LMN pada Sabtu (22/8) mengaku bersyukur atas apa yang diputuskan Bidpropam Polda Sumbar sebagai pengobat rasa sakit dan kekecewaan atas janji manis seorang oknum anggota Polri kepadanya.

Dia mengatakan awal mula penanganan perkara oleh Bidpropam Polda Sumbar berawal dari laporan resmi yang dia ajukan melalui aplikasi digital Icon Polri. Penggunaan kanal aduan online ini membuktikan komitmen kepolisian dalam mempermudah akses pelayanan publik, sehingga aduan masyarakat dapat langsung diterima dan ditindaklanjuti secara sistematis.

Dalam aduannya, LMN melaporkan seorang oknum anggota polisi di lingkungan Polda Sumbar berinisial N atas dugaan pelanggaran etik dan tindakan asusila. Pelapor mengutarakan bahwa terduga pelanggar sempat memberikan iming-iming pernikahan serta menjalin hubungan kepercayaan dalam pengelolaan dana pribadi untuk pengembangan usaha.

Namun, setelah adanya komitmen awal terkait perencanaan pernikahan, pasca Lebaran 2026 lalu oknum tersebut memutuskan hubungan secara sepihak dan memutus komunikasi.

Merasa dirugikan dan dipermainkan, LMN yang merupakan warga awam memutuskan untuk mengadukan permasalahan tersebut ke Bidpropam Polda Sumbar guna menuntut keadilan.

Proses pemeriksaan dan verifikasi laporan oleh Bidpropam Polda Sumbar berjalan lancar, objektif, dan terukur. Seluruh tahapan penegakan disiplin dilakukan sesuai dengan regulasi dan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan perkara ini memuncak pada pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam persidangan tersebut, hak-hak pelapor untuk menyampaikan keterangan, fakta, serta keluh kesah didengarkan secara maksimal dan transparan oleh majelis sidang.

Berdasarkan hasil pembuktian dalam Sidang KKEP, oknum berinisial N terbukti melakukan pelanggaran berat kategori asusila. Majelis sidang kemudian menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Republik Indonesia.

LMN mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas keadilan yang diterimanya setelah berjuang sendiri selama empat bulan.

Keputusan tegas berupa PTDH tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi kepolisian tidak mentolerir adanya pelanggaran etik oleh oknum anggota.

Pengalaman ini menjadi bukti nyata bagi LMN bahwa jajaran Polda Sumbar dan Bidpropam bekerja sangat profesional, humanis, serta tidak membeda-bedakan masyarakat. Pelayanan yang adil dan terbuka tetap diberikan secara maksimal meskipun pelapor merupakan warga awam yang tidak didampingi pihak lain.

Melalui penegakan hukum yang tegas dan transparan ini, Polda Sumbar kembali membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Langkah objektif institusi dalam menindak oknum anggota justru semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme Polri. (*)

The post Aduan Berujung PTDH, Warga Berinisial LMN Puji Respon Cepat Bidpropam Polda Sumbar appeared first on Prokabar.

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi/ Sekretaris PW GP Ansor Sumatera Barat, Zuwardi, MA, mengatakan masyarakat Sumatera Barat memandang persoalan LGBT dalam perspektif yang tidak dapat dipisahkan dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai pedoman hidup masyarakat Minangkabau.

“Bagi masyarakat Sumatera Barat, isu ini bukan semata-mata persoalan pilihan hidup seseorang, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi landasan moral yang harus terus dijaga,” ujar Zuwardi saat diwawancarai ProKaba, Kamis (23/07/2026).

Menurutnya, perhatian berbagai pihak terhadap persoalan tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena menyangkut masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah bersama DPRD, tokoh adat, ulama, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai tersebut melalui kebijakan yang tepat, edukasi, dan pembinaan yang berkelanjutan.

“Karena itu, perhatian terhadap isu LGBT adalah sesuatu yang wajar. Pemerintah daerah bersama DPRD, tokoh adat, ulama dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai tersebut melalui kebijakan yang tepat, edukasi, dan pembinaan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Zuwardi juga menilai upaya pencegahan terhadap kasus-kasus LGBT di Sumatera Barat memerlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Namun, menurutnya, penyusunan aturan tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan regulasi, melainkan harus disusun sesuai kewenangan pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Terkait regulasi, prinsipnya bukan sekadar menambah aturan, tetapi memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban umum, serta memperkuat ketahanan keluarga dan generasi muda. Jika memang diperlukan penguatan regulasi sesuai kewenangan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tentu hal itu dapat dikaji secara serius,” jelasnya.

Selain regulasi, Zuwardi menegaskan bahwa pembinaan dan pencegahan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, pemangku adat, organisasi keagamaan, hingga pemerintah. Pendekatan persuasif, edukatif, dan preventif dinilai lebih efektif dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang menjadi identitas Sumatera Barat.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh proses penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan persekusi, kekerasan, maupun main hakim sendiri dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Perlunya pembinaan dan pencegahan harus dilakukan secara terpadu, dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, lembaga adat, organisasi keagamaan, hingga pemerintah. Pendekatan persuasif, edukatif, dan preventif harus menjadi prioritas agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai agama, adat, dan budaya yang menjadi identitas Sumatera Barat. Namun, kita juga harus menegaskan bahwa negara adalah negara hukum. Penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri, persekusi, maupun kekerasan terhadap siapa pun. Menjaga marwah adat dan nilai-nilai masyarakat tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Komitmen kita adalah menjaga marwah Minangkabau, memperkuat implementasi falsafah ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, nilai-nilai adat tetap terpelihara, ketertiban masyarakat terjaga, dan kepastian hukum bagi seluruh warga tetap terlindungi,” tutup Zuwardi.

The post Pencegahan Kasus LGBT di Sumbar Perlu Regulasi, Edukasi, dan Pembinaan Terpadu appeared first on Prokabar.

Saat itu, dihadiri langsung oleh Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S. I. K., M. AP., beserta Penjabat Utama (PJU), Kabag, Kasat, Kapolsek, Kanit, dan anggota Polres lainnya.

Menurut Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, terkait kasus penyalahgunaan Narkoba, Jajaran Polres Dharmasraya telah mengamankan 7 orang tersangka. Terdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun barang bukti (BB) diamankan sebanyak 67,84 Gram Narkotika jenis Sabu. 3,61 Gram Ganja, dan 2 butir Pil Ekstasi.

Pelaku diantaranya, inisial G, 39 th, Laki-laki, pekerjaan Pedagang, warga Jorong Kubang Panjang, Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Inisial MS, 27 th, laki-laki, warga Jorong Durian Simpai, Kenagarian IV Koto Dibawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Inisial I, 37 Th, laki-laki, warga Jorong Tarantang, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Inisial M, 39 th, Laki-laki, warga Kiliran Jao, Kenagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Inisial M, 40 th, Laki-laki, warga Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Inisial AF, 21 th, laki-laki, Warga Jorong Awua, Kenagarian Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Inisial ARR, 22, laki-laki, warga Jorong Pulau Mainan II, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Sementara, tersangka perempuan sesuai dengan amanah Undangan-Undang, maka diserahkan ke pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).

Tersangka dan BB saat ini, telah diamankan di Balik jeruji besi Mapolres Dharmasraya, untuk proses lebih lanjut. Sedangkan tersangka di jerat dengan pasal 114, ayat 1, UU No :35/2009, tentang Narkotika, sebagai mana diubah dan di seseuaikan dengan UU No : 1/2026, tentang penyesuaian tindak pidana Jo, pasal 609 ayat 1 huruf A UU No :1/2023, tentang KUHP sebagai mana diubah dan disesuaikan dengan UU No:1/2026, tentang penyesuaian tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal penjara 5 tahun atau seumur hidup.

Sementara kasus tindak pidana umum. Terkait kasus pembunuhan terjadi pada hari Senin, 13 Juli 2026, sekira pukul 14.30 Wib, di Kamar 207, Hotel Sakato Jaya, dengan tersangka inisial FR, 24 th, laki-laki, warga Jorong Aur Duri, Kenagarian Abai Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan. Dengan korban inisial KS, 20 th, perempuan, warga Jorong Kiliran Jao, Kenagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Sesuai dengan keterangan pelaku. Bahwasanya korban adalah kekasihnya sendiri. Sudah satu bulan menginap di hotel tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 458 ayat 1 UU No:1/2023, tentang KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.

Kasus penggelapan kendaraan roda dua, tersangka atas nama Nanda Ika Putra, 35 th, laki-laki, warga Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dengan korban atas nama Ahmad Jajuli, 46 th, laki-laki, warga Nagari Sikabau. Pelaku dijerat dengan pasal 492 Jo, pasal 486, UU No:1/2023, tentang KUHPidana, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Kasus penadah, tersangka atas nama Aldo Heri Zaldo, 25 th, laki-laki, warga Jorong Pulau Punjung, Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Korban atas nama Amri, 45 th, warga Jorong Sungai Kilangan, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Tersangka dijerat dengan pasal 591 huruf F, UU No: 1/2023, tentang KUH Pidana, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

Kasus penggelapan, tersangka inisial MPH, 31 th, laki-laki, warga Tukum, desa Sirih Sikapur, Kecamatan Sirih Sikapur, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Korban, inisial RAY, 23 th, warga Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal, 486, UU No:1/2023, tentang KUH Pidana, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. (Fatafza)

The post Polres Dharmasraya Ungkap 11 Kasus Menonjol Selama Bulan Juni -Juli 2026. Tujuh Diantaranya Kasus Narkoba appeared first on Prokabar.

Selain pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa satu unit alat berat jenis excavator yang kini telah diamankan di Mapolsek Lubuk Sikaping.

Kasat Reskrim Polres Pasaman, AKP. Fion Jhoni Hayes mengatakan, penangkapan pelaku dan pengamanan satu unit alat berat jenis excavator merk Sany dilakukan tim gabungan pada Senin malam lalu sekitar pukul 23.30 Wib.

“Kejadian tersebut diketahui ketika kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku yang melakukan penambangan emas secara ilegal di wilayah hukum Polres Pasaman. Mengetahui hal itu, kita langsung ke TKP dan mengamankan seorang pelaku inisial HF (49) yang merupakan warga Rao.

Saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Mapolres Pasaman untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kita akan melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Jika ada pengembangan lebih lanjut serta ada pelaku lain, kita akan tangkap dan kita jerat dengan undang-undang yang berlaku,” ungkap Kasat Fion.

Selain pihak kepolisian, AKP Fion berharap agar masyarakat juga turut aktif melaporkan ke pihak kepolisian jika ada terdapat pelaku melakukan aksi penambangan emas secara ilegal di Wilkum Polres Pasaman.

“Peran akif masyarakat dalam memberantas aksi penambangan emas secara ilegal ini sangat kita butuhkan. Semoga kedepannya tidak ada lagi di Pasaman yang melakukan penambangan emas secara ilegal,” harapnya (RH)

The post Sudah Dilarang Masih Nekat Pelaku Tambang Emas Ilegal Diamankan Polres Pasaman appeared first on Prokabar.

Dua pelaku diamankan pada Minggu (5/4) sekitar pukul 20.00 WIB oleh pihak kepolisian di dua lokasi yang berbeda.

Kasat Reskrim Polres Pasaman, AKP Fion Jhoni Hayes menerangkan, kejadian awal bermula saat korban seorang wanita paruh baya, Cupiang (50) yang merupakan warga Kampung Matundak Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan berboncengan dengan pelaku inisial IH (40) Warga Silayang.

IH disewa Cupiang untuk mengantarkan dirinya berbelanja ke Pasar Rao.

Tiba di tengah jalan, sepeda motor yang ditumpangi korban dihentikan oleh pelaku lainnya inisial CH (38) yang merupakan warga Sungai Ranyah Mudik Nagari Languang Kecamatan Rao.

Pelaku CH kemudian menodongkan parang kepada korban dan merampas barang berharga milik korban, seperti emas 41 gram, gawai, uang dan surat berharga lainnya. Setelah berhasil, pelaku melarikan diri ke kebun sawit di sekitar kejadian.

“Dari keterangan para pelaku, kejadian ini sudah direncanakan sejak malam takbiran dan baru terlaksana pada Sabtu kemarin. Pelaku IH berperan sebagai perencana, sedangkan pelaku CA berperan sebagai eksekutor,” terang Kasat Reskrim.

Kini kedua pelaku telah diamankan pihak kepolisian di Mapolres Pasaman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kedua pelaku kita jerat dengan padal 479 KHUP dengan ancaman penjara kurungan diatas lima tahun,” pungkas Kasat. (RH)

The post Dua Pelaku Curas Diamankan Polres Pasaman Pelaku Ternyata Pria Sewaan Korban appeared first on Prokabar.

Angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen pada 2025 sulit dianggap sebagai statistik biasa. Angka itu seperti alarm yang berbunyi pelan, namun sering luput dari perhatian. Sebab di balik angka itu, ada pertanyaan besar tentang seberapa kuat sebenarnya daya tahan ekonomi daerah ini.

Jika dibandingkan dengan 2024 yang mencapai 4,36 persen, perlambatan ini jelas bukan sekadar fluktuasi tahunan. Dalam kondisi normal saja, penurunan seperti ini layak menjadi perhatian serius. Apalagi Sumatera Barat sedang berusaha bangkit dari berbagai tekanan yang terjadi sepanjang tahun lalu.

Rapat paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah daerah pada Senin (16/3/2026) menjadi momentum penting untuk membaca situasi tersebut. Dalam forum itu, DPRD menyoroti perlambatan ekonomi sekaligus mempertanyakan kekuatan strategi pemulihan yang dijalankan pemerintah daerah.

Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memang tidak berjalan dalam situasi yang ideal. Rentetan banjir bandang dan longsor melanda berbagai wilayah Sumatera Barat. Tidak kurang dari 16 kabupaten dan kota terdampak bencana.

Bencana tentu memberi pukulan besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang rusak membuat distribusi barang tersendat. Pasar kehilangan pembeli karena akses terganggu. Pedagang kecil dan petani menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.
Di beberapa daerah terdampak banjir, pedagang sayur mengaku dagangannya tidak sampai ke pasar tepat waktu. Sementara petani kesulitan menjual hasil panen karena jalur distribusi rusak. Ketika kondisi seperti ini terjadi berulang, perlambatan ekonomi menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan.

Namun kita juga tidak bisa menjadikan bencana sebagai satu-satunya penjelasan atas perlambatan ekonomi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di kisaran lima persen, laju ekonomi Sumatera Barat terlihat tertinggal cukup jauh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalannya mungkin tidak sesederhana faktor alam semata.

Tekanan fiskal daerah juga menjadi tantangan lain. Kebijakan efisiensi anggaran serta menurunnya transfer dari pemerintah pusat membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas. Dalam situasi seperti ini, justru dibutuhkan kebijakan yang lebih kreatif dan terarah agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak.

Pemulihan ekonomi tidak cukup hanya semata mengandalkan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana. Infrastruktur memang penting, tetapi ekonomi masyarakat bergerak dari aktivitas yang jauh lebih sederhana: pasar yang hidup, distribusi yang lancar, serta usaha kecil yang terus berjalan.

Jika kebijakan pemulihan tidak menyentuh sektor-sektor tersebut secara langsung, pertumbuhan ekonomi akan sulit bergerak lebih cepat. Statistik mungkin terlihat stabil, tetapi kehidupan ekonomi masyarakat belum tentu benar-benar pulih.

Memang ada satu indikator yang cukup menggembirakan, yakni turunnya angka kemiskinan menjadi 5,31 persen. Namun kita juga perlu menyadari angka statistik sering kali tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. Di sejumlah daerah, pelaku usaha kecil masih berupaya bangkit setelah terpukul oleh bencana.

Evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah karena itu tidak boleh dipandang hanya sebagai proses administratif tahunan. Evaluasi seperti ini seharusnya menjadi ruang refleksi serius untuk membaca ulang arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Pembentukan panitia khusus oleh DPRD untuk membedah LKPJ 2025 merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun yang pentingnya, bagaimana rekomendasi yang dihasilkan benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang konkret.

Pada akhirnya, angka 3,37 persen bukan sekadar laporan ekonomi tahunan. Angka itu adalah pengingat bahwa pemulihan ekonomi daerah membutuhkan langkah yang lebih serius, lebih terarah, dan lebih berani. Jika tidak, kita hanya akan terus membicarakan angka pertumbuhan setiap tahun, sementara masyarakat di lapangan masih berjuang untuk benar-benar bangkit. (Opini)

The post 3,37 Persen, Alarm yang Tidak Boleh Dianggap Biasa appeared first on Prokabar.

“Keempat pelaku ini dimankan Rabu dini hari,” kata Kasat Narkoba Polres Pasaman, AKP Fahrur Rozi, Jumat (30/1).

Diakuinya, awal mula penangkapan, tim mengamankan AE dan MIN. Keduanya diamankan di Simpang Rumbai, Jorong Dua Pasar Rao, Nagari Tarung-Tarung.

Tak berselang lama, dari pengembangan kedua pelaku, tim kembali melakukan penangkapan.

“Penangkapan kedua atas pelaku inisial AZ dan EA di Simpang Empat Terminal Pasar Rao,” ujar Fahrur Rozi.

Dari keempat pelaku, polisi mengamankan barang narkoba jenis sabu seberat 189 gram serta satu gram narkotika jenis ganja.

Saat ini keempat pelaku telah diamankan di Mapolres Pasaman untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tiga tersangka diketahui berperan sebagai pengedar, sementara satu tersangka lainnya merupakan pemakai. (Ola)

The post Pengedar Sabu Digulung Polres Pasaman Ratusan Gram Barang Bukti Diamankan appeared first on Prokabar.

Hal ini diungkapkan Andre Rosiade saat mengunjungi rumah korban, Senin (19/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut Andre menghadirkan langsung Wakapolresta Padang AKBP Faidil Zikri untuk memastikan progres kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh tetangga korban.

Di hadapan Andre, AKBP Faidil Zikri memastikan Polresta Padang akan segera menetapkan dan menangkap pelaku guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak keluarga korban.

Sementara itu orang tua korban inisial S berharap dan meminta bantuan Andre Rosiade untuk mendesak pihak kepolisian menangkap pelaku, karena hingga saat ini semenjak pelaku melakukan pencabulan terhadap anaknya masih berkeliaran di lingkungan rumahnya.

Dirinya akui anaknya masih trauma dan tidak lagi berani keluar rumah semenjak peristiwa terjadi.

Pada kesempatan tersebut, Andre memberikan santunan kepada orang tua korban dan memastikan proses hukum kepada pelaku. (*)

The post Pencabulan Anak, Andre Rosiade Desak Pihak Kepolisian Tangkap Pelaku appeared first on Prokabar.

Pelaku ialah IS (26). Ia merupakan warga Jorong VI Lubuk Aro, Nagari Padang Mantinggi Utara, Kecamatan Rao.

Pelaku pun langsung berstatus tersangka. Hal ini diterangkan Kapolres Pasaman AKBP Muhammad Agus Hidayat didampingi Kasatreskrim Polres Pasaman, AKP Fion Joni Hayes saat press release di Mapolres setempat, Selasa (6/1).

“Tersangka tercatat sebagai mahasiswa. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menyimpulkan bahwa pelaku bertindak seorang diri tanpa ada pihak lain yang terlibat,” ujar AKBP Agus.

Diduga kuat, IS nekat menganiaya nenek Saudah berkaitan dengan persoalan internal keluarga, khususnya sengketa tanah kaum.

Dalam pengakuannya, IS mengakui telah memukul wajah korban berulang kali menggunakan kedua tangannya saat malam kejadian.

Dalam proses penyidikannya polisi melakukan pendekatan persuasif. Aparat melibatkan anggota keluarga, tokoh masyarakat dan unsur lokal lain untuk mencegah gejolak sosial.

Pelaku sementara dijerat pidana Pasal 466 KUHP (UU No 1 Tahun 2023) (1) tentang setiap orang yang melakukan penganiayaan.

Ia dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan. (RH)

The post Pelaku Penganiayaan Nenek Saudah Ditangkap Pelaku Berstatus Mahasiswa appeared first on Prokabar.

Pelaku, Rezki Hamdi (28) nekat membunuh tetangganya, Ruslan Nasution (61) dengan sebilah pisau.

Kasatreskrim Polres Pasaman, AKP Fion Joni Hayes menjelaskan, kejadian naas ini terjadi Senin (22/12) kemarin.

Usai kejadian, kepolisian yang mendapat laporan dari warga langsung ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku.

“Kejadian diperkirakan sekitar pukul 15.30 WIB,” kata AKP Fion, Rabu (24/12).

Ia menjelaskan, sebelum kejadian, korban diketahui tengah bersantai di rumahnya bersama sang cucu.

Tiba-tiba pelaku yang masuk dari belakang rumah korban, menikam korban dari belakang dengan sebilah pisau. Pelaku menusuk korban berulang kali di bagian dada dan tubuh lainnya.

Diduga kuat, pelaku menghabisi nyawa korban karena tapal batas tanah.

“Untuk sementara informasinya itu dulu. Pelaku masih dalam proses pemeriksaan,” pungkas AKP Fion. (Ola)

The post Diduga Masalah Tapal Batas Tanah Seorang Kakek Dibunuh Tetangganya appeared first on Prokabar.

Pelaku dijatuhi hukuman setelah menjalani sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Sikaping, Kamis (18/12).

Majelis hakim yang dipimpin Noak Mispa Sianturi beranggotakan Wina Febriani dan Mentari Wahyudihati dalam amar putusannya menilai, terdakwa terbukti melakukan pembunugan dengan rencana.

Ironisnya, dalam persidangan terungkap, pembunuhan terencana ini hanya gara-gara hal sepele. Pelaku merasa tidak dihargai oleh korban.

“Terdakwa yang merupakan penduduk lokal merasa sakit hati karena korban yang merupakan penduduk pendatang kerap berpapasan namun tidak pernah menyapa terdakwa,” kata majelis hakim dalam amar putusannya.

Anehnya, terdakwa juga mengakui mendengar bisikan menyerupai suara korban yang mengancam. Dimana bisikan yang didengar terdakwa ialah ‘kalau tidak kamu matikan, saya yang akan matikan kamu, tunggu sajala’. Bisikan-bisikan ini mulai menghantui terdakwa sejak tahun 2021.

Hingga akhirnya, pembunuhan pun direncanakan pelaku. 8 Juli lalu, terdakwa M. Ilham nekat menembak korban, M. Harfie Mushba sekitar pukul 12.00 WIB di Pasa Kaciak, Nagari Tanjuang Baringin Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping. Dimana, saat itu korban tengah duduk-duduk di depan depot air minum isi ulang, tempat ia bekerja.

Saat duduk santai itulah, terdakwa menembak kepala korban dengan senapan angin PCP bertekanan angin 2500 PSI dengan peluru 4,5 mm.

Usai ditembak di bagian kepala, korban pun terjatuh. Hingga akhirnya, terdakwa membabibuta memukul kembali kepala korban dengan popor senapannya. Hingga akhirnya korban meregang nyawa saat dirujuk ke rumah sakit.

Sempat beredar, informasi kalau pelaku sakit jiwa. Akan tetapi semua ini terbantah, setelah majelis hakim menghadirkan saksi ahli. Dimana, tterdakwa dinyatakan berpikiran jernih serta mampu memahami dan menjawab pertanyaan sesuai konteks. Bahkan ini didukung hasil medis.

Terungkap, halusinasi yang dialami terdakwa dikarenakan efek narkotika yang dikosumsinya selama kurang lebih 15 tahun. (Ola)

The post Divonis 14 Tahun Penjara, Ini Motif Pelaku Pembunuhan di Pasa Kaciak Lubuk Sikaping appeared first on Prokabar.

Ketua Organisasi lingkungan, Soni menilai bahwa praktik pengelolaan limbah oleh tiga perusahaan sawit yakni PT Incasi Raya, PT Transko dan PT Kemilau yang beroperasi di ‘Negeri Berjuluk Setuju Pesona’ tidak memenuhi syarat kedap air.

Dalam pengolahan limbah cair. Akibatnya, limbah diduga merembes ke badan sungai dan merusak ekosistem di sekitarnya.

Dalam dokumen gugatan yang diajukan awal bulan lalu, Soni menyebutkan bahwa hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah kolam penampungan limbah tidak dilengkapi lapisan pengaman memadai, sehingga berpotensi mencemari tanah dan aliran sungai di kawasan sekitar.

“Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Standar kedap air seharusnya menjadi kewajiban mutlak, dan tiga perusahaan ini sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.

Kuasa Hukum PT Transko Muklis djasad mengatakan, seluruh fasilitas pengolahan limbah telah sesuai standar dan diaudit secara berkala.

“Kami siap membuktikan bahwa operasional kami memenuhi regulasi yang berlaku,”ujarnya

Setelah melewati pemeriksaan berkas awal, majelis hakim memutuskan untuk membawa perkara tersebut ke tahap mediasi, sesuai prosedur penyelesaian sengketa perdata. Dalam agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada 9/12/2025, kedua pihak diminta mencari titik temu sebelum perkara melanjutkan proses pembuktian.

Soni menilai bahwa mediasi bisa menjadi langkah penting. “Jika mediasi berhasil, bisa muncul kesepakatan pemulihan lingkungan yang lebih cepat ketimbang menunggu putusan pengadilan,” ujarnya.

Kasus ini menyita perhatian masyarakat, terutama warga di sekitar wilayah operasional kebun sawit yang mengaku terdampak. Mereka berharap proses hukum dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Sidang selanjutnya akan digelar setelah agenda mediasi rampung dan hasilnya dilaporkan kepada majelis hakim. (min)

The post Bergulir di Pengadilan, Organisasi Lingkungan Gugat Tiga Perusahaan Sawit di Pessel appeared first on Prokabar.

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasasi tersebut diajukan pada Selasa, 11 Oktober 2025 oleh jaksa Indah.

Langkah hukum itu diambil lantaran putusan hakim dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan JPU sebelumnya, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Upaya kasasi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak main-main dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Senada dengan tindakan JPU, Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) menilai vonis 10 bulan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Fariz RM sangat tidak berimbang dengan perbuatannya.

Perwakilan PPHI, Elman Alfin Bago, menilai putusan tersebut mencederai semangat pemberantasan narkoba di Indonesia.

“Setiap pengguna narkoba yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana, dan kembali melakukan pelanggaran, harus dijatuhi hukuman yang lebih maksimal untuk memberikan efek jera,” ujar Elman dalam keterangannya kepada media belum lama ini.

Elman menyebut, penggunaan narkoba adalah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dapat merusak masa depan dan moral seseorang.

“Apalagi yang melakukan pelanggaran hukum ini adalah publik figur. Vonis ringan terhadap mereka akan memberikan citra buruk dalam upaya pemberantasan narkoba,” tegasnya.

Elman menilai, dasar hukum yang seharusnya digunakan adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana terdapat pemberatan bagi pengguna narkoba yang berulang kali melakukan pelanggaran.

“Kalau hukuman terhadap Fariz RM hanya 10 bulan, tentu mencederai semangat pasal pemberantasan narkoba tersebut,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Elman juga menyoroti perbedaan mencolok antara tuntutan jaksa dan vonis hakim.

“Jaksa menuntut enam tahun penjara dan denda Rp800 juta, tetapi hakim hanya menjatuhkan 10 bulan. Ada apa dengan vonis hakim ini?” ujarnya.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai Fariz RM sudah masuk kategori penjahat kambuhan (residivis).

“Ya, dengan ditangkapnya lagi Fariz RM untuk keempat kalinya karena narkoba, artinya dalam perspektif hukum pidana sudah termasuk residivis atau pelanggar kambuhan,” ujar Fickar kepada awak media.

Menurut Fickar, status residivis semestinya menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, bukan sebaliknya.

Upaya kasasi yang diajukan JPU Indah Puspitarani dinilai sebagai bentuk ketegasan dan integritas Kejaksaan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Kasasi ini bukan hanya langkah hukum, tapi juga pesan moral bahwa negara tidak boleh kompromi terhadap penyalahgunaan narkoba, siapa pun pelakunya,” tutup Indah. (beb)

The post JPU Indah Puspitarani Ajukan Kasasi atas Vonis Ringan Fariz RM, Tegaskan Penegakan Hukum Narkoba Tak Main-main appeared first on Prokabar.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, S. H., LL. M., melalui Pj Sekretaris Daerah, Jasman Rizal, ketika dihubungi melalui pesan Whatsapp pribadinya, Kamis (7/8/2025) membenarkan adanya isu dugaan penyelewrngan dana daerah tersebut.

Untuk memastikan kebenaran dugaan. Tim Inspektorat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dharmasraya telah diperintahkan langsung melakukan pemeriksaan terhadap oknum, beserta pihak lainnya.

“Sesuai dengan arahan Bupati, Tim gabungan dari Inspektorat bersama BKPSDM, telah bekerja untuk melakukan pemeriksaan kusus terhadap oknum bersangkutan. Bukan itu saja. Tim juga akan memeriksa pegawai lainnya, terkait dalam pekerjaan tersebut. Saat ini, Tim sedang melakukan pemeriksaan., kata Jasman.

Ia juga menyebutkan, langkah tegas dilakukan Bupati, terhadap oknum diduga melakukan penyelewengan dana tersebut, sudah di Non Aktifkan dari jabatan semula. Sekiranya, terbukti dari hasil pemeriksaan Tim. Maka, oknum tersebut akan di copot dari jabatan stukturalnya. Sesuai dengan dituang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan dari PP Nomor 94 Tahun 2021.

” Untuk saat ini, kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan dan investigasi Tim. ” Tegas Jasman.

Ia juga menambahkan, bahwa Bupati Annisa, tidak akan tolerir bagi siapa saja pejabat, maupun pegawai negeri sipil (PNS) tersangkut hukum. Pasalnya, bupati wanita pertama di Sumatera Barat itu, memiliki komitmen untuk memberantas seluruh bentuk praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

” Selama pemerikaan kasus ini. Dilakukan secara transparan, dan tidak ada yang ditutupi. Apalagi dilindungi. Karena, menyangkut dengan uang rakyat, dan hajat orang banyak. Kasus KKN harus diusut tuntas, hingga ke akarnya.. Apabila oknum diduga sekarang ini terbukti, melakukan penyelewengan dana. Maka dipersilahkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini, sudah merujuk kepada pertunjuk tegas Bupati” Kata Jasman mengakhiri. (Fatafza)

The post Gempa Tektonik Timpa BKD Dharmasraya. Diduga Uang Daerah Raib Sekira Rp 600 Juta appeared first on Prokabar.

“Penyerahaan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa ini adalah Hak Warga Binaan yang telah diatur sesuai Undang-undang yang berlaku,” ungkap Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas IIB Maninjau, Joko Prayitno kepada Prokabar.com, Minggu (17/8).

Istimewanya, penyerahaan remisi tahun ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Forkopimcam Tanjung Raya. Momen ini jauh berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Penyerahan simbolis terlaksana usai pelaksanaan Upacara Hut RI ke 80 tahun di Lapangan Olahraga Maninjau.

“Keterlibatan Forum Pimpinan Kecamatan ini menunjukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral kita berjalan dengan sangat baik. Seperti dengan Camat Tanjung Raya, Al Hafidz S.STP, M.A, Danramil 05 Tanjung Raya sekaligus Pasi Ops Kodim 0304 Agam, Kapten Inf. Kapten Inf Chasanatul Ishar Dalga, Kacabjari Maninjau Ade Maulana, S.H, M.H, Kapolsek Tanjung Raya, AKP Muzakar dan Jajaran.” terang Karutan Kelas IIB Maninjau.

Dari 36 orang warga binaan yang mendapatkan remisi ini, 4 orang diantaranya langsung bebas. “Mereka sangat baik menjalankan hukuman dengan mengikuti prosedur pembinaan dalam Rutan Kelas IIB Maninjau. Hal ini kita harapkan ke empat orang warga binaan yang bebas, benar-benar memiliki jiwa merdeka dari prilaku kejahatan atau kriminalitas. Tidak kembali melakukan kejahatan yang membuat dia kembali ke jeruji besi ini,” tutur Joko. (rud)

The post Rutan Maninjau Berikan Remisi HUT RI Ke 80 Tahun ke 36 orang Warga Binaan appeared first on Prokabar.