Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses penggarapan episode ke-100 sinetron yang terus mencuri perhatian pemirsa.

Selama dua hari, dengan kondisi angin kencang dan ombak yang menantang, keduanya mengalami pusing dan mual selama proses syuting.

“Kami beneran mabuk laut. Waktu itu belum sarapan dan angin laut cukup besar. Kondisi sudah pusing dan mual, tapi adegan tetap harus dieksekusi,” kisah Dinda dalam sesi wawancara daring.

Agar tak berkelanjutan, mereka akhirnya meminum obat antimabuk perjalanan. Namun, upaya itu justru menghadirkan tantangan baru karena efek samping obat membuat keduanya mengantuk saat harus melanjutkan adegan.

Rasa kantuk yang berat bahkan membuat mereka kesulitan menjaga konsentrasi ketika berakting. Meski demikian, keduanya berusaha memberikan penampilan terbaik agar pengambilan gambar tidak perlu berulang kali dilakukan.

Pengalaman dari adegan inilah yang menuntut kondisi fisik sekaligus emosi itu pada akhirnya menjadi bagian penting dari perkembangan cerita yang disajikan kepada pemirsa.

Sementara itu, sinetron Wajah Cinta Yang Lain juga menghadirkan konflik yang semakin menegangkan setelah melewati 100 episode penayangan.

Penyamaran Ariana (Dinda Kirana) mulai terbongkar oleh Bima (Andri Mashadi). Bima yang ingin merebut kembali Asti, perempuan yang pernah menjadi istrinya, terus berupaya mendapatkan apa yang diinginkannya.

“Bima punya keinginan kuat untuk mendapatkan kembali Asti. Namun, dalam perjalanannya, ada banyak konflik yang membuat situasinya semakin rumit. Ini yang membuat karakter Bima menarik untuk terus dieksplorasi,” tutur Andri.

Luka lama Ariana kembali terbuka, perjuangannya semakin rumit ketika harus menghadapi Tamara (Cut Tary), ibu kandung Pamela (Andi Annisa), yang berkaitan dengan berbagai tragedi dalam kehidupan Ariana.

Melalui karakter Bima, Andri menghadirkan sosok yang terjebak dalam keputusan-keputusan sulit. Dinda harus menampilkan kompleksitas emosi Ariana, perempuan yang berusaha menghadapi masa lalu sekaligus memperjuangkan kehidupannya.

Di sisi lain, karakter Tamara turut menjadi bagian penting dalam pusaran konflik. Kehadirannya memperkuat ketegangan antartokoh dan membuka ruang bagi terungkapnya berbagai rahasia yang selama ini tersimpan.

“Tamara memiliki sisi yang menarik karena tindakannya berkaitan dengan banyak peristiwa dalam cerita. Memerankan karakter seperti ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menunjukkan sisi karakter yang tidak selalu terlihat dari luar,” ujar Cut Tary.

Perkembangan cerita tersebut menjadi salah satu hal yang dibagikan para pemain dalam wawancara virtual bersama awak media, termasuk pengalaman mereka selama menjalani proses produksi. (Beb)

The post Andri Mashadi dan Dinda Kirana Mabuk Laut Saat Syuting! appeared first on Prokabar.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan lintas instansi dalam menjaga keamanan lingkungan operasional perkeretaapian, melindungi prasarana, serta mendukung kelancaran perjalanan kereta api, khususnya di wilayah Sumatera Barat.

Pangdam XX/TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan Direksi KAI beserta jajaran. Ia berharap hubungan baik antara KAI dan Kodam XX/TIB dapat terus dipelihara dan ditingkatkan melalui komunikasi serta koordinasi yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung keamanan dan keselamatan operasional perkeretaapian.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Operasi, Infrastruktur dan Keselamatan Area 2 KAI, Dadan Rudiansyah menyampaikan bahwa sinergi dengan TNI memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan operasional kereta api. Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan, mendukung pengamanan aset dan prasarana perkeretaapian, serta menciptakan situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan transportasi kereta api.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, menegaskan bahwa dukungan dan sinergi dengan Kodam XX/TIB menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran operasional perkeretaapian di Sumatera Barat. Menurutnya, penyelenggaraan transportasi kereta api tidak hanya membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga dukungan lintas instansi untuk menciptakan lingkungan operasional yang aman dan kondusif.

“Sinergi dengan Kodam XX/TIB diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan perjalanan kereta api dan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat. Kami berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan kereta api berjalan aman, andal, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” ujar Lutfi.

Lebih lanjut, bagi KAI Divre II Sumbar, kolaborasi lintas instansi merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan layanan kereta api di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Dukungan para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan serta mendukung keberlangsungan operasional sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Audiensi tersebut turut dihadiri EVP Kesehatan Kerja, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Area 2 KAI, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, M.Tr.Opsla, VP Keamanan Area 2 KAI, Kolonel INF Asep Rokhyana S.H., Kasdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, Irdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Susanto, Kapoksahli Kodam XX/TIB Brigjen TNI Benny Febrianto, Manager Pengamanan Divre II Sumbar, Kolonel Laut (P) Surya Ari Muryanto, CTMP., CHRMP, serta Manager Keuangan dan SDM KAI Divre II Sumbar, Aries Tri Mulyo.

Melalui kolaborasi yang berkesinambungan, KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus memperkuat aspek keamanan dan keselamatan sebagai fondasi pelayanan transportasi publik. Sinergi dengan Kodam XX/TIB diharapkan dapat mendukung terwujudnya operasional kereta api yang aman, tertib, dan andal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perkeretaapian. (*)

The post KAI Divre II Sumbar Perkuat Langkah Strategis Pengamanan Perkeretaapian Bersama Kodam XX/TIB appeared first on Prokabar.

Zigo menegaskan, dampak pengerukan material terhadap kualitas air baku tidak boleh diabaikan. Sebelum masalah semakin meluas, pihaknya meminta PT Hutama Karya melakukan penanganan menyeluruh, terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan.

“Ada beberapa persoalan yang harus kita carikan solusi bersama serta antisipasi dampaknya terhadap penyediaan air bersih di Kota Padang. Sebenarnya PT HK sudah melakukan antisipasi, namun mengingat akhir tahun ini sudah masuk musim penghujan, kami minta penanganan dilakukan secara ekstra — tidak hanya di area intake, tetapi juga sampai ke kawasan hulu,” ujar Zigo.

Politikus Partai Golkar ini memastikan, ke depannya PT Hutama Karya akan membangun sedimen trap atau kolam penahan endapan, agar ketika curah hujan tinggi, material tanah dan lumpur tidak langsung terbawa ke sumber air yang masuk ke instalasi Perumda Air Minum Kota Padang.

“Komitmen PT HK sudah jelas, mereka juga memberikan bantuan berupa sarana penjernihan air dan bahan kimia. Setiap pembangunan infrastruktur pasti ada dampak, yang penting kita bisa meminimalkan dampaknya sejak dini,” jelasnya.

Dukungan dan Komitmen Bersama

Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa Caniago, menyambut baik perhatian yang diberikan Zigo Rolanda. Ia menambahkan, saat ini sudah ada kesepahaman antara PT Hutama Karya dengan Perumda Air Minum Kota Padang terkait penanganan masalah tersebut.

“Terima kasih kepada Zigo Rolanda yang telah membantu memfasilitasi perbaikan melalui Kementerian PUPR. Ke depan PT HK akan terus berupaya dengan berbagai metode agar kualitas air baku kembali terjaga,” ungkap Raju.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama PT Hutama Karya terus berkoordinasi secara intensif dengan Perumda AM Padang. Apabila kualitas air baku melebihi ambang batas, tindakan langsung segera dilakukan, termasuk pengerukan endapan di lokasi yang terdampak.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, mengapresiasi respons cepat pihak terkait. Ia menyebutkan, sejak awal sudah terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. PT Hutama Karya juga berencana membangun kolam penahan endapan khusus agar material galian tidak langsung masuk ke sumber air baku.

“Terima kasih kepada Zigo Rolanda yang terus memperhatikan kebutuhan air bersih warga Kota Padang. Semoga langkah bersama ini memberikan solusi nyata — air bersih untuk masyarakat tetap aman, sekaligus proyek strategis nasional ini tetap berjalan lancar tanpa kendala,” pungkas Hendra. (*)

The post Zigo Rolanda Minta PT Hutama Karya Ekstra Antisipasi Dampak Proyek Sitinjau Lauik Terhadap Air Baku Padang appeared first on Prokabar.

Mengusung tema “Merahmu Berarti, Setetes Darah, Sejuta Harapan”, kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore itu diikuti karyawan PT Semen Padang, karyawan perusahaan dalam Semen Padang Group, serta masyarakat umum. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang.

Keberhasilan mengumpulkan 412 kantong darah menunjukkan tingginya kepedulian peserta terhadap sesama. Setiap kantong darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, baik untuk penanganan kondisi darurat, tindakan medis, maupun kebutuhan pengobatan lainnya.

Kepala Departemen Human Capital PT Semen Padang Iskandar S Taqwa yang membuka kegiatan secara resmi menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk kembali menghayati nilai persatuan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Semangat yang lahir dari ikrar pemuda Indonesia itu, katanya, tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui donor darah, kita membuktikan bahwa semangat persatuan tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membantu sesama dan mendukung kemanusiaan,” ujarnya.

Ia menilai donor darah menjadi salah satu bentuk sederhana dari kepedulian sosial yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh orang lain. Di balik satu kantong darah yang disumbangkan, terdapat harapan bagi pasien yang tengah menjalani perawatan dan keluarga yang menantikan kesembuhan orang-orang terkasih mereka.

Karena itu, Iskandar berharap kegiatan donor darah dapat terus menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan membantu sesama. Terlebih, kebutuhan darah di Kota Padang perlu didukung melalui partisipasi berbagai pihak agar ketersediaannya dapat terus terjaga.

Iskandar juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun kepedulian dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan karyawan maupun masyarakat umum menjadi modal penting untuk menghadirkan kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat lebih luas.

“Kepada UDD PMI Kota Padang dan seluruh pendonor, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kepedulian yang diberikan. Semoga setiap tetes darah yang disumbangkan menjadi amal kebaikan bagi kita dan bagi mereka yang membutuhkan,” tuturnya.

Setelah pembukaan dan pelaksanaan donor darah, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis darah kepada Kepala Bagian Teknis Labor UDD PMI Kota Padang dr. Diana Ayu Irsanti. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sekaligus penanda dukungan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat.

Kepala Bagian Teknis Labor UDD PMI Kota Padang dr. Diana Ayu Irsanti menyampaikan apresiasi kepada PT Semen Padang beserta seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Ia mengatakan dukungan berbagai pihak, termasuk melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan perusahaan, berperan penting dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien.

“Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PT Semen Padang yang selalu mendukung persediaan darah kita dan membantu pasien-pasien yang membutuhkan. UDD PMI Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada jajaran PT Semen Padang yang selalu mendukung kami,” ungkap dr. Diana.

Menurutnya, partisipasi pendonor sukarela menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga ketersediaan darah. Oleh sebab itu, kegiatan yang melibatkan perusahaan, komunitas, dan masyarakat diharapkan dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak orang tergerak untuk mendonorkan darahnya.

Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah menunjukkan konsistensi dalam membantu sesama. Salah satunya adalah Rusdi Hendri, karyawan Semen Padang Group dari Unit Akuntansi, yang tercatat telah mendonorkan darah sebanyak 75 kali.

Atas dedikasinya tersebut, panitia menyerahkan piagam penghargaan kepada Rusdi Hendri. Ia juga menerima hadiah berupa kompor gas sebagai bentuk apresiasi atas konsistensinya menjadi pendonor darah.

Rusdi mengatakan motivasi utamanya untuk terus mendonorkan darah adalah rasa kemanusiaan dan keinginan membantu orang lain yang membutuhkan. Baginya, donor darah merupakan kesempatan untuk berbagi dengan cara yang sederhana, tetapi memiliki arti besar bagi penerima.

Selain dorongan untuk membantu sesama, ia juga merasakan bahwa donor darah menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan diri. Pengalaman tersebut membuatnya terdorong untuk terus berpartisipasi selama memenuhi persyaratan sebagai pendonor.

Ia pun mengajak masyarakat yang belum pernah mendonorkan darah agar mulai mempertimbangkan untuk ikut berpartisipasi. Menurutnya, semakin banyak orang yang bersedia menjadi pendonor, semakin besar pula peluang untuk membantu pasien yang membutuhkan darah.

Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Idris mengatakan kegiatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut merupakan pelaksanaan donor darah keempat perusahaan sepanjang tahun ini.

Perusahaan menargetkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan sebanyak lima kali selama 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan darah sekaligus menjaga partisipasi karyawan dan masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan.

“Ini merupakan donor darah keempat pada tahun ini, yang mana target kita ada lima kali dalam tahun ini,” ujar Idris.

Ia menjelaskan, pada kegiatan donor darah sebelumnya, panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 256 kantong darah. Dengan tambahan 412 kantong darah dari kegiatan kali ini, total darah yang telah terkumpul sepanjang 2026 mencapai 1.007 kantong.

Jumlah tersebut semakin mendekatkan perusahaan pada target pengumpulan sebanyak 1.300 kantong darah hingga akhir tahun. Untuk mencapainya, masih diperlukan 293 kantong darah dari rangkaian kegiatan berikutnya.

Idris menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran kegiatan. Ia berharap sumbangan darah yang terkumpul dapat memberikan manfaat bagi pasien yang membutuhkan serta menjadi amal kebaikan bagi para pendonor.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap antusiasme peserta, panitia juga menyediakan 200 paket suvenir bagi 200 pendonor pertama. Apresiasi tersebut diberikan untuk menyambut partisipasi peserta sekaligus menambah semangat dalam mengikuti kegiatan donor darah. (*/Eym)

The post Donor Darah PT Semen Padang Kumpulkan 412 Kantong untuk Kemanusiaan appeared first on Prokabar.

Dalam kunjungan tersebut, Zigo menerima penjelasan progres pembangunan dari Hutama Karya dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Ia menyebut progres pekerjaan sudah melampaui target. Sekretaris Daerah Kota Padang beserta jajaran, Kepala BPJN, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya, dan PDAM Kota Padang turut hadir.

Zigo mendukung percepatan pembangunan flyover yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga pasokan air bersih masyarakat Kota Padang.

“Kita sudah cukup direpotkan dengan persoalan pembebasan lahan. Jangan sampai persoalan pasokan air bersih juga menimbulkan masalah yang lebih besar,” ujar Zigo Rolanda.

Ia meminta Hutama Karya memperhatikan metode pengerjaan di sepanjang sungai agar aktivitas konstruksi tidak mencemari aliran air yang dimanfaatkan warga.

Antisipasi tidak hanya difokuskan pada titik intake, tetapi juga kondisi sungai sebelum air mencapai instalasi pengolahan.

Zigo mendorong agar proyek yang ditargetkan selesai Mei 2028 dapat dipercepat dan rampung pada 2027.

Menurutnya, percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air baku masyarakat.

The post Zigo Rolanda Tinjau Flyover Sitinjau Lauik, Minta Jaga Pasokan Air Bersih appeared first on Prokabar.

Ketua Dewan Pembina SAKATO (Sarumpun Karapatan Adat Luhak Nan Tuo)

Menyebut Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo berarti berbicara tentang salah satu pusat sejarah, adat, dan peradaban Minangkabau. Di daerah inilah nilai-nilai adat diwariskan melalui kehidupan bernagari, hubungan suku dan kaum, kepemimpinan penghulu, serta keberadaan rumah gadang dan tanah ulayat yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat.

Sebutan Tanah Datar sebagai Kota Budaya tentu tidak boleh berhenti pada kebanggaan sejarah, kemegahan Istano Basa Pagaruyung, penyelenggaraan festival, atau berbagai kegiatan kesenian tradisional.

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana negara melalui pemerintah daerah memberikan pengakuan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi penjaga sekaligus pewaris kebudayaan Minangkabau.

Menurut hemat penulis, persoalan tersebut sudah saatnya mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD. Terlebih setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari serta perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Kedua regulasi tersebut membuka ruang penting bagi penataan kembali penyelenggaraan pemerintahan nagari, penguatan kelembagaan adat, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Delapan Tahun Perda Nagari, Apa yang Sudah Dilakukan?

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan salah satu instrumen hukum penting dalam upaya memperkuat kedudukan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Perda ini lahir dalam kerangka pengaturan desa adat sebagaimana dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya ketentuan Pasal 109 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.

Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tidak hanya membicarakan pemerintahan nagari, tetapi juga memberikan tempat bagi Kerapatan Adat Nagari, pengisian jabatan Kapalo Nagari, serta penyelenggaraan Peradilan Adat Nagari.

Persoalannya, keberadaan Perda provinsi tersebut memerlukan tindak lanjut pada tingkat kabupaten/kota agar ketentuannya dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan status hukum masing-masing nagari.

Sejumlah ketentuan secara tegas memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Perda kabupaten/kota, antara lain pembentukan dan pengisian kepengurusan KAN, tata cara pengisian jabatan Kapalo Nagari, serta pengaturan Peradilan Adat Nagari.

Kini, delapan tahun setelah Perda tersebut ditetapkan, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya di Kabupaten Tanah Datar.

Apakah seluruh amanat pengaturannya telah ditindaklanjuti? Apakah kedudukan KAN telah memperoleh kepastian hukum yang memadai? Bagaimana hubungan KAN dengan Wali Nagari dan BPRN? Sejauh mana hak masyarakat adat, termasuk tanah ulayat dan harta pusaka, telah mendapatkan perlindungan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab melalui inventarisasi peraturan daerah dan evaluasi kelembagaan, bukan sekadar melalui pernyataan bahwa adat telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Perda Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2023 Perlu Dievaluasi

Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Di antaranya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.

Kedua regulasi tersebut mempunyai peran penting dalam mengatur jalannya pemerintahan nagari secara administratif.

Namun, perkembangan hukum nasional menuntut adanya penyesuaian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Salah satu perubahan mendasar adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan.

Perubahan ini tentu perlu menjadi perhatian dalam pengaturan masa jabatan Wali Nagari, sepanjang nagari masih diselenggarakan dalam kerangka pemerintahan desa.

Di samping itu, Perda Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 juga perlu dievaluasi agar ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Perlu ditegaskan bahwa perubahan undang-undang tidak otomatis menyebabkan seluruh ketentuan Perda yang lebih lama menjadi tidak berlaku. Ketidaksesuaian harus dibuktikan melalui pengkajian substansi, termasuk penelaahan pasal demi pasal.

Akan tetapi, mempertahankan regulasi tanpa evaluasi juga berpotensi menimbulkan persoalan apabila terdapat ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum nasional.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana Kabupaten Tanah Datar menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan nagari ke depan.

Apakah nagari tetap diselenggarakan sebagai desa administratif dengan penguatan lembaga adat, atau dilakukan penataan menuju desa adat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa?

Pilihan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama mengenai kelembagaan, mekanisme pengisian jabatan, serta hubungan antara pemerintahan nagari dan Kerapatan Adat Nagari.

Karena itu, pembahasan mengenai Perda Nomor 5 Tahun 2018 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan harmonisasi dengan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.

KAN Bukan Sekadar Pelengkap Pemerintahan Nagari

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari memiliki kedudukan historis sebagai lembaga tempat para pemangku adat bermusyawarah dan menjalankan fungsi pemeliharaan adat.

KAN berkaitan erat dengan keberadaan penghulu, suku, kaum, sako, pusako, serta penyelesaian persoalan adat yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kedudukan KAN perlu diatur secara jelas dalam sistem hukum daerah.

Ketidakjelasan mekanisme pembentukan, pengisian kepengurusan, kewenangan, serta penyelesaian perselisihan internal KAN berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik kelembagaan.

Dalam keadaan tertentu, hal tersebut bahkan dapat membuka ruang bagi munculnya kepengurusan lembaga adat yang saling mengklaim legitimasi.

Persoalan seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat.

Namun, penguatan KAN juga tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengambil alih seluruh kewenangan pemerintahan nagari.

KAN, Wali Nagari, dan BPRN memiliki fungsi yang perlu ditempatkan secara proporsional berdasarkan status hukum nagari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan yang jelas justru diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan campur tangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

KAN harus memiliki kepastian dalam menjalankan fungsi adat. Wali Nagari harus dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai kewenangannya. BPRN juga harus menjalankan fungsi kelembagaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hubungan ketiganya dibangun atas dasar koordinasi, musyawarah, penghormatan terhadap kewenangan masing-masing, dan kepentingan masyarakat nagari.

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Merupakan Amanat Konstitusi

Persoalan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sesungguhnya telah memiliki landasan konstitusional yang kuat.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan memenuhi ketentuan konstitusi.

Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) memberikan jaminan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6 yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk identitas budaya dan hak atas tanah ulayat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya memenuhi persyaratan hukum.

Dengan demikian, perlindungan masyarakat hukum adat bukan sekadar keinginan para pemangku adat, melainkan bagian dari kewajiban negara dalam kerangka hukum yang berlaku.

Bagi masyarakat Minangkabau, persoalan ini berkaitan langsung dengan keberadaan tanah ulayat, rumah gadang, sako, pusako, dan harta kekayaan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Tanah ulayat bukan semata-mata persoalan kepemilikan tanah. Di dalamnya terdapat hubungan sejarah, struktur kekerabatan, tanggung jawab kaum, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

Begitu pula rumah gadang. Bangunan tersebut bukan hanya warisan arsitektur tradisional, tetapi juga simbol keberadaan kaum dan hubungan antargenerasi.

Apabila perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut lemah, maka risiko sengketa, pengalihan hak yang tidak sesuai ketentuan, serta hilangnya warisan adat dapat semakin besar.

Karena itu, Kabupaten Tanah Datar perlu mempertimbangkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Perda tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan tanah ulayat, pengelolaan harta kekayaan adat, kedudukan lembaga adat, dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan itu juga harus menjamin hak perempuan, anak, dan seluruh anggota kaum, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional.

Adat Salingka Nagari Harus Memiliki Kepastian Hukum

Minangkabau memiliki prinsip Adat Salingka Nagari, yang memberikan ruang bagi setiap nagari untuk menjalankan ketentuan adat sesuai sejarah dan karakteristik masyarakatnya.

Prinsip ini merupakan bagian penting dari kekayaan adat Minangkabau.

Setiap nagari mempunyai tradisi, tata cara, dan kebiasaan yang tidak selalu sama dengan nagari lainnya.

Perbedaan tersebut harus dihormati selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, agar ketentuan adat dapat dilaksanakan secara tertib, diperlukan mekanisme perumusan dan penetapan yang jelas.

Pemerintah Nagari, BPRN, KAN, dan masyarakat adat perlu memiliki ruang musyawarah dalam menyusun Peraturan Nagari tentang Adat Salingka Nagari sesuai kewenangan masing-masing.

Pengaturan dapat mencakup pelestarian adat, penyelenggaraan kegiatan adat, perlindungan rumah gadang, penyelesaian perselisihan adat, serta pemeliharaan sako dan pusako.

Dengan adanya pengaturan yang disepakati bersama, masyarakat memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan kehidupan adat.

Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan munculnya keputusan sepihak yang mengatasnamakan adat tanpa melalui mekanisme musyawarah yang sah.

Tanah Datar Membutuhkan Langkah Nyata

Menurut penulis, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD menempatkan penataan hukum nagari sebagai salah satu agenda penting pembangunan daerah.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi seluruh peraturan daerah yang berkaitan dengan pemerintahan nagari, kelembagaan adat, dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Perda Nomor 5 Tahun 2018 serta Perda Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 perlu dikaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan kajian terhadap tindak lanjut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, terutama berkaitan dengan penataan kelembagaan nagari berdasarkan hukum adat.

Pembentukan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga patut dipertimbangkan sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.

Proses tersebut hendaknya tidak hanya melibatkan pemerintah dan DPRD, tetapi juga seluruh unsur masyarakat adat.

KAN, BPRN, Wali Nagari, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak Pandai, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka.

Hal ini penting agar peraturan yang dibentuk tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tanah Datar memerlukan peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap pemerintahan nagari sekaligus melindungi hak masyarakat hukum adat.

Kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan.

Pemerintahan yang baik membutuhkan kepastian kewenangan, sedangkan masyarakat adat membutuhkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tradisionalnya.

Jangan Sampai Kota Budaya Hanya Tinggal Slogan

Sebagai Luhak Nan Tuo, Tanah Datar mempunyai tanggung jawab sejarah untuk menjaga keberlanjutan adat Minangkabau.

Kita patut berbangga dengan Istano Basa Pagaruyung, rumah gadang, tradisi kepemimpinan penghulu, serta berbagai warisan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat.

Namun, kebanggaan tersebut harus diikuti dengan kebijakan nyata.

Jangan sampai kita begitu bersemangat melestarikan bangunan adat, tetapi mengabaikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat dan harta pusaka.

Jangan sampai kita terus mengangkat nilai-nilai adat dalam pidato dan kegiatan seremonial, sementara kedudukan lembaga adat masih menghadapi ketidakjelasan.

Dan jangan sampai Tanah Datar dikenal sebagai Kota Budaya, tetapi masyarakat hukum adatnya belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Sudah saatnya pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk melakukan harmonisasi regulasi pemerintahan nagari, mengkaji tindak lanjut Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, serta merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan kebutuhan Tanah Datar.

Adat tidak cukup hanya dibanggakan. Adat harus dijaga, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Sebab masa depan Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo dan Kota Budaya bukan hanya ditentukan oleh kemegahan peninggalan sejarahnya, tetapi juga oleh keberhasilan menjaga masyarakat adat yang menjadi pewaris kebudayaan tersebut.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Alam Takambang Jadi Guru.

—

The post Tanah Datar Kota Budaya : Sudah Saatnya Memperkuat Perlindungan Hukum Adat appeared first on Prokabar.

Permintaan itu disampaikan menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan mahasiswa selama KKN 2026.

Kehadiran mahasiswa dinilai telah memberikan suasana baru dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam membangkitkan semangat belajar dan berkegiatan di kalangan anak-anak, remaja, dan pemuda.

Pemerintah nagari menyatakan siap kembali menerima mahasiswa KKN serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen UIN Imam Bonjol Padang.

Hal itu disampaikan Wali Nagari Sariak Alahan Tigo, Baharuddin, dalam pertemuan dengan Tim Evaluasi KKN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Imam Bonjol Padang di Kantor Wali Nagari Sariak Alahan Tigo, Kamis (22/10/2026).

“Malahan permintaan kami, kalau bisa, jumlah mahasiswa ditambah. Sebab, pada tahun 2026 ini kegiatan hanya terfokus di satu jorong. Mahasiswa tidak bisa dibagi ke jorong lainnya karena jumlah mereka hanya 23 orang,” ujar Baharuddin, didampingi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Rozi Rohani, S.E.I.

Menurut Baharuddin, Nagari Sariak Alahan Tigo memiliki wilayah administrasi yang cukup luas, terdiri atas delapan jorong, yakni Jorong Sariak Ateh, Sariak Bawah, Talaok, Siangai-angai, Sungai Pangalek, Lurah Gadang, Taratak Teleang, dan Pinti Kayu.

Dengan jumlah mahasiswa yang terbatas, pemerintah nagari bersama mahasiswa akhirnya memusatkan kegiatan KKN di Jorong Taratak Teleang. Kebijakan tersebut diambil agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Karena keterbatasan itu, kita fokus di Jorong Taratak Teleang. Alhamdulillah, seluruh kegiatan berjalan lancar. Bahkan, waktunya justru terasa terlalu cepat,” katanya.

Baharuddin menjelaskan, kehadiran mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang memperoleh sambutan positif karena mereka tidak hanya menjalankan program yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam pendidikan dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat adalah tumbuhnya semangat anak-anak dan remaja untuk mengikuti berbagai kegiatan bersama mahasiswa. Interaksi tersebut sekaligus membuka ruang pembelajaran di luar lingkungan sekolah dan mempererat hubungan antara generasi muda dengan lingkungan sosialnya.

Kaum ibu juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kegiatan mahasiswa. Karena itu, pemerintah nagari berharap kerja sama dengan UIN Imam Bonjol Padang tidak berhenti setelah masa KKN berakhir, melainkan dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengabdian dosen maupun penempatan mahasiswa pada tahun berikutnya.

Permintaan penambahan mahasiswa tersebut sekaligus menggambarkan kebutuhan pemerintah nagari terhadap pemerataan kegiatan pengabdian. Dengan delapan jorong yang dimiliki, penempatan mahasiswa dalam jumlah lebih besar diharapkan memungkinkan pelaksanaan program menjangkau wilayah yang lebih luas.

LP2M Evaluasi Pelaksanaan KKN

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan evaluasi KKN 2026 yang dilaksanakan LP2M UIN Imam Bonjol Padang sekaligus menghimpun masukan dari pemerintah nagari untuk persiapan program pengabdian tahun 2027.

Tim evaluasi yang mengunjungi Nagari Sariak Alahan Tigo terdiri atas Dr. Abdullah Khusairi, M.A., Rahmat Satria Dinata, M.Pd., dan Rafiq Abdul Hakim, S.E.

Abdullah Khusairi menjelaskan, evaluasi langsung ke nagari diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerimaan masyarakat, pelaksanaan program, serta berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa selama menjalankan pengabdian.

Menurutnya, masukan pemerintah nagari menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan KKN, termasuk mempertimbangkan permintaan penambahan mahasiswa dan keberlanjutan kerja sama dengan nagari mitra.

“Mengingat banyaknya nagari yang menginginkan kehadiran mahasiswa KKN dan dosen untuk melaksanakan pengabdian, diperlukan proses seleksi. Tidak semua permintaan dapat terpenuhi karena keterbatasan jumlah mahasiswa yang dapat ditempatkan,” ujar Khusairi.

Ia menjelaskan, pelaksanaan KKN UIN Imam Bonjol Padang saat ini juga mengalami pengembangan melalui berbagai skema. KKN tidak lagi hanya dilaksanakan dalam bentuk reguler dengan penempatan mahasiswa di nagari, tetapi juga mencakup KKN Domisili, KKN Lingkar Kampus, dan KKN Internal Kampus serta sejumlah program tematik lainnya.

Pengembangan tersebut memberikan pilihan bentuk pengabdian yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, dan kompetensi mahasiswa. Karena itu, permintaan penempatan mahasiswa dari berbagai nagari perlu disesuaikan dengan ketersediaan peserta, pembagian kelompok, serta prioritas program yang ditetapkan universitas.

Sementara itu, Rahmat Satria Dinata menegaskan bahwa evaluasi KKN tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya kegiatan yang berhasil diselenggarakan mahasiswa.

“Evaluasi kita selalu fokus pada pencapaian program pengabdian, persoalan moral, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi mahasiswa dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Rahmat, kemampuan mahasiswa beradaptasi dengan kehidupan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan KKN. Mahasiswa dituntut tidak hanya mampu merancang dan melaksanakan kegiatan, tetapi juga menjaga sikap, membangun komunikasi yang baik, serta menghormati nilai dan kebiasaan masyarakat setempat.

Dengan demikian, keberhasilan KKN tidak cukup diukur dari terlaksananya program kerja, melainkan juga dari kualitas hubungan sosial yang terbangun antara mahasiswa dan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Tahun 2026, lebih dari 2.500 Mahasiswa Ikuti KKN Periode ke-52. Pelepasan mahasiswa dilaksanakan pada 15 Juni 2026 di Gedung J Kampus III UIN Imam Bonjol Padang dengan pembekalan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Program KKN tahun tersebut mengusung semangat An-Nahl Berdampak: Berdaya, Tangguh, dan Berbudaya, yang menekankan pentingnya pengabdian mahasiswa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas komunitas, dan pengembangan potensi lokal. []

The post Nagari Sariak Alahan Tigo Minta Tambahan Mahasiswa KKN UIN Imam Bonjol pada 2027 appeared first on Prokabar.

Prokabar.com – Keahlian tanpa amanah berpotensi menjadi alat manipulasi. Pendidikan tidak cukup hanya melahirkan manusia yang cerdas dan profesional, tetapi juga harus membentuk pribadi yang memiliki integritas, akhlak, dan tanggung jawab moral. Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D., (dari Universitas Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam) dalam kuliah umum secara daring  memperingati Hari Santri Nasional 2026 di Auditorium Gedung Student Center UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Rabu malam (21/10/2026).

Peringatan Hari Santri Nasional di UIN Bukittinggi diawali dengan salat Magrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum yang menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Anis Malik Thoha dan Wakil Rektor III UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Prof. Dr. H. Edi Rosman, M.Hum.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasantri Ma’had UIN Bukittinggi, Kepala UPT Ma’had UIN Bukittinggi Dr. Fahmil Samiran, serta dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Bukittinggi yang mengikuti kegiatan melalui Zoom.

Rektor UIN Bukittinggi, Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, M.Si., membuka kegiatan melalui sambutan secara daring. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membangun kepribadian santri yang mandiri, disiplin, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurut Prof. Silfia Hanani, karakter santri memiliki kedekatan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau yang dikenal memiliki semangat berdagang, dekat dengan surau, serta menjunjung tinggi kedisiplinan dan kemandirian.

Nilai-nilai tersebut, katanya, perlu terus dipelihara dan dikembangkan dalam lingkungan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi Islam. Pendidikan santri tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga melalui pembinaan di luar kelas yang membentuk sikap, kepribadian, dan tanggung jawab mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita perlu menggerakkan mahasiswa sebagai santri yang dapat dijadikan role model masa kini,” ungkap Prof. Silfia Hanani.

Ia berharap peringatan Hari Santri Nasional tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu mendorong lahirnya generasi muda Islam yang berilmu, berakhlak baik, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Pendidikan Harus Melahirkan Manusia Berintegritas

Sementara itu, Prof. Anis Malik Thoha dalam pemaparannya mengangkat pertanyaan mendasar tentang tujuan pendidikan, yakni manusia seperti apakah yang hendak dibentuk melalui proses pendidikan?

Menurutnya, pertanyaan tersebut relevan bagi pesantren maupun perguruan tinggi. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan, dan memiliki keahlian profesional. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu serta kompetensinya.

Ia menjelaskan bahwa orientasi kehidupan yang terlalu menitikberatkan pada materi dan hal-hal indrawi, atau dikenal dengan istilah sensate culture, juga menjadi perhatian kalangan pemikir Barat, salah satunya Pitirim A. Sorokin. Orientasi material yang tidak diimbangi nilai moral dan spiritual dapat menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat.

Prof. Anis mencontohkan bahwa pelaku korupsi dapat berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan memiliki kompetensi profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan keahlian saja tidak menjamin seseorang menggunakan kemampuannya secara benar apabila tidak disertai integritas dan tanggung jawab moral.

“Keahlian tanpa amanah berpotensi menjadi alat manipulasi,” tegasnya.

Menurut Prof. Anis, keahlian seharusnya menjadi sarana untuk memberikan manfaat bagi kehidupan, bukan digunakan untuk kepentingan yang merugikan orang lain. Karena itu, semakin tinggi ilmu dan kemampuan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Orang yang melakukan pembakaran lahan semestinya memahami dampak perbuatannya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki seharusnya mendorong seseorang menjaga kehidupan, bukan justru menimbulkan kerusakan.

Dalam perspektif Islam, perilaku merusak lingkungan bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah fil ardh, yakni pemimpin dan pengelola kehidupan di muka bumi. Amanah tersebut menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan alam, memperhatikan kepentingan sesama, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.

Ta’lim, Tarbiyah, dan Tazkiyah sebagai Fondasi Pendidikan.

Lebih lanjut, Prof. Anis menegaskan bahwa pendidikan sebagai proses pembentukan manusia perlu mencakup tiga dimensi penting, yaitu ta’lim, tarbiyah, dan tazkiyah.

Ta’lim merupakan proses pengajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Tarbiyah berkaitan dengan pembinaan serta pengembangan potensi manusia, sedangkan tazkiyah merupakan proses penyucian jiwa dan pembentukan kualitas moral serta spiritual.

Ketiga dimensi tersebut perlu berjalan secara seimbang agar pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, kepekaan sosial, dan kesadaran terhadap tanggung jawab kehidupan.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan pesantren dalam membangun tradisi ta’dib dan tafaqquh fi al-din. Ta’dib berkaitan dengan pembentukan adab dan kepribadian, sedangkan tafaqquh fi al-din merupakan pendalaman pemahaman terhadap agama.

Tradisi pendidikan pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Sementara itu, perguruan tinggi Islam bertanggung jawab mengembangkan ilmu pengetahuan, memperkuat riset, dan menyiapkan lulusan yang profesional.

Kedua lingkungan pendidikan tersebut perlu saling memperkuat dalam membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan sekaligus memiliki nilai-nilai keislaman. Integrasi ilmu dengan agama, etika, dan tanggung jawab sosial menjadi penting agar pengembangan pengetahuan tetap berorientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat.

Pada bagian akhir pemaparannya, Prof. Anis menjelaskan empat fondasi sumber daya manusia profesional Islami. Pertama, ilmu dan kompetensi, yakni penguasaan pengetahuan serta keterampilan sesuai bidang keahlian. Kedua, amanah dan keadilan, yaitu komitmen menjalankan tanggung jawab secara jujur dan adil.

Ketiga, ihsan dan itqan, yakni bekerja dengan kesadaran moral, kesungguhan, dan kualitas terbaik. Keempat, tanggung jawab, yaitu kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat.

Keempat fondasi tersebut menjadi pengingat bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari kejujuran, kualitas hasil, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Santri Masa Kini Harus Memadukan Ilmu dan Akhlak

Wakil Rektor III UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Prof. Dr. H. Edi Rosman, M.Hum., yang juga menjadi narasumber dalam kuliah umum tersebut, menegaskan bahwa peringatan Hari Santri Nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kepesantrenan di kalangan mahasiswa.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Santri masa kini harus mampu memadukan pemahaman agama dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan zaman.

Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus menjunjung tinggi adab, akhlak, serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Prof. Edi menambahkan, keberadaan Ma’had di lingkungan perguruan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian mahasiswa. Melalui pembinaan di Ma’had, mahasiswa diharapkan tidak hanya berkembang dari sisi intelektual, tetapi juga memiliki kematangan spiritual dan sosial.

“Peringatan Hari Santri ini hendaknya menjadi momentum bagi mahasiswa untuk memperkuat karakter santri, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, UIN Bukittinggi terus mendorong penguatan peran pendidikan pesantren dan perguruan tinggi Islam dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan profesional.

Santri masa kini tidak hanya dituntut memahami ilmu agama dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Keahlian harus disertai amanah, profesionalisme harus berjalan bersama integritas, dan ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi sesama serta kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pendidikan tidak sekadar melahirkan manusia yang pintar dan terampil, tetapi juga manusia yang mampu menjaga kepercayaan, menegakkan keadilan, dan ikut membangun peradaban yang lebih baik.

The post Kuliah Umum Hari Santri Nasional 2026 : Keahlian tanpa amanah berpotensi menjadi alat manipulasi appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari rangkaian Pendidikan Dasar Kemiliteran (DIKSARMIL), yang bertujuan membekali para mahasiswa dengan keterampilan pertahanan dasar serta jiwa disiplin yang tinggi. Para peserta terdiri dari 28 orang laki-laki dan 20 orang perempuan yang telah melalui proses seleksi ketat sebelumnya.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat, dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Hadir langsung membuka kegiatan ini, DANSATHANTAI Kodaeral 2 Padang, Letkol Afrison Taufik. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang sekaligus sebagai Pembina, Bapak Raju Mindropa Caniago, Direktur Utama Perumda air minum Kota Padang Hendra Pebrizal serta tokoh masyarakat sekaligus akademisi terkemuka Prof. Genefri, para pejabat dan petinggi Kodaeral 2 Padang, serta beberapa perwakilan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sumatera Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan nyata berbagai elemen masyarakat terhadap pembinaan generasi muda di lingkungan kampus.

Dalam arahannya, Komandan Resimen, Fauzi Bahar, menegaskan visi besar yang diemban oleh Menwa Maharuyung. “Kami ingin Menwa bukan lagi sekadar organisasi yang mahir baris-berbaris saja. Melainkan menjadi ‘dubalang kampus’ — penjaga yang memastikan lingkungan pendidikan bersih dari narkoba, tawuran, hingga paham ekstremis,” ujarnya dengan tegas di sela-sela kegiatan latihan.

Lebih lanjut Fauzi Bahar menyampaikan, jika Kota Padang sudah dikenal memiliki lembaga Dubalang Kota yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masyarakat pada umumnya, maka kehadiran Menwa Pagaruyung ingin melengkapi peran tersebut sebagai “Dubalang Kampus” — penjaga keamanan dan kedamaian khusus di lingkungan perguruan tinggi. Diharapkan keduanya dapat bersinergi, sehingga Kota Padang tidak hanya aman di masyarakat, tetapi juga kondusif dan bersih dari hal-hal negatif di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini juga didukung oleh Kepala Staf Menwa, Hendra Idrus, yang turut memantau jalannya latihan dan memberikan arahan terkait manajemen organisasi serta pembinaan karakter para siswa.

Para siswa tampak sangat fokus mengikuti setiap tahapan latihan di bawah bimbingan instruktur berpengalaman dari TNI AL. Mulai dari pengenalan jenis senjata, pengecekan keamanan, hingga teknik membidik dan menembak, semuanya dipelajari dengan ketelitian tinggi. Bagi sebagian besar peserta, ini adalah pengalaman pertama mereka berlatih menggunakan senjata api sungguhan, sehingga terlihat rasa bangga sekaligus tanggung jawab besar yang melekat pada setiap diri peserta hari ini.

Kehadiran para pemimpin daerah dan pimpinan perguruan tinggi memberikan semangat tambahan bagi seluruh peserta. Mereka menyampaikan apresiasi atas inisiatif Menwa Pagaruyung dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental dan fisik. Diharapkan, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan ini, para siswa mampu menerapkan kedisiplinan yang dipelajari di kampus masing-masing, menjadi teladan bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya, serta turut menjaga kondusivitas lingkungan pendidikan di Sumatera Barat. (fky)

The post Bukan Sekadar Baris-Berbaris, Menwa Maharuyung Latih Keterampilan di Kodaeral 2 Padang appeared first on Prokabar.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Grand BAZNAS Awards 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Penghargaan diserahkan oleh Pimpinan BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum, MIDEc, Ak, CA, CPA, CRM, dan diterima oleh perwakilan manajemen PT Semen Padang Agung Joko Prasetiyo.

Grand BAZNAS Awards 2026 merupakan ajang apresiasi bagi 100 penggerak zakat dari berbagai kategori, baik lembaga maupun individu, yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat ekosistem zakat nasional. Penghargaan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas tata kelola zakat, serta memperluas dampak pengelolaan dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menyampaikan bahwa pemberian penghargaan kepada para penggerak zakat merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pengelolaan zakat di Indonesia.

Menurut Sodik, penghargaan tersebut penting untuk menumbuhkan budaya saling menghargai sekaligus memotivasi para muzaki dan lembaga agar terus berkontribusi dalam pengembangan ekosistem zakat nasional.

“Berikanlah doa, selamat, penghargaan kepada mereka yang membayarkan zakat itu. Padahal kita semua tahu, Allah mengajarkan kita untuk ikhlas dan sebagainya. Khusus untuk zakat, ada dua hal, yaitu boleh diceritakan dan sampaikan penghargaan kepada mereka yang membayar zakat,” ujar Sodik.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Grand BAZNAS Awards 2026 merupakan bagian dari implementasi Asta Stratas dan Asta Prioritas BAZNAS 2026–2031. Salah satu fokusnya adalah membangun ekosistem zakat yang produktif dan kolaboratif, memperkuat jaringan kemitraan, serta mendorong perbaikan dan inovasi dalam tata kelola kelembagaan.

Melalui penghargaan tersebut, BAZNAS juga berupaya memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga, dunia usaha, hingga para muzaki yang berperan dalam mendukung pengumpulan dan penyaluran zakat.

“Acara ini adalah salah satu wujud pengamalan Asta Stratas, yakni kita jaga kolaborasi kita dengan berbagai pihak,” katanya.

Sodik turut menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap BAZNAS melalui prinsip 5D, yakni BAZNAS yang Diingat, Dipercaya, Dijangkau, Dicintai, dan Dibanggakan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam memperluas partisipasi publik serta meningkatkan manfaat zakat bagi penerima yang berhak.

Ia berharap, penghargaan yang diberikan dapat mendorong para penerima untuk mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya, sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak agar terlibat dalam penguatan ekosistem zakat nasional.

“Kami berharap melalui acara ini tumbuh sifat saling menghargai, sifat saling memotivasi agar terus berkembang. Untuk mereka yang mendapatkan penghargaan, ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PT Semen Padang untuk terus memperkuat pengelolaan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang sebagai bagian dari kontribusi sosial yang berkelanjutan. Menurutnya, zakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat kemandirian masyarakat.

“Penghargaan Grand BAZNAS Awards 2026 ini menjadi penyemangat bagi PT Semen Padang untuk terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan tepat sasaran. Kami meyakini bahwa zakat memiliki potensi besar untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi umat,” ujar Win.

Ia menambahkan, pengelolaan zakat yang baik membutuhkan kolaborasi dan kepercayaan dari berbagai pihak, mulai dari muzaki, lembaga pengelola zakat, hingga para penerima manfaat. Karena itu, sinergi dengan BAZNAS menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan dana zakat dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan dampak yang lebih luas.

Win menegaskan, semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga mendorong terciptanya manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (*/Eym)

The post PT Semen Padang Raih Grand BAZNAS Awards 2026 sebagai BUMN Pengumpul Zakat Terbaik appeared first on Prokabar.

Agenda ini melibatkan sinergi lintas sektor dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Air Manis, Perumda PSM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Air Manis, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta para pedagang yang beraktivitas di sepanjang kawasan pantai.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yenni Yuliza, yang memimpin langsung jalannya kegiatan menyampaikan bahwa kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat sangat krusial untuk menjaga kelestarian objek wisata andalan ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini.

“Pada pagi ini kita bersama-sama dalam rangka bersih-bersih pantai, kita mengajak dari pedagang yang ada di pantai ini bersama PSM, dari kecamatan, kelurahan, dan juga Satpol PP untuk bersama-sama melakukan pembersihan terhadap kawasan destinasi Pantai Air Manis,” ungkap Yenni.

Kawasan Pantai Air Manis diakui memiliki daya tarik historis dan budaya yang sangat kuat bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Langkah penataan serta pembersihan secara berkala sangat dibutuhkan mengingat tingginya angka kunjungan ke area destinasi tersebut.

“Seperti kita ketahui bahwa destinasi ini merupakan destinasi yang strategis. Legenda Batu Malin Kundang sangat banyak diminati oleh wisatawan, dan kondisi saat ini perlu kita tata, kita bersihkan agar membuat kenyamanan bagi pengunjung yang ada,” jelasnya.

Selain memungut dan membersihkan sampah di sepanjang garis pantai, fokus utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi berkelanjutan kepada para pelaku usaha mikro di sekitar lokasi wisata agar lebih peduli terhadap lingkungan.

“Tujuan dari kegiatan kita pada pagi ini adalah untuk mengedukasi para pedagang yang ada di kawasan Pantai Air Manis ini peduli terhadap kebersihan, bagaimana mengelola kawasan wisata dengan baik, terutama dengan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari pengunjung maupun dari mereka yang berdagang di sini,” tambah Yenni.

Baca Juga: Pelaku Usaha di Pantai Air Manis Ikuti Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah

Ia menegaskan bahwa pemeliharaan destinasi wisata tidak dapat berjalan optimal tanpa partisipasi aktif masyarakat lokal. Pemko Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas pendukung, yang diimbangi dengan kesadaran menjaga kebersihan dari warga setempat.

“Pemerintah Kota Padang akan tetap melakukan penataan, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, dan tentunya ini didukung dengan kepedulian dari pedagang yang ada di kawasan wisata ini,” tegasnya.

Melalui gerakan ini, Pemko Padang berharap kebersihan dan keasrian Pantai Air Manis dapat terus terjaga secara konsisten demi memberikan pengalaman berkunjung yang berkesan bagi para wisatawan.

“Tujuan ini adalah bagian dari utama kita untuk menjaga kebersihan, kelestarian kawasan destinasi, untuk kenyamanan bagi para wisatawan yang ada,” tutup Yenni. (*/rel)

The post Pemkot Padang Gelar Gerakan Wisata Bersih di Pantai Air Manis, Libatkan Pedagang dan Masyarakat appeared first on Prokabar.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Fithrah, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Bukittinggi Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., M.H., beserta jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar dan jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas penguatan koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk upaya memperkuat perlindungan dan pengamanan aset perusahaan serta memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, sebagai salah satu unsur penunjang keberlangsungan operasional perkeretaapian.

“Bagi KAI, aset perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan, untuk memperkuat perlindungan aset serta memastikan pengelolaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap hubungan kelembagaan ini dapat terus terjalin dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Lutfi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Fithrah, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hubungan kelembagaan dan komunikasi yang baik antarlembaga merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi landasan penting dalam membangun kerja sama kelembagaan yang profesional dan berkelanjutan. Kami berharap sinergi dengan KAI Divre II Sumbar dapat terus diperkuat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, termasuk dalam upaya menciptakan kepastian hukum,” ungkap Fithrah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Kedua pihak berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sebagai upaya membangun hubungan kerja yang solid, profesional, dan berkelanjutan.

Melalui audiensi ini, KAI Divre II Sumbar berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan maupun masyarakat. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen KAI dalam memperkuat perlindungan dan pengamanan aset perusahaan, memastikan pengelolaan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung keberlangsungan operasional perkeretaapian yang aman dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

The post KAI Divre II Sumbar dan Kejari Bukittinggi Pererat Sinergi dan Kolaborasi Kelembagaan appeared first on Prokabar.

Perintah itu disampaikan Dony Oskaria dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Limapuluh Kota yang dikomandoi Bupati Safni Sikumbang dan Sekretaris Komisi II DPRD Limapuluh Kota, Benni Okva Della di Wisma Danantara, Selasa (20/10/2026) sore.

“Minggu depan Tim PTPN segera turun ke Limapuluh Kota. menemui bupatl untuk memulai penanganan gambir, komoditas yang sangat strategis,” terang Dony yang dalam pertemuan didampingi Sekretaris Utama BP BUMN Wahyu Kuncoro, Staff Ahli Kepala BP BUMN Khairul Jasmi dan Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN Endra Gunawan.

Dijelaskan Dony, pada tahap awal, tim akan menentukan skala usaha. Kapasitas pengolahan dihitung dari bahan baku yang bisa dihimpun. Sesudah itu baru disiapkan mesin dan pasarnya. “Kita urus dari hulu ke hilir,” ungkap Dony

Lima Puluh Kota daerah penghasil gambir terbesar di dunia. Menurut BPS Sumbar, produksi gambir kering daerah ini 7.846 ton pada 2022. Bupati menyebut produksinya kini sekitar 9.000 ton.

“Pelaku usaha gambir lebih dari 11.000 orang, dengan sentra utama di Kapur IX, Pangkalan Koto Baru dan Bukik Barisan. “Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, untuk itu kami sangat berharap Danantara atau BP BUMN turut serta dalam pengelolaan gambir ini. Alhamdulillah gayung bersambut, Pak Dony langsung mengeluarkan perintah pengelolaan ke PTPN,” ungkap Safni yang didampingi Kepala Dinas Pertanian, Witra, Kepala Dinas Pariwisata Elsiwa Fajri, Kepala Bappelitbangda Dian Pernatasari.

Dalam pertemuan disebut sekitar 20 persen penduduk bergantung pada pertanian gambir. “Namun, petani belum merasakan kesejahteraan meski gambir sudah lama mereka hasilkan. Masih banyak warga yang tinggal di rumah yang belum layak,” tambah Sekretaris Komisi II DPRD Lima Puluh Kota, Benni Okva Della.

Rendahnya kesejahteraan petani dinilai berpangkal pada dua hal. Harga gambir belum terjamin dan pengolahan yang memberi nilai tambah belum berkembang. Gambir dijual dalam bentuk kering, lalu diolah menjadi katha dan katekin di India. Produk olahan itu dijual berlipat dari harga gambir kering.

Kepala Dinas Pertanian Lima Puluh Kota, Witra memaparkan, selisih harga menjadi soal besar. Dalam pertemuan, harga gambir di tingkat daerah disebut sekitar Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Di India harganya disebut mencapai Rp160.000 sampai Rp170.000 per kilogram.

“Harga di tangan petani lebih rendah lagi. Petani umumnya menjual gambir Rp20.000 sampai Rp23.000 per kilogram. Pada awal 2026 harga di petani sempat jatuh ke Rp17.000 per kilogram, dan sebagian petani berhenti memanen,” rinci Witra yang didampingi Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Indra Atmaja.

India menjadi pasar utama. Di negeri itu gambir dipakai untuk konsumsi dan berbagai produk turunan, terutama oleh industri katha dan pan masala. Ekspor gambir Sumbar pada 2024 mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar. Dalam pertemuan juga disebut lima daerah penghasil menghasilkan sekitar 1.500 ton gambir per bulan.

Pengolahan dan ekspor gambir dipandang sebagai peluang bisnis yang perlu segera dimulai. Peserta pertemuan meminta usaha itu dijalankan dengan cara praktis. Mereka khawatir kajian yang berlarut-larut justru menghambat dimulainya bisnis.

Langkah awal cukup dipusatkan pada ketersediaan bahan baku, kapasitas, mesin, produk turunan dan akses pasar. Semua itu masih perlu dipastikan sebelum skala usaha ditetapkan. Perlengkapan pendukung pengolahan juga akan dibahas bersama pihak lain yang bersangkutan. (*)

The post Dony Oskaria Perintahkan PTPN Turun Tangan Urus Gambir Lima Puluh Kota appeared first on Prokabar.

Menurut M. Shadiq Pasadigoe, sebagaimana diberitakan CNN, sikap Menteri Keuangan tersebut mencerminkan pemahaman yang baik terhadap persoalan administrasi keuangan negara serta dampak yang dapat timbul apabila sistem pembayaran gaji ASN dialihkan kepada lembaga lain yang belum memiliki pengalaman dan kesiapan memadai.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bapak Menteri Keuangan atas ketegasan dan kehati-hatiannya dalam menyikapi persoalan ini. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kesiapan sistem, efisiensi, serta dampaknya secara langsung terhadap masyarakat, khususnya jutaan ASN di seluruh Indonesia,” ujar M. Shadiq.

Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran gaji melalui perbankan selama ini telah terintegrasi dengan berbagai kebutuhan keuangan ASN. Salah satunya adalah pembayaran angsuran kredit yang dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung berdasarkan perjanjian dengan pihak bank.

Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 5,6 juta orang, perubahan sistem pembayaran gaji bukanlah persoalan sederhana. Diperlukan kesiapan infrastruktur teknologi, sistem administrasi, pengamanan transaksi, koordinasi antarlembaga, serta pembiayaan yang tidak sedikit.

“Banyak ASN memiliki pinjaman di bank dengan jaminan Surat Keputusan (SK) kepegawaian. Angsurannya telah diatur melalui mekanisme pembayaran yang terintegrasi dengan penerimaan gaji. Apabila sistem ini diubah tanpa kajian yang matang, tentu berpotensi menimbulkan persoalan administratif, mengganggu kelancaran pembayaran kewajiban, dan menambah beban bagi ASN,” tegasnya.

M. Shadiq menekankan bahwa setiap rencana perubahan kebijakan harus didasarkan pada kajian komprehensif, analisis manfaat dan risiko, serta pertimbangan efisiensi anggaran. Menurutnya, sistem yang telah berjalan dengan baik tidak semestinya diubah tanpa alasan yang kuat dan bukti bahwa sistem baru mampu memberikan manfaat yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan agar upaya penguatan fungsi lembaga negara tidak justru berujung pada penambahan beban administratif maupun kesulitan bagi masyarakat dan aparatur negara.

“Jangan sampai sistem yang sudah berjalan baik justru diganggu tanpa kebutuhan yang mendesak. Jika ada lembaga yang perlu diperkuat agar lebih optimal membantu rakyat, carilah sumber daya, program, dan ruang kerja sama yang tepat, bukan dengan mengubah mekanisme yang selama ini telah memberikan kepastian bagi ASN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, M. Shadiq menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan publik, menjaga stabilitas tata kelola keuangan negara, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Ia berharap Menteri Keuangan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai usulan kebijakan lintas lembaga, terutama yang berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Menteri Keuangan atas sikap tegas dalam menjaga mekanisme pembayaran gaji ASN agar tetap berjalan melalui sistem perbankan seperti selama ini. Kami berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar memperkuat tata kelola negara, bukan menciptakan persoalan baru yang merugikan rakyat dan aparatur negara,” tutup M. Shadiq Pasadigoe. (*)

The post M. Shadiq pasadigoe Apresiasi Ketegasan Menteri Keuangan: Pembayaran Gaji ASN Melalui bank Perlu Dipertahankan appeared first on Prokabar.

Hal itu mengemuka dalam Workshop Naskah Akademik Pewarisan Budaya yang diselenggarakan UIN Imam Bonjol Padang, Selasa (20/10/2026).

Workshop menghadirkan 50 akademisi, dosen budaya dan menghadirkan narasumber pengamat budaya Minangkabau, Edy Utama, serta akademisi kajian budaya Universitas Andalas, Sudarmoko.

Diskusi dimoderatori Kepala Pusat Moderasi Beragama dan Pewarisan Budaya UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Abdullah Khusairi, M.A. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Rektor I UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Prof. Dr. Wakidul Kohar, M.Ag. Peserta terdiri atas dosen bidang humaniora, termasuk sejarah dan sosiologi, di antaranya Prof. Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D., dan Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si.

Edy Utama menilai, generasi milenial dan Generasi Z semakin membentuk jalan kebudayaannya sendiri melalui perkembangan teknologi komunikasi. Sementara itu, sebagian pemangku adat masih mengandalkan pendekatan tradisional dan regulasi formal untuk menjaga keberlangsungan adat Minangkabau.

Menurut Edy, pendekatan struktural melalui peraturan daerah dan peraturan nagari belum cukup efektif mentransformasikan nilai-nilai budaya menjadi praktik kehidupan masyarakat. Ia juga menyoroti kecenderungan produksi dokumen dan pedoman adat yang belum diikuti perubahan perilaku secara nyata.

Ia mencontohkan pedoman pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 2019. Menurutnya, nilai-nilai ideal dalam pedoman tersebut memerlukan strategi implementasi yang lebih konkret agar hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Edy juga mengaitkan persoalan pewarisan budaya Minangkabau dengan tantangan kebudayaan nasional, termasuk meredupnya tradisi di tengah modernisasi, ketimpangan pertukaran budaya dalam arus globalisasi, serta belum optimalnya tata kelola kelembagaan kebudayaan.

Ia menawarkan dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni penguatan ketahanan budaya dan diplomasi budaya. Ketahanan budaya bertumpu pada penggalian, pemahaman, dan pengembangan nilai-nilai tradisi, sedangkan diplomasi budaya mengartikulasikan kekayaan tersebut melalui karya seni, pengetahuan, pendidikan, dan praktik budaya di ruang publik.

Dalam konteks Minangkabau, Edy mengusulkan tradisi surau sebagai salah satu model penting pewarisan budaya. Secara historis, surau berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, pertukaran pemikiran, pembentukan jaringan keilmuan, serta penulisan dan penyalinan naskah.

Ia mengusulkan gagasan Surau Institute sebagai wadah kajian dan pengembangan warisan budaya Minangkabau di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Gagasan tersebut dapat dilengkapi dengan Surau Festival yang mengadaptasi semangat alek nagari sebagai ruang perjumpaan, dialog, dan ekspresi kebudayaan masyarakat.

Sementara itu, Sudarmoko menekankan pentingnya pemetaan warisan budaya sebagai dasar penyusunan program yang berkelanjutan. Menurutnya, cakupan pewarisan budaya di lingkungan perguruan tinggi perlu meliputi sejarah institusi, arsip, dokumen, foto, artefak, manuskrip, karya ilmiah, serta berbagai ekspresi pertautan Islam dan adat Minangkabau.

Sudarmoko juga menyoroti risiko hilangnya warisan budaya akibat bencana, usia, perpindahan, dan faktor lainnya. Karena itu, pendataan, registrasi, dokumentasi, dan pengelolaan koleksi menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya.

Ia mengusulkan pengembangan museum atau galeri budaya, pusat kajian warisan budaya, pangkalan data kebudayaan, serta jurnal kajian Islam dan Minangkabau. Lembaga warisan budaya di perguruan tinggi juga dapat berfungsi sebagai laboratorium pendidikan dan penelitian bagi dosen serta mahasiswa.

Workshop ini menjadi bagian dari upaya UIN Imam Bonjol Padang merumuskan Naskah Akademik Pewarisan Budaya. Melalui Pusat Moderasi Beragama dan Pewarisan Budaya bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), kegiatan tersebut diharapkan memperkuat landasan akademik dan kelembagaan bagi pewarisan budaya yang sistematis dan berkelanjutan.

Pewarisan budaya menjadi agenda strategis bagi perguruan tinggi untuk mempertemukan tradisi, Islam, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Tantangannya ialah memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup, relevan, dan dapat dikembangkan oleh generasi berikutnya di tengah perubahan zaman. []

The post Hadapi Gempuran Global, Pewarisan Budaya Kian Mendesak Dikerjakan appeared first on Prokabar.