“Saya memahami bahwa postur APBD Sumbar yang awalnya Rp. 7,044 triliun berkurang karena PAD berkurang dan dana transfer dari pemerintah pusat juga berkurangnya mencapai Rp 643 miliar lebih sehingga APBD menjadi Rp 6,343 triliun lebih. Namun uangnya masih cukup ada dialokasikan untuk BLT tahap kedua,” ucapnya.
Berdasarkan hasil refocusing anggaran tahap I dan tahap II untuk penanganan covid19 sudah terpakai dana APBD lebih kurang Rp507 miliar, umumnya diambil dari Belanja Langsung yang awalnya Rp 2,942 triliun lebih telah berkurang menjadi Rp 2,098 triliun lebih. Angka pengurangan ini setelah akumulasi pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat ditambah penurunan proyeksi realisasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah.
“Artinya, dari komponen Balanja Langsung saja masih terdapat sisa anggaran hingga Rp1 triliun lebih.
Bila kebutuhan Rp215 miliar seperti BLT tahap pertama, untuk BLT tahap kedua selama tiga bulan lagi masih punya anggaran kok,” lanjut Hidayat.
Jika Gubernur menyebut anggaran untuk Pilkada, “Saya rasa anggarannya sudah ada, sesuai perintah Mendagri tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain. Artinya, tidak akan mengganggu anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada 2020 ini,” ujar Hidayat.
Ditegaskannya lagi, masalahnya kini ada pada kemauan Gubernur saja. “Menurut saya, kita berikan sajalah sebagian uang APBD ini untuk rakyat dalam bentuk BLT. Dalam kondisi susah seperti sekaranglah saatnya memberikan perhatian lebih kepada rakyat,” pinta Ketua Bapemperda ini.(rls)
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
