pasaman khususnya, banyak didapatkan temuan dugaan pelanggaran yang melebihi jumlah laporan pelanggaran dari masyarakat.

“Pada penyelenggaraan Pilkada 2020 ini, diantaranya terdapat 19 dugaan pelanggaran netralitas ASN yang kebanyakan terjadi pada saat tahapan kampanye. Selanjutnya dugaan pelanggaran tersebut merekomendasikan kepada Komisi ASN untuk pengkajian guna ditindaklanjuti. Dan yang pasti, yang memberi sanksinya setelah dikaji adalah Komisi ASN bukan Bawaslu,” terang Mesrawati.

Mesrawati juga menjelaskan, Bawaslu Pasaman pada intinya selalu mengedepankan pencegahan, lebih-lebih pada masa tahapan kampanye. (Ola)

The post Evaluasi Pengawasan, Bawaslu Pasaman Temukan 19 Kasus Dugaan Netralitas ASN appeared first on Prokabar.

Acara evaluasi serta pembubaran dan sekaligus pemberian penghargaan kepada petugas PPS dan PPK Se-Kabupaten Pasaman tersebut, dihadiri oleh Komisioner KPU Sumatera Barat Nova Indra, Ketua KPU Pasaman Rodi Andermi, Komisioner Eria Candra, Ajriaman, Taufiq, Juli Yusran dan seluruh petugas PPK dan PPS Se-Pasaman serta staf Sekretariat KPU Pasaman.

Rodi Andermi menyampaikan apresiasi dan terimakasih serta memberikan penghargaan kepada PPK dan PPS se-Pasaman, serta sekretariat yang telah menjalankan tugasnya selama tahapan Pilkada 2020 yang diselenggarakan.

“Alhamdulillah, Pilkada serentak 2020 di Pasaman berjalan sukses dan lancar. Ini membuktikan kerja keras dan kerja ihklas dan kerja cerdas para rekan-rekan membuahkan hasil yang manis. Walaupun fenomena di Pasaman terdapat paslon tunggal, namun animo masyarakat yang punyai hak pilih dalam menggunakan hak pilih cukup tinggi. Luar biasa, Pilkada Pasaman pada seluruh tahapan tidak ada kendala yang berarti. Namun, alangkah baiknya kita melakukan evaluasi agar pemilihan maupun pemilu kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi,” ujar Rodi Andermi Dt Putiah.

Sementara, Nova Indra selaku Komisioner KPU Sumatera Barat menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja badan adhoc di Pasaman, karena telah selenggarakan Pilkada 2020 dengan sukses.

Di sisi lain, evaluasi dan pembubaran Badan Adhock tersebut berlangsung dengan penyampaian capaian per divisi dan evaluasi agar lebih baik lagi. Sementara, dalam pemberian penghargaan KPU Pasaman didominasi pemenangnya oleh PPK Bonjol dan PPK Rao Utara dengan berbagai kategori. (Ola)

The post Evaluasi Capaian Pilkada Pasaman, Ini Salah Satu Faktor Mebuat KPU Sukses appeared first on Prokabar.

Ketua PPK Palupuh, Okdirianto melalui Kordiv Infomasi dan Data, Afriadil Hamsyah menuturkan jumlah pemilih di Kecamatan Palupuh tercatat sebanyak 10.753 orang. 61 persen di antara menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2020.

“Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilih di sini yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 6.248 orang, sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 5.579 orang,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Selasa (26/1).

Dirinci lebih lanjut, Kecamatan Palupuh mempunyai 45 TPS yang tersebar di 4 nagari. Nagari Koto Rantang 8 TPS, Nagari Pasia Laweh 14 TPS, Nagari Pagadih 5 TPS dan Nagari Nan Tujuah 18 TPS.

Di Nagari Koto Rantang, jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 1.299 orang, pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 570 orang.

Pemilih yang menyalurkan hak pilih di Pasia Laweh sebanyak 2.078 orang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 2.074 orang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Di Nagari Pagadih, 693 pemilih menyalurkan hak pilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 698 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

“Sedangkan di Nan Tujuah, 6.248 pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 2.237 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati,” sebutnya.

Menurut Afriadil, menggencarkan sosialisasi di media sosial dan kelompok organisasi sosial menjadi cara PPK Palupuh dalam menggaet partisipasi pemilih. Selain itu, tim kampanye empat calon dinilai memberi pengaruh signifikan dalam mendatangkan partisipasi pemilih.

“Selain itu kami juga gencarkan koordinasi dan sosialisasi bersama Forkopimca Palupuh, Panwas Palupuh,” imbuhnya.

Atas tingkat partisipasi yang diraih, katanya lagi, PPK Palupuh menyebut hal tersebut merupakan hasil kerjasama banyak pihak.

“Ini hasil kerja bersama. Kami ingin berterima kasih kepada KPU Agam, Forkopimca Palupuh, PPS, PPDP, KPPS, kawan-kawan sekretariat dan peserta pemilu yang telah bersama-sama mensukseskan pemilihan 2020 di Kecamatan Palupuh,” ujarnya. (*)

The post PPK Palupuh Diganjar Penghargaan Oleh KPU appeared first on Prokabar.