Kemudian juga ada laporan dari warga di Nagari Sikucur terkait BLT Dana Desa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya salah faham.
“Dalam pemeriksaan kita, ternyata warga yang melapor itu hanya salah dengan pihak Nagari terkait bantuan yang ia terima dari bantuan BAZ sebesar 200 ribu rupiah dan ia bandingkan dengan Bantuan Dana Desa yang diterima warga lain sebesar 600 ribu dan ia menganggap telah terjadi pemotongan uang miliknya dan kasus ini sudah kita selesaikan,” sambung Hendra.
Kemudian ada laporan dari warga Nagari Kataping, dimana warga menuntut pihak Nagari transparan dalam penyalauran Dana Desa dan memintah nama-nama warga lenerima batuan ditempelkan didinding informasi Kantor Nagari.
“Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata warga hanya salah faham bahwa bagi warga yang sudah menerima bantuan BLT Dana Desa mereka tidak dapat lagi bantuan BLT Dana Pusat maupun BLT Provinsi karena tidak boleh ganda dan itu yang dituntutnya. Kasus ini pun sudah kita selesaikan artinya dari pat laporan itu belum ada uang sampai kemeja penyidik Tim Saber Pungli Padang Pariaman,” ungkap Hendra.
Lebih jauh Hendra menyebut bahwa kasus seperti itu peluangnya sangat besar terjadi, hanya saja belum ada warga yang melaporkan. Hendra berharap untuk seluruh Nagari di Kabupaten Padang Pariaman menempelkan nama-nama warga yang masuk sebagai penerima BLT, untuk menghindari keslahfahaman dikalangan masyarakat. (Syh)
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
