Dalam kunjungan tersebut, Zigo menerima penjelasan progres pembangunan dari Hutama Karya dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Ia menyebut progres pekerjaan sudah melampaui target. Sekretaris Daerah Kota Padang beserta jajaran, Kepala BPJN, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya, dan PDAM Kota Padang turut hadir.

Zigo mendukung percepatan pembangunan flyover yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga pasokan air bersih masyarakat Kota Padang.

“Kita sudah cukup direpotkan dengan persoalan pembebasan lahan. Jangan sampai persoalan pasokan air bersih juga menimbulkan masalah yang lebih besar,” ujar Zigo Rolanda.

Ia meminta Hutama Karya memperhatikan metode pengerjaan di sepanjang sungai agar aktivitas konstruksi tidak mencemari aliran air yang dimanfaatkan warga.

Antisipasi tidak hanya difokuskan pada titik intake, tetapi juga kondisi sungai sebelum air mencapai instalasi pengolahan.

Zigo mendorong agar proyek yang ditargetkan selesai Mei 2028 dapat dipercepat dan rampung pada 2027.

Menurutnya, percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air baku masyarakat.

The post Zigo Rolanda Tinjau Flyover Sitinjau Lauik, Minta Jaga Pasokan Air Bersih appeared first on Prokabar.

Ketua Dewan Pembina SAKATO (Sarumpun Karapatan Adat Luhak Nan Tuo)

Menyebut Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo berarti berbicara tentang salah satu pusat sejarah, adat, dan peradaban Minangkabau. Di daerah inilah nilai-nilai adat diwariskan melalui kehidupan bernagari, hubungan suku dan kaum, kepemimpinan penghulu, serta keberadaan rumah gadang dan tanah ulayat yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat.

Sebutan Tanah Datar sebagai Kota Budaya tentu tidak boleh berhenti pada kebanggaan sejarah, kemegahan Istano Basa Pagaruyung, penyelenggaraan festival, atau berbagai kegiatan kesenian tradisional.

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana negara melalui pemerintah daerah memberikan pengakuan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi penjaga sekaligus pewaris kebudayaan Minangkabau.

Menurut hemat penulis, persoalan tersebut sudah saatnya mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD. Terlebih setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari serta perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Kedua regulasi tersebut membuka ruang penting bagi penataan kembali penyelenggaraan pemerintahan nagari, penguatan kelembagaan adat, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Delapan Tahun Perda Nagari, Apa yang Sudah Dilakukan?

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan salah satu instrumen hukum penting dalam upaya memperkuat kedudukan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Perda ini lahir dalam kerangka pengaturan desa adat sebagaimana dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya ketentuan Pasal 109 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.

Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tidak hanya membicarakan pemerintahan nagari, tetapi juga memberikan tempat bagi Kerapatan Adat Nagari, pengisian jabatan Kapalo Nagari, serta penyelenggaraan Peradilan Adat Nagari.

Persoalannya, keberadaan Perda provinsi tersebut memerlukan tindak lanjut pada tingkat kabupaten/kota agar ketentuannya dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan status hukum masing-masing nagari.

Sejumlah ketentuan secara tegas memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Perda kabupaten/kota, antara lain pembentukan dan pengisian kepengurusan KAN, tata cara pengisian jabatan Kapalo Nagari, serta pengaturan Peradilan Adat Nagari.

Kini, delapan tahun setelah Perda tersebut ditetapkan, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya di Kabupaten Tanah Datar.

Apakah seluruh amanat pengaturannya telah ditindaklanjuti? Apakah kedudukan KAN telah memperoleh kepastian hukum yang memadai? Bagaimana hubungan KAN dengan Wali Nagari dan BPRN? Sejauh mana hak masyarakat adat, termasuk tanah ulayat dan harta pusaka, telah mendapatkan perlindungan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab melalui inventarisasi peraturan daerah dan evaluasi kelembagaan, bukan sekadar melalui pernyataan bahwa adat telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Perda Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2023 Perlu Dievaluasi

Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Di antaranya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.

Kedua regulasi tersebut mempunyai peran penting dalam mengatur jalannya pemerintahan nagari secara administratif.

Namun, perkembangan hukum nasional menuntut adanya penyesuaian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Salah satu perubahan mendasar adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan.

Perubahan ini tentu perlu menjadi perhatian dalam pengaturan masa jabatan Wali Nagari, sepanjang nagari masih diselenggarakan dalam kerangka pemerintahan desa.

Di samping itu, Perda Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 juga perlu dievaluasi agar ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Perlu ditegaskan bahwa perubahan undang-undang tidak otomatis menyebabkan seluruh ketentuan Perda yang lebih lama menjadi tidak berlaku. Ketidaksesuaian harus dibuktikan melalui pengkajian substansi, termasuk penelaahan pasal demi pasal.

Akan tetapi, mempertahankan regulasi tanpa evaluasi juga berpotensi menimbulkan persoalan apabila terdapat ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum nasional.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana Kabupaten Tanah Datar menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan nagari ke depan.

Apakah nagari tetap diselenggarakan sebagai desa administratif dengan penguatan lembaga adat, atau dilakukan penataan menuju desa adat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa?

Pilihan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama mengenai kelembagaan, mekanisme pengisian jabatan, serta hubungan antara pemerintahan nagari dan Kerapatan Adat Nagari.

Karena itu, pembahasan mengenai Perda Nomor 5 Tahun 2018 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan harmonisasi dengan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.

KAN Bukan Sekadar Pelengkap Pemerintahan Nagari

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari memiliki kedudukan historis sebagai lembaga tempat para pemangku adat bermusyawarah dan menjalankan fungsi pemeliharaan adat.

KAN berkaitan erat dengan keberadaan penghulu, suku, kaum, sako, pusako, serta penyelesaian persoalan adat yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kedudukan KAN perlu diatur secara jelas dalam sistem hukum daerah.

Ketidakjelasan mekanisme pembentukan, pengisian kepengurusan, kewenangan, serta penyelesaian perselisihan internal KAN berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik kelembagaan.

Dalam keadaan tertentu, hal tersebut bahkan dapat membuka ruang bagi munculnya kepengurusan lembaga adat yang saling mengklaim legitimasi.

Persoalan seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat.

Namun, penguatan KAN juga tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengambil alih seluruh kewenangan pemerintahan nagari.

KAN, Wali Nagari, dan BPRN memiliki fungsi yang perlu ditempatkan secara proporsional berdasarkan status hukum nagari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan yang jelas justru diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan campur tangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

KAN harus memiliki kepastian dalam menjalankan fungsi adat. Wali Nagari harus dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai kewenangannya. BPRN juga harus menjalankan fungsi kelembagaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hubungan ketiganya dibangun atas dasar koordinasi, musyawarah, penghormatan terhadap kewenangan masing-masing, dan kepentingan masyarakat nagari.

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Merupakan Amanat Konstitusi

Persoalan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sesungguhnya telah memiliki landasan konstitusional yang kuat.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan memenuhi ketentuan konstitusi.

Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) memberikan jaminan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6 yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk identitas budaya dan hak atas tanah ulayat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya memenuhi persyaratan hukum.

Dengan demikian, perlindungan masyarakat hukum adat bukan sekadar keinginan para pemangku adat, melainkan bagian dari kewajiban negara dalam kerangka hukum yang berlaku.

Bagi masyarakat Minangkabau, persoalan ini berkaitan langsung dengan keberadaan tanah ulayat, rumah gadang, sako, pusako, dan harta kekayaan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Tanah ulayat bukan semata-mata persoalan kepemilikan tanah. Di dalamnya terdapat hubungan sejarah, struktur kekerabatan, tanggung jawab kaum, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

Begitu pula rumah gadang. Bangunan tersebut bukan hanya warisan arsitektur tradisional, tetapi juga simbol keberadaan kaum dan hubungan antargenerasi.

Apabila perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut lemah, maka risiko sengketa, pengalihan hak yang tidak sesuai ketentuan, serta hilangnya warisan adat dapat semakin besar.

Karena itu, Kabupaten Tanah Datar perlu mempertimbangkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Perda tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan tanah ulayat, pengelolaan harta kekayaan adat, kedudukan lembaga adat, dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan itu juga harus menjamin hak perempuan, anak, dan seluruh anggota kaum, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional.

Adat Salingka Nagari Harus Memiliki Kepastian Hukum

Minangkabau memiliki prinsip Adat Salingka Nagari, yang memberikan ruang bagi setiap nagari untuk menjalankan ketentuan adat sesuai sejarah dan karakteristik masyarakatnya.

Prinsip ini merupakan bagian penting dari kekayaan adat Minangkabau.

Setiap nagari mempunyai tradisi, tata cara, dan kebiasaan yang tidak selalu sama dengan nagari lainnya.

Perbedaan tersebut harus dihormati selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, agar ketentuan adat dapat dilaksanakan secara tertib, diperlukan mekanisme perumusan dan penetapan yang jelas.

Pemerintah Nagari, BPRN, KAN, dan masyarakat adat perlu memiliki ruang musyawarah dalam menyusun Peraturan Nagari tentang Adat Salingka Nagari sesuai kewenangan masing-masing.

Pengaturan dapat mencakup pelestarian adat, penyelenggaraan kegiatan adat, perlindungan rumah gadang, penyelesaian perselisihan adat, serta pemeliharaan sako dan pusako.

Dengan adanya pengaturan yang disepakati bersama, masyarakat memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan kehidupan adat.

Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan munculnya keputusan sepihak yang mengatasnamakan adat tanpa melalui mekanisme musyawarah yang sah.

Tanah Datar Membutuhkan Langkah Nyata

Menurut penulis, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD menempatkan penataan hukum nagari sebagai salah satu agenda penting pembangunan daerah.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi seluruh peraturan daerah yang berkaitan dengan pemerintahan nagari, kelembagaan adat, dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Perda Nomor 5 Tahun 2018 serta Perda Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 perlu dikaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan kajian terhadap tindak lanjut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, terutama berkaitan dengan penataan kelembagaan nagari berdasarkan hukum adat.

Pembentukan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga patut dipertimbangkan sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.

Proses tersebut hendaknya tidak hanya melibatkan pemerintah dan DPRD, tetapi juga seluruh unsur masyarakat adat.

KAN, BPRN, Wali Nagari, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak Pandai, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka.

Hal ini penting agar peraturan yang dibentuk tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tanah Datar memerlukan peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap pemerintahan nagari sekaligus melindungi hak masyarakat hukum adat.

Kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan.

Pemerintahan yang baik membutuhkan kepastian kewenangan, sedangkan masyarakat adat membutuhkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tradisionalnya.

Jangan Sampai Kota Budaya Hanya Tinggal Slogan

Sebagai Luhak Nan Tuo, Tanah Datar mempunyai tanggung jawab sejarah untuk menjaga keberlanjutan adat Minangkabau.

Kita patut berbangga dengan Istano Basa Pagaruyung, rumah gadang, tradisi kepemimpinan penghulu, serta berbagai warisan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat.

Namun, kebanggaan tersebut harus diikuti dengan kebijakan nyata.

Jangan sampai kita begitu bersemangat melestarikan bangunan adat, tetapi mengabaikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat dan harta pusaka.

Jangan sampai kita terus mengangkat nilai-nilai adat dalam pidato dan kegiatan seremonial, sementara kedudukan lembaga adat masih menghadapi ketidakjelasan.

Dan jangan sampai Tanah Datar dikenal sebagai Kota Budaya, tetapi masyarakat hukum adatnya belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Sudah saatnya pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk melakukan harmonisasi regulasi pemerintahan nagari, mengkaji tindak lanjut Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, serta merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan kebutuhan Tanah Datar.

Adat tidak cukup hanya dibanggakan. Adat harus dijaga, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Sebab masa depan Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo dan Kota Budaya bukan hanya ditentukan oleh kemegahan peninggalan sejarahnya, tetapi juga oleh keberhasilan menjaga masyarakat adat yang menjadi pewaris kebudayaan tersebut.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Alam Takambang Jadi Guru.

—

The post Tanah Datar Kota Budaya : Sudah Saatnya Memperkuat Perlindungan Hukum Adat appeared first on Prokabar.

Permintaan itu disampaikan menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan mahasiswa selama KKN 2026.

Kehadiran mahasiswa dinilai telah memberikan suasana baru dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam membangkitkan semangat belajar dan berkegiatan di kalangan anak-anak, remaja, dan pemuda.

Pemerintah nagari menyatakan siap kembali menerima mahasiswa KKN serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen UIN Imam Bonjol Padang.

Hal itu disampaikan Wali Nagari Sariak Alahan Tigo, Baharuddin, dalam pertemuan dengan Tim Evaluasi KKN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Imam Bonjol Padang di Kantor Wali Nagari Sariak Alahan Tigo, Kamis (22/10/2026).

“Malahan permintaan kami, kalau bisa, jumlah mahasiswa ditambah. Sebab, pada tahun 2026 ini kegiatan hanya terfokus di satu jorong. Mahasiswa tidak bisa dibagi ke jorong lainnya karena jumlah mereka hanya 23 orang,” ujar Baharuddin, didampingi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Rozi Rohani, S.E.I.

Menurut Baharuddin, Nagari Sariak Alahan Tigo memiliki wilayah administrasi yang cukup luas, terdiri atas delapan jorong, yakni Jorong Sariak Ateh, Sariak Bawah, Talaok, Siangai-angai, Sungai Pangalek, Lurah Gadang, Taratak Teleang, dan Pinti Kayu.

Dengan jumlah mahasiswa yang terbatas, pemerintah nagari bersama mahasiswa akhirnya memusatkan kegiatan KKN di Jorong Taratak Teleang. Kebijakan tersebut diambil agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Karena keterbatasan itu, kita fokus di Jorong Taratak Teleang. Alhamdulillah, seluruh kegiatan berjalan lancar. Bahkan, waktunya justru terasa terlalu cepat,” katanya.

Baharuddin menjelaskan, kehadiran mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang memperoleh sambutan positif karena mereka tidak hanya menjalankan program yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam pendidikan dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat adalah tumbuhnya semangat anak-anak dan remaja untuk mengikuti berbagai kegiatan bersama mahasiswa. Interaksi tersebut sekaligus membuka ruang pembelajaran di luar lingkungan sekolah dan mempererat hubungan antara generasi muda dengan lingkungan sosialnya.

Kaum ibu juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kegiatan mahasiswa. Karena itu, pemerintah nagari berharap kerja sama dengan UIN Imam Bonjol Padang tidak berhenti setelah masa KKN berakhir, melainkan dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengabdian dosen maupun penempatan mahasiswa pada tahun berikutnya.

Permintaan penambahan mahasiswa tersebut sekaligus menggambarkan kebutuhan pemerintah nagari terhadap pemerataan kegiatan pengabdian. Dengan delapan jorong yang dimiliki, penempatan mahasiswa dalam jumlah lebih besar diharapkan memungkinkan pelaksanaan program menjangkau wilayah yang lebih luas.

LP2M Evaluasi Pelaksanaan KKN

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan evaluasi KKN 2026 yang dilaksanakan LP2M UIN Imam Bonjol Padang sekaligus menghimpun masukan dari pemerintah nagari untuk persiapan program pengabdian tahun 2027.

Tim evaluasi yang mengunjungi Nagari Sariak Alahan Tigo terdiri atas Dr. Abdullah Khusairi, M.A., Rahmat Satria Dinata, M.Pd., dan Rafiq Abdul Hakim, S.E.

Abdullah Khusairi menjelaskan, evaluasi langsung ke nagari diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerimaan masyarakat, pelaksanaan program, serta berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa selama menjalankan pengabdian.

Menurutnya, masukan pemerintah nagari menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan KKN, termasuk mempertimbangkan permintaan penambahan mahasiswa dan keberlanjutan kerja sama dengan nagari mitra.

“Mengingat banyaknya nagari yang menginginkan kehadiran mahasiswa KKN dan dosen untuk melaksanakan pengabdian, diperlukan proses seleksi. Tidak semua permintaan dapat terpenuhi karena keterbatasan jumlah mahasiswa yang dapat ditempatkan,” ujar Khusairi.

Ia menjelaskan, pelaksanaan KKN UIN Imam Bonjol Padang saat ini juga mengalami pengembangan melalui berbagai skema. KKN tidak lagi hanya dilaksanakan dalam bentuk reguler dengan penempatan mahasiswa di nagari, tetapi juga mencakup KKN Domisili, KKN Lingkar Kampus, dan KKN Internal Kampus serta sejumlah program tematik lainnya.

Pengembangan tersebut memberikan pilihan bentuk pengabdian yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, dan kompetensi mahasiswa. Karena itu, permintaan penempatan mahasiswa dari berbagai nagari perlu disesuaikan dengan ketersediaan peserta, pembagian kelompok, serta prioritas program yang ditetapkan universitas.

Sementara itu, Rahmat Satria Dinata menegaskan bahwa evaluasi KKN tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya kegiatan yang berhasil diselenggarakan mahasiswa.

“Evaluasi kita selalu fokus pada pencapaian program pengabdian, persoalan moral, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi mahasiswa dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Rahmat, kemampuan mahasiswa beradaptasi dengan kehidupan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan KKN. Mahasiswa dituntut tidak hanya mampu merancang dan melaksanakan kegiatan, tetapi juga menjaga sikap, membangun komunikasi yang baik, serta menghormati nilai dan kebiasaan masyarakat setempat.

Dengan demikian, keberhasilan KKN tidak cukup diukur dari terlaksananya program kerja, melainkan juga dari kualitas hubungan sosial yang terbangun antara mahasiswa dan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Tahun 2026, lebih dari 2.500 Mahasiswa Ikuti KKN Periode ke-52. Pelepasan mahasiswa dilaksanakan pada 15 Juni 2026 di Gedung J Kampus III UIN Imam Bonjol Padang dengan pembekalan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Program KKN tahun tersebut mengusung semangat An-Nahl Berdampak: Berdaya, Tangguh, dan Berbudaya, yang menekankan pentingnya pengabdian mahasiswa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas komunitas, dan pengembangan potensi lokal. []

The post Nagari Sariak Alahan Tigo Minta Tambahan Mahasiswa KKN UIN Imam Bonjol pada 2027 appeared first on Prokabar.

Prokabar.com – Keahlian tanpa amanah berpotensi menjadi alat manipulasi. Pendidikan tidak cukup hanya melahirkan manusia yang cerdas dan profesional, tetapi juga harus membentuk pribadi yang memiliki integritas, akhlak, dan tanggung jawab moral. Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D., (dari Universitas Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam) dalam kuliah umum secara daring  memperingati Hari Santri Nasional 2026 di Auditorium Gedung Student Center UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Rabu malam (21/10/2026).

Peringatan Hari Santri Nasional di UIN Bukittinggi diawali dengan salat Magrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum yang menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Anis Malik Thoha dan Wakil Rektor III UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Prof. Dr. H. Edi Rosman, M.Hum.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasantri Ma’had UIN Bukittinggi, Kepala UPT Ma’had UIN Bukittinggi Dr. Fahmil Samiran, serta dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Bukittinggi yang mengikuti kegiatan melalui Zoom.

Rektor UIN Bukittinggi, Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, M.Si., membuka kegiatan melalui sambutan secara daring. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membangun kepribadian santri yang mandiri, disiplin, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurut Prof. Silfia Hanani, karakter santri memiliki kedekatan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau yang dikenal memiliki semangat berdagang, dekat dengan surau, serta menjunjung tinggi kedisiplinan dan kemandirian.

Nilai-nilai tersebut, katanya, perlu terus dipelihara dan dikembangkan dalam lingkungan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi Islam. Pendidikan santri tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga melalui pembinaan di luar kelas yang membentuk sikap, kepribadian, dan tanggung jawab mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita perlu menggerakkan mahasiswa sebagai santri yang dapat dijadikan role model masa kini,” ungkap Prof. Silfia Hanani.

Ia berharap peringatan Hari Santri Nasional tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu mendorong lahirnya generasi muda Islam yang berilmu, berakhlak baik, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Pendidikan Harus Melahirkan Manusia Berintegritas

Sementara itu, Prof. Anis Malik Thoha dalam pemaparannya mengangkat pertanyaan mendasar tentang tujuan pendidikan, yakni manusia seperti apakah yang hendak dibentuk melalui proses pendidikan?

Menurutnya, pertanyaan tersebut relevan bagi pesantren maupun perguruan tinggi. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan, dan memiliki keahlian profesional. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu serta kompetensinya.

Ia menjelaskan bahwa orientasi kehidupan yang terlalu menitikberatkan pada materi dan hal-hal indrawi, atau dikenal dengan istilah sensate culture, juga menjadi perhatian kalangan pemikir Barat, salah satunya Pitirim A. Sorokin. Orientasi material yang tidak diimbangi nilai moral dan spiritual dapat menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat.

Prof. Anis mencontohkan bahwa pelaku korupsi dapat berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan memiliki kompetensi profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan keahlian saja tidak menjamin seseorang menggunakan kemampuannya secara benar apabila tidak disertai integritas dan tanggung jawab moral.

“Keahlian tanpa amanah berpotensi menjadi alat manipulasi,” tegasnya.

Menurut Prof. Anis, keahlian seharusnya menjadi sarana untuk memberikan manfaat bagi kehidupan, bukan digunakan untuk kepentingan yang merugikan orang lain. Karena itu, semakin tinggi ilmu dan kemampuan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Orang yang melakukan pembakaran lahan semestinya memahami dampak perbuatannya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki seharusnya mendorong seseorang menjaga kehidupan, bukan justru menimbulkan kerusakan.

Dalam perspektif Islam, perilaku merusak lingkungan bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah fil ardh, yakni pemimpin dan pengelola kehidupan di muka bumi. Amanah tersebut menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan alam, memperhatikan kepentingan sesama, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.

Ta’lim, Tarbiyah, dan Tazkiyah sebagai Fondasi Pendidikan.

Lebih lanjut, Prof. Anis menegaskan bahwa pendidikan sebagai proses pembentukan manusia perlu mencakup tiga dimensi penting, yaitu ta’lim, tarbiyah, dan tazkiyah.

Ta’lim merupakan proses pengajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Tarbiyah berkaitan dengan pembinaan serta pengembangan potensi manusia, sedangkan tazkiyah merupakan proses penyucian jiwa dan pembentukan kualitas moral serta spiritual.

Ketiga dimensi tersebut perlu berjalan secara seimbang agar pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, kepekaan sosial, dan kesadaran terhadap tanggung jawab kehidupan.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan pesantren dalam membangun tradisi ta’dib dan tafaqquh fi al-din. Ta’dib berkaitan dengan pembentukan adab dan kepribadian, sedangkan tafaqquh fi al-din merupakan pendalaman pemahaman terhadap agama.

Tradisi pendidikan pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Sementara itu, perguruan tinggi Islam bertanggung jawab mengembangkan ilmu pengetahuan, memperkuat riset, dan menyiapkan lulusan yang profesional.

Kedua lingkungan pendidikan tersebut perlu saling memperkuat dalam membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan sekaligus memiliki nilai-nilai keislaman. Integrasi ilmu dengan agama, etika, dan tanggung jawab sosial menjadi penting agar pengembangan pengetahuan tetap berorientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat.

Pada bagian akhir pemaparannya, Prof. Anis menjelaskan empat fondasi sumber daya manusia profesional Islami. Pertama, ilmu dan kompetensi, yakni penguasaan pengetahuan serta keterampilan sesuai bidang keahlian. Kedua, amanah dan keadilan, yaitu komitmen menjalankan tanggung jawab secara jujur dan adil.

Ketiga, ihsan dan itqan, yakni bekerja dengan kesadaran moral, kesungguhan, dan kualitas terbaik. Keempat, tanggung jawab, yaitu kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat.

Keempat fondasi tersebut menjadi pengingat bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari kejujuran, kualitas hasil, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Santri Masa Kini Harus Memadukan Ilmu dan Akhlak

Wakil Rektor III UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Prof. Dr. H. Edi Rosman, M.Hum., yang juga menjadi narasumber dalam kuliah umum tersebut, menegaskan bahwa peringatan Hari Santri Nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kepesantrenan di kalangan mahasiswa.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Santri masa kini harus mampu memadukan pemahaman agama dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan zaman.

Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus menjunjung tinggi adab, akhlak, serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Prof. Edi menambahkan, keberadaan Ma’had di lingkungan perguruan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian mahasiswa. Melalui pembinaan di Ma’had, mahasiswa diharapkan tidak hanya berkembang dari sisi intelektual, tetapi juga memiliki kematangan spiritual dan sosial.

“Peringatan Hari Santri ini hendaknya menjadi momentum bagi mahasiswa untuk memperkuat karakter santri, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, UIN Bukittinggi terus mendorong penguatan peran pendidikan pesantren dan perguruan tinggi Islam dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan profesional.

Santri masa kini tidak hanya dituntut memahami ilmu agama dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Keahlian harus disertai amanah, profesionalisme harus berjalan bersama integritas, dan ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi sesama serta kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pendidikan tidak sekadar melahirkan manusia yang pintar dan terampil, tetapi juga manusia yang mampu menjaga kepercayaan, menegakkan keadilan, dan ikut membangun peradaban yang lebih baik.

The post Kuliah Umum Hari Santri Nasional 2026 : Keahlian tanpa amanah berpotensi menjadi alat manipulasi appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari rangkaian Pendidikan Dasar Kemiliteran (DIKSARMIL), yang bertujuan membekali para mahasiswa dengan keterampilan pertahanan dasar serta jiwa disiplin yang tinggi. Para peserta terdiri dari 28 orang laki-laki dan 20 orang perempuan yang telah melalui proses seleksi ketat sebelumnya.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat, dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Hadir langsung membuka kegiatan ini, DANSATHANTAI Kodaeral 2 Padang, Letkol Afrison Taufik. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang sekaligus sebagai Pembina, Bapak Raju Mindropa Caniago, Direktur Utama Perumda air minum Kota Padang Hendra Pebrizal serta tokoh masyarakat sekaligus akademisi terkemuka Prof. Genefri, para pejabat dan petinggi Kodaeral 2 Padang, serta beberapa perwakilan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sumatera Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan nyata berbagai elemen masyarakat terhadap pembinaan generasi muda di lingkungan kampus.

Dalam arahannya, Komandan Resimen, Fauzi Bahar, menegaskan visi besar yang diemban oleh Menwa Maharuyung. “Kami ingin Menwa bukan lagi sekadar organisasi yang mahir baris-berbaris saja. Melainkan menjadi ‘dubalang kampus’ — penjaga yang memastikan lingkungan pendidikan bersih dari narkoba, tawuran, hingga paham ekstremis,” ujarnya dengan tegas di sela-sela kegiatan latihan.

Lebih lanjut Fauzi Bahar menyampaikan, jika Kota Padang sudah dikenal memiliki lembaga Dubalang Kota yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masyarakat pada umumnya, maka kehadiran Menwa Pagaruyung ingin melengkapi peran tersebut sebagai “Dubalang Kampus” — penjaga keamanan dan kedamaian khusus di lingkungan perguruan tinggi. Diharapkan keduanya dapat bersinergi, sehingga Kota Padang tidak hanya aman di masyarakat, tetapi juga kondusif dan bersih dari hal-hal negatif di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini juga didukung oleh Kepala Staf Menwa, Hendra Idrus, yang turut memantau jalannya latihan dan memberikan arahan terkait manajemen organisasi serta pembinaan karakter para siswa.

Para siswa tampak sangat fokus mengikuti setiap tahapan latihan di bawah bimbingan instruktur berpengalaman dari TNI AL. Mulai dari pengenalan jenis senjata, pengecekan keamanan, hingga teknik membidik dan menembak, semuanya dipelajari dengan ketelitian tinggi. Bagi sebagian besar peserta, ini adalah pengalaman pertama mereka berlatih menggunakan senjata api sungguhan, sehingga terlihat rasa bangga sekaligus tanggung jawab besar yang melekat pada setiap diri peserta hari ini.

Kehadiran para pemimpin daerah dan pimpinan perguruan tinggi memberikan semangat tambahan bagi seluruh peserta. Mereka menyampaikan apresiasi atas inisiatif Menwa Pagaruyung dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental dan fisik. Diharapkan, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan ini, para siswa mampu menerapkan kedisiplinan yang dipelajari di kampus masing-masing, menjadi teladan bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya, serta turut menjaga kondusivitas lingkungan pendidikan di Sumatera Barat. (fky)

The post Bukan Sekadar Baris-Berbaris, Menwa Maharuyung Latih Keterampilan di Kodaeral 2 Padang appeared first on Prokabar.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Grand BAZNAS Awards 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Penghargaan diserahkan oleh Pimpinan BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum, MIDEc, Ak, CA, CPA, CRM, dan diterima oleh perwakilan manajemen PT Semen Padang Agung Joko Prasetiyo.

Grand BAZNAS Awards 2026 merupakan ajang apresiasi bagi 100 penggerak zakat dari berbagai kategori, baik lembaga maupun individu, yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat ekosistem zakat nasional. Penghargaan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas tata kelola zakat, serta memperluas dampak pengelolaan dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menyampaikan bahwa pemberian penghargaan kepada para penggerak zakat merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pengelolaan zakat di Indonesia.

Menurut Sodik, penghargaan tersebut penting untuk menumbuhkan budaya saling menghargai sekaligus memotivasi para muzaki dan lembaga agar terus berkontribusi dalam pengembangan ekosistem zakat nasional.

“Berikanlah doa, selamat, penghargaan kepada mereka yang membayarkan zakat itu. Padahal kita semua tahu, Allah mengajarkan kita untuk ikhlas dan sebagainya. Khusus untuk zakat, ada dua hal, yaitu boleh diceritakan dan sampaikan penghargaan kepada mereka yang membayar zakat,” ujar Sodik.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Grand BAZNAS Awards 2026 merupakan bagian dari implementasi Asta Stratas dan Asta Prioritas BAZNAS 2026–2031. Salah satu fokusnya adalah membangun ekosistem zakat yang produktif dan kolaboratif, memperkuat jaringan kemitraan, serta mendorong perbaikan dan inovasi dalam tata kelola kelembagaan.

Melalui penghargaan tersebut, BAZNAS juga berupaya memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga, dunia usaha, hingga para muzaki yang berperan dalam mendukung pengumpulan dan penyaluran zakat.

“Acara ini adalah salah satu wujud pengamalan Asta Stratas, yakni kita jaga kolaborasi kita dengan berbagai pihak,” katanya.

Sodik turut menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap BAZNAS melalui prinsip 5D, yakni BAZNAS yang Diingat, Dipercaya, Dijangkau, Dicintai, dan Dibanggakan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam memperluas partisipasi publik serta meningkatkan manfaat zakat bagi penerima yang berhak.

Ia berharap, penghargaan yang diberikan dapat mendorong para penerima untuk mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya, sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak agar terlibat dalam penguatan ekosistem zakat nasional.

“Kami berharap melalui acara ini tumbuh sifat saling menghargai, sifat saling memotivasi agar terus berkembang. Untuk mereka yang mendapatkan penghargaan, ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PT Semen Padang untuk terus memperkuat pengelolaan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang sebagai bagian dari kontribusi sosial yang berkelanjutan. Menurutnya, zakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat kemandirian masyarakat.

“Penghargaan Grand BAZNAS Awards 2026 ini menjadi penyemangat bagi PT Semen Padang untuk terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan tepat sasaran. Kami meyakini bahwa zakat memiliki potensi besar untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi umat,” ujar Win.

Ia menambahkan, pengelolaan zakat yang baik membutuhkan kolaborasi dan kepercayaan dari berbagai pihak, mulai dari muzaki, lembaga pengelola zakat, hingga para penerima manfaat. Karena itu, sinergi dengan BAZNAS menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan dana zakat dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan dampak yang lebih luas.

Win menegaskan, semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga mendorong terciptanya manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (*/Eym)

The post PT Semen Padang Raih Grand BAZNAS Awards 2026 sebagai BUMN Pengumpul Zakat Terbaik appeared first on Prokabar.

Agenda ini melibatkan sinergi lintas sektor dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Air Manis, Perumda PSM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Air Manis, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta para pedagang yang beraktivitas di sepanjang kawasan pantai.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yenni Yuliza, yang memimpin langsung jalannya kegiatan menyampaikan bahwa kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat sangat krusial untuk menjaga kelestarian objek wisata andalan ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini.

“Pada pagi ini kita bersama-sama dalam rangka bersih-bersih pantai, kita mengajak dari pedagang yang ada di pantai ini bersama PSM, dari kecamatan, kelurahan, dan juga Satpol PP untuk bersama-sama melakukan pembersihan terhadap kawasan destinasi Pantai Air Manis,” ungkap Yenni.

Kawasan Pantai Air Manis diakui memiliki daya tarik historis dan budaya yang sangat kuat bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Langkah penataan serta pembersihan secara berkala sangat dibutuhkan mengingat tingginya angka kunjungan ke area destinasi tersebut.

“Seperti kita ketahui bahwa destinasi ini merupakan destinasi yang strategis. Legenda Batu Malin Kundang sangat banyak diminati oleh wisatawan, dan kondisi saat ini perlu kita tata, kita bersihkan agar membuat kenyamanan bagi pengunjung yang ada,” jelasnya.

Selain memungut dan membersihkan sampah di sepanjang garis pantai, fokus utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi berkelanjutan kepada para pelaku usaha mikro di sekitar lokasi wisata agar lebih peduli terhadap lingkungan.

“Tujuan dari kegiatan kita pada pagi ini adalah untuk mengedukasi para pedagang yang ada di kawasan Pantai Air Manis ini peduli terhadap kebersihan, bagaimana mengelola kawasan wisata dengan baik, terutama dengan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari pengunjung maupun dari mereka yang berdagang di sini,” tambah Yenni.

Baca Juga: Pelaku Usaha di Pantai Air Manis Ikuti Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah

Ia menegaskan bahwa pemeliharaan destinasi wisata tidak dapat berjalan optimal tanpa partisipasi aktif masyarakat lokal. Pemko Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas pendukung, yang diimbangi dengan kesadaran menjaga kebersihan dari warga setempat.

“Pemerintah Kota Padang akan tetap melakukan penataan, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, dan tentunya ini didukung dengan kepedulian dari pedagang yang ada di kawasan wisata ini,” tegasnya.

Melalui gerakan ini, Pemko Padang berharap kebersihan dan keasrian Pantai Air Manis dapat terus terjaga secara konsisten demi memberikan pengalaman berkunjung yang berkesan bagi para wisatawan.

“Tujuan ini adalah bagian dari utama kita untuk menjaga kebersihan, kelestarian kawasan destinasi, untuk kenyamanan bagi para wisatawan yang ada,” tutup Yenni. (*/rel)

The post Pemkot Padang Gelar Gerakan Wisata Bersih di Pantai Air Manis, Libatkan Pedagang dan Masyarakat appeared first on Prokabar.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Fithrah, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Bukittinggi Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., M.H., beserta jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar dan jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas penguatan koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk upaya memperkuat perlindungan dan pengamanan aset perusahaan serta memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, sebagai salah satu unsur penunjang keberlangsungan operasional perkeretaapian.

“Bagi KAI, aset perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan, untuk memperkuat perlindungan aset serta memastikan pengelolaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap hubungan kelembagaan ini dapat terus terjalin dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Lutfi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Fithrah, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hubungan kelembagaan dan komunikasi yang baik antarlembaga merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi landasan penting dalam membangun kerja sama kelembagaan yang profesional dan berkelanjutan. Kami berharap sinergi dengan KAI Divre II Sumbar dapat terus diperkuat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, termasuk dalam upaya menciptakan kepastian hukum,” ungkap Fithrah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Kedua pihak berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sebagai upaya membangun hubungan kerja yang solid, profesional, dan berkelanjutan.

Melalui audiensi ini, KAI Divre II Sumbar berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan maupun masyarakat. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen KAI dalam memperkuat perlindungan dan pengamanan aset perusahaan, memastikan pengelolaan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung keberlangsungan operasional perkeretaapian yang aman dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

The post KAI Divre II Sumbar dan Kejari Bukittinggi Pererat Sinergi dan Kolaborasi Kelembagaan appeared first on Prokabar.

Perintah itu disampaikan Dony Oskaria dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Limapuluh Kota yang dikomandoi Bupati Safni Sikumbang dan Sekretaris Komisi II DPRD Limapuluh Kota, Benni Okva Della di Wisma Danantara, Selasa (20/10/2026) sore.

“Minggu depan Tim PTPN segera turun ke Limapuluh Kota. menemui bupatl untuk memulai penanganan gambir, komoditas yang sangat strategis,” terang Dony yang dalam pertemuan didampingi Sekretaris Utama BP BUMN Wahyu Kuncoro, Staff Ahli Kepala BP BUMN Khairul Jasmi dan Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN Endra Gunawan.

Dijelaskan Dony, pada tahap awal, tim akan menentukan skala usaha. Kapasitas pengolahan dihitung dari bahan baku yang bisa dihimpun. Sesudah itu baru disiapkan mesin dan pasarnya. “Kita urus dari hulu ke hilir,” ungkap Dony

Lima Puluh Kota daerah penghasil gambir terbesar di dunia. Menurut BPS Sumbar, produksi gambir kering daerah ini 7.846 ton pada 2022. Bupati menyebut produksinya kini sekitar 9.000 ton.

“Pelaku usaha gambir lebih dari 11.000 orang, dengan sentra utama di Kapur IX, Pangkalan Koto Baru dan Bukik Barisan. “Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, untuk itu kami sangat berharap Danantara atau BP BUMN turut serta dalam pengelolaan gambir ini. Alhamdulillah gayung bersambut, Pak Dony langsung mengeluarkan perintah pengelolaan ke PTPN,” ungkap Safni yang didampingi Kepala Dinas Pertanian, Witra, Kepala Dinas Pariwisata Elsiwa Fajri, Kepala Bappelitbangda Dian Pernatasari.

Dalam pertemuan disebut sekitar 20 persen penduduk bergantung pada pertanian gambir. “Namun, petani belum merasakan kesejahteraan meski gambir sudah lama mereka hasilkan. Masih banyak warga yang tinggal di rumah yang belum layak,” tambah Sekretaris Komisi II DPRD Lima Puluh Kota, Benni Okva Della.

Rendahnya kesejahteraan petani dinilai berpangkal pada dua hal. Harga gambir belum terjamin dan pengolahan yang memberi nilai tambah belum berkembang. Gambir dijual dalam bentuk kering, lalu diolah menjadi katha dan katekin di India. Produk olahan itu dijual berlipat dari harga gambir kering.

Kepala Dinas Pertanian Lima Puluh Kota, Witra memaparkan, selisih harga menjadi soal besar. Dalam pertemuan, harga gambir di tingkat daerah disebut sekitar Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Di India harganya disebut mencapai Rp160.000 sampai Rp170.000 per kilogram.

“Harga di tangan petani lebih rendah lagi. Petani umumnya menjual gambir Rp20.000 sampai Rp23.000 per kilogram. Pada awal 2026 harga di petani sempat jatuh ke Rp17.000 per kilogram, dan sebagian petani berhenti memanen,” rinci Witra yang didampingi Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Indra Atmaja.

India menjadi pasar utama. Di negeri itu gambir dipakai untuk konsumsi dan berbagai produk turunan, terutama oleh industri katha dan pan masala. Ekspor gambir Sumbar pada 2024 mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar. Dalam pertemuan juga disebut lima daerah penghasil menghasilkan sekitar 1.500 ton gambir per bulan.

Pengolahan dan ekspor gambir dipandang sebagai peluang bisnis yang perlu segera dimulai. Peserta pertemuan meminta usaha itu dijalankan dengan cara praktis. Mereka khawatir kajian yang berlarut-larut justru menghambat dimulainya bisnis.

Langkah awal cukup dipusatkan pada ketersediaan bahan baku, kapasitas, mesin, produk turunan dan akses pasar. Semua itu masih perlu dipastikan sebelum skala usaha ditetapkan. Perlengkapan pendukung pengolahan juga akan dibahas bersama pihak lain yang bersangkutan. (*)

The post Dony Oskaria Perintahkan PTPN Turun Tangan Urus Gambir Lima Puluh Kota appeared first on Prokabar.

Menurut M. Shadiq Pasadigoe, sebagaimana diberitakan CNN, sikap Menteri Keuangan tersebut mencerminkan pemahaman yang baik terhadap persoalan administrasi keuangan negara serta dampak yang dapat timbul apabila sistem pembayaran gaji ASN dialihkan kepada lembaga lain yang belum memiliki pengalaman dan kesiapan memadai.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bapak Menteri Keuangan atas ketegasan dan kehati-hatiannya dalam menyikapi persoalan ini. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kesiapan sistem, efisiensi, serta dampaknya secara langsung terhadap masyarakat, khususnya jutaan ASN di seluruh Indonesia,” ujar M. Shadiq.

Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran gaji melalui perbankan selama ini telah terintegrasi dengan berbagai kebutuhan keuangan ASN. Salah satunya adalah pembayaran angsuran kredit yang dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung berdasarkan perjanjian dengan pihak bank.

Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 5,6 juta orang, perubahan sistem pembayaran gaji bukanlah persoalan sederhana. Diperlukan kesiapan infrastruktur teknologi, sistem administrasi, pengamanan transaksi, koordinasi antarlembaga, serta pembiayaan yang tidak sedikit.

“Banyak ASN memiliki pinjaman di bank dengan jaminan Surat Keputusan (SK) kepegawaian. Angsurannya telah diatur melalui mekanisme pembayaran yang terintegrasi dengan penerimaan gaji. Apabila sistem ini diubah tanpa kajian yang matang, tentu berpotensi menimbulkan persoalan administratif, mengganggu kelancaran pembayaran kewajiban, dan menambah beban bagi ASN,” tegasnya.

M. Shadiq menekankan bahwa setiap rencana perubahan kebijakan harus didasarkan pada kajian komprehensif, analisis manfaat dan risiko, serta pertimbangan efisiensi anggaran. Menurutnya, sistem yang telah berjalan dengan baik tidak semestinya diubah tanpa alasan yang kuat dan bukti bahwa sistem baru mampu memberikan manfaat yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan agar upaya penguatan fungsi lembaga negara tidak justru berujung pada penambahan beban administratif maupun kesulitan bagi masyarakat dan aparatur negara.

“Jangan sampai sistem yang sudah berjalan baik justru diganggu tanpa kebutuhan yang mendesak. Jika ada lembaga yang perlu diperkuat agar lebih optimal membantu rakyat, carilah sumber daya, program, dan ruang kerja sama yang tepat, bukan dengan mengubah mekanisme yang selama ini telah memberikan kepastian bagi ASN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, M. Shadiq menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan publik, menjaga stabilitas tata kelola keuangan negara, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Ia berharap Menteri Keuangan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai usulan kebijakan lintas lembaga, terutama yang berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Menteri Keuangan atas sikap tegas dalam menjaga mekanisme pembayaran gaji ASN agar tetap berjalan melalui sistem perbankan seperti selama ini. Kami berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar memperkuat tata kelola negara, bukan menciptakan persoalan baru yang merugikan rakyat dan aparatur negara,” tutup M. Shadiq Pasadigoe. (*)

The post M. Shadiq pasadigoe Apresiasi Ketegasan Menteri Keuangan: Pembayaran Gaji ASN Melalui bank Perlu Dipertahankan appeared first on Prokabar.

Hal itu mengemuka dalam Workshop Naskah Akademik Pewarisan Budaya yang diselenggarakan UIN Imam Bonjol Padang, Selasa (20/10/2026).

Workshop menghadirkan 50 akademisi, dosen budaya dan menghadirkan narasumber pengamat budaya Minangkabau, Edy Utama, serta akademisi kajian budaya Universitas Andalas, Sudarmoko.

Diskusi dimoderatori Kepala Pusat Moderasi Beragama dan Pewarisan Budaya UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Abdullah Khusairi, M.A. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Rektor I UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Prof. Dr. Wakidul Kohar, M.Ag. Peserta terdiri atas dosen bidang humaniora, termasuk sejarah dan sosiologi, di antaranya Prof. Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D., dan Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si.

Edy Utama menilai, generasi milenial dan Generasi Z semakin membentuk jalan kebudayaannya sendiri melalui perkembangan teknologi komunikasi. Sementara itu, sebagian pemangku adat masih mengandalkan pendekatan tradisional dan regulasi formal untuk menjaga keberlangsungan adat Minangkabau.

Menurut Edy, pendekatan struktural melalui peraturan daerah dan peraturan nagari belum cukup efektif mentransformasikan nilai-nilai budaya menjadi praktik kehidupan masyarakat. Ia juga menyoroti kecenderungan produksi dokumen dan pedoman adat yang belum diikuti perubahan perilaku secara nyata.

Ia mencontohkan pedoman pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 2019. Menurutnya, nilai-nilai ideal dalam pedoman tersebut memerlukan strategi implementasi yang lebih konkret agar hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Edy juga mengaitkan persoalan pewarisan budaya Minangkabau dengan tantangan kebudayaan nasional, termasuk meredupnya tradisi di tengah modernisasi, ketimpangan pertukaran budaya dalam arus globalisasi, serta belum optimalnya tata kelola kelembagaan kebudayaan.

Ia menawarkan dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni penguatan ketahanan budaya dan diplomasi budaya. Ketahanan budaya bertumpu pada penggalian, pemahaman, dan pengembangan nilai-nilai tradisi, sedangkan diplomasi budaya mengartikulasikan kekayaan tersebut melalui karya seni, pengetahuan, pendidikan, dan praktik budaya di ruang publik.

Dalam konteks Minangkabau, Edy mengusulkan tradisi surau sebagai salah satu model penting pewarisan budaya. Secara historis, surau berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, pertukaran pemikiran, pembentukan jaringan keilmuan, serta penulisan dan penyalinan naskah.

Ia mengusulkan gagasan Surau Institute sebagai wadah kajian dan pengembangan warisan budaya Minangkabau di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Gagasan tersebut dapat dilengkapi dengan Surau Festival yang mengadaptasi semangat alek nagari sebagai ruang perjumpaan, dialog, dan ekspresi kebudayaan masyarakat.

Sementara itu, Sudarmoko menekankan pentingnya pemetaan warisan budaya sebagai dasar penyusunan program yang berkelanjutan. Menurutnya, cakupan pewarisan budaya di lingkungan perguruan tinggi perlu meliputi sejarah institusi, arsip, dokumen, foto, artefak, manuskrip, karya ilmiah, serta berbagai ekspresi pertautan Islam dan adat Minangkabau.

Sudarmoko juga menyoroti risiko hilangnya warisan budaya akibat bencana, usia, perpindahan, dan faktor lainnya. Karena itu, pendataan, registrasi, dokumentasi, dan pengelolaan koleksi menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya.

Ia mengusulkan pengembangan museum atau galeri budaya, pusat kajian warisan budaya, pangkalan data kebudayaan, serta jurnal kajian Islam dan Minangkabau. Lembaga warisan budaya di perguruan tinggi juga dapat berfungsi sebagai laboratorium pendidikan dan penelitian bagi dosen serta mahasiswa.

Workshop ini menjadi bagian dari upaya UIN Imam Bonjol Padang merumuskan Naskah Akademik Pewarisan Budaya. Melalui Pusat Moderasi Beragama dan Pewarisan Budaya bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), kegiatan tersebut diharapkan memperkuat landasan akademik dan kelembagaan bagi pewarisan budaya yang sistematis dan berkelanjutan.

Pewarisan budaya menjadi agenda strategis bagi perguruan tinggi untuk mempertemukan tradisi, Islam, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Tantangannya ialah memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup, relevan, dan dapat dikembangkan oleh generasi berikutnya di tengah perubahan zaman. []

The post Hadapi Gempuran Global, Pewarisan Budaya Kian Mendesak Dikerjakan appeared first on Prokabar.

“Dua orang pemilik kolam, masing-masing pak faisal dan pak raf, yang memiliki jumlah ikan jelang panen seminggu lagi, yang totalnya mencapai 7 ton, harus merelakan ikan mereka hanyut dibawa air bah,” seru Dian, salah satu anak buah kolam di sungai Bangek, saat ditemui di kawasan simpang kalumpang.

Ditambahkannya, saat ini baik pegiat usaha kolam ikan air deras dan juga para petani sekitar, berharap ada perbaikan saluran irigasi, mengingat tak hanya usaha kolam, namun juga usaha pertanian warga, mengingat irigasi tersebut mengairi ratusan hektar sawah petani Koto tangah.

“Ada sekitar dua puluh meter dibutuhkan perbaikan irigasi dengan ketinggian tebing yang mencapai satu meter, ” tutup dian. (Adh)

The post Kerugian Capai 200 Juta, Petambak Minta Pemko Perbaiki Saluran Irigasi appeared first on Prokabar.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, PT Semen Padang menyalurkan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp111.937.500. Bantuan itu diterima Forum Nagari Bandar Buat pada Kamis (15/10/2026) siang dan selanjutnya didistribusikan kepada para penerima manfaat sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Peluncuran program BMN 2026 dilakukan oleh Kepala Forum Nagari Bandar Buat Dahrulsyah, dengan dihadiri perwakilan TJSL PT Semen Padang Nurwan SP serta Lurah Bandar Buat Naswandi. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui dukungan modal dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Kepala Forum Nagari Bandar Buat Dahrulsyah mengatakan bantuan tersebut telah diterima dan langsung diserahkan kepada para penerima manfaat pada hari yang sama. Penyaluran dilakukan agar masyarakat dapat segera memanfaatkan dukungan yang diberikan untuk menjalankan usaha sesuai dengan rencana masing-masing.

“Alhamdulillah, kami telah menerima dana bantuan dari CSR Semen Padang. Hari ini juga kami laksanakan penyerahan secara lengkap kepada para penerima manfaat,” ujar Dahrulsyah.

Ia menjelaskan, dana bantuan tersebut dialokasikan untuk lima program utama yang menyasar berbagai jenis usaha masyarakat. Program-program itu meliputi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), budidaya ikan nila, budidaya ikan lele, budidaya ikan hias, serta usaha penetasan telur ayam kampung.

Pada program pertama, yakni peningkatan usaha UMKM, sebanyak 35 orang penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp61.312.500. Program ini menjadi salah satu prioritas dalam penyaluran bantuan karena diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha yang telah dijalankan masyarakat maupun memperkuat kapasitas usaha produktif warga.

Selanjutnya, program pembelian bibit ikan nila dan pakan ikan dialokasikan sebesar Rp11.250.000 untuk 25 orang penerima manfaat. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha perikanan, mulai dari penyediaan kebutuhan awal budidaya hingga menunjang proses pemeliharaan ikan.

Program budidaya ikan lele juga menjadi bagian dari BMN 2026. Sebanyak 20 orang penerima manfaat mendapatkan alokasi dana Rp11.250.000 untuk pembelian bibit ikan lele beserta pakan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan mengembangkan usaha perikanan yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.

Sementara itu, program budidaya ikan hias memperoleh alokasi dana sebesar Rp16.875.000 yang diperuntukkan bagi 20 orang penerima manfaat. Pengembangan usaha ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi melalui kegiatan budidaya yang memiliki pasar tersendiri, sekaligus mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan potensi usaha di lingkungan tempat tinggal mereka.

Adapun program kelima adalah bantuan usaha penetasan telur ayam kampung. Program tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.250.000 untuk 25 orang penerima manfaat. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan skala rumah tangga yang berpotensi memberikan pemasukan secara berkelanjutan.

Dengan lima program tersebut, BMN 2026 tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk dukungan dana, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Keberlanjutan usaha menjadi salah satu hal penting agar manfaat bantuan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Lurah Bandar Buat Naswandi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan melalui program BMN. Menurut dia, program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga.

Ia menyebutkan, pada pelaksanaan program tahun ini terdapat 125 orang penerima manfaat yang mendapatkan dukungan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau warga dengan kebutuhan usaha yang beragam.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang melalui program CSR yang telah membantu warga kami. Setiap tahun ada bantuan yang diberikan. Untuk tahun ini, ada sekitar 125 orang penerima manfaat,” kata Naswandi.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Bandar Buat. Menurutnya, dukungan terhadap usaha produktif menjadi salah satu langkah yang dapat membantu warga meningkatkan pendapatan dan memperkuat kondisi ekonomi keluarga.

“Bantuan ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat di Kelurahan Bandar Buat dan diharapkan dapat lebih meningkatkan taraf hidup warga. Terima kasih kepada PT Semen Padang atas programnya, serta kepada Ketua Forum Nagari beserta jajaran yang telah memperjuangkan masyarakat Bandar Buat agar dapat menerima manfaat dari program ini,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan bahwa pelaksanaan program BMN merupakan bagian dari upaya PT Semen Padang untuk berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Kehadiran PT Semen Padang melalui program ini bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat dan melengkapi berbagai upaya pembangunan yang telah dan terus dijalankan.

PT Semen Padang terus mendorong penguatan peran Forum Nagari untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan membangun kemandirian.

“Kehadiran Forum Nagari diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan menjembatani kebutuhan warga,” katanya.

Bagi PT Semen Padang, keberhasilan sebuah program tidak semata-mata diukur dari bantuan yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“PT Semen Padang memiliki tanggung jawab untuk tumbuh bersama lingkungan sosial tempat perusahaan berada. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui, Forum Nagari merupakan wadah perhimpunan lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dan pemangku kepentingan yang pembentukannya diprakarsai PT Semen Padang melalui kesepakatan deklarasi di Bukittinggi pada 31 Januari 2015.

Forum Nagari hadir untuk mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya, keahlian, dan adat nagari secara berkelanjutan. Forum Nagari juga mengonsultasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung program “Basinergi Membangun Nagari” serta mengomunikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan kepada semua pemangku kepentingan, baik di dalam kelurahan maupun di luar kelurahan.

Kemudian, Forum Nagari mendayagunakan modal sosial masyarakat kelurahan dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya komunitas sasaran yang telah ditetapkan.

Forum Nagari juga menumbuhkembangkan jalinan komunikasi dan informasi yang harmonis dan berkesinambungan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antarlembaga dan kelompok-kelompok yang ada di tingkat kelurahan serta program lintas kelurahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Lubuk Kilangan. (*/Eym)

The post Forum Nagari Bandar Buat Salurkan Program BMN 2026, 125 Orang Penerima Manfaat Dapat Dukungan Usaha appeared first on Prokabar.

Partai berlambang pohon beringin yang dipimpin Tommy Irawan Sandra ini sengaja menggelar acara tersebut untuk menghormati jasa pahlawan bangsa dan para pendiri Partai Golkar yang telah meninggal dunia.

“Kita semua tau, Partai Golkar adalah partai yang didirikan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1964 silam. Golkar tidak akan seperti ini tanpa kontribusi terbaik dari para tokoh-tokoh, para senior yang telah pergi,” ungkap Ketua DPD Golkar Pasaman, Tommy Irawan Sandra usai acara.

Selaku Ketua Partai, ia juga turut mendoakan arwah pendahulu Golkar yang telah meninggal dunia. Ia mendoakan agar arwah para tokoh Golkar dapat diterima di sisi Allah SWT.

“Karena Golkar lahir sejatinya untuk menjadi instrumen perjuangan bagi kepentingan rakyat dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan cita-cita kemerdekaan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Pasaman, Desrizal atas nama partai mengucapkan terima kasih kepada para senior Partai Golkar yang dinilai telah berjasa besar mendirikan Partai Golkar.

“Kita berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan Golkar agar semakin menjadi partai bermakna, berkontribusi pada pembangunan rakyat bangsa dan negara,” katanya.

Pantauan awak media, usai digelar upacara, jajaran pengurus melaksanakan tabur bunga di makam Syuhada Bhakti.

Setelah itu, dilanjutkan melaksanakan ziarah ke makam mantan Ketua DPD Partai Golkar Pasaman dua periode, Drs. Syahrizal Yusuf di pandam pekuburan masyarakat di Nagari Durian Tinggi Lubuk Sikaping. (RH)

The post HUT Golkar ke-62 DPD Pasaman Ziarah Kubur Pahlawan appeared first on Prokabar.

Sebanyak 10 kepala keluarga (KK) atau 44 jiwa terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada Senin (12/10/2026). Untuk membantu meringankan beban warga, PT Semen Padang menyalurkan bantuan bahan pangan melalui Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kebakaran tersebut menghanguskan tiga rumah toko (ruko) dan dua rumah warga. Peristiwa itu tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga membuat sejumlah warga kehilangan tempat tinggal. Sebagian warga kini mengungsi di tenda pengungsian yang disediakan Kementerian Sosial dengan dukungan masyarakat sekitar.

Bagi warga yang tengah menghadapi kondisi darurat, ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Karena itu, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari selama proses penanganan dan pemulihan pascakebakaran berlangsung.

Bantuan dari PT Semen Padang terdiri atas 10 karung beras, 10 dus mi instan, 10 papan telur, dan 10 bungkus minyak goreng. Bantuan tersebut diserahkan kepada perwakilan masyarakat melalui Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Pauh agar dapat diteruskan kepada warga yang membutuhkan.

Koordinator Lapangan KSB Pauh Syufrizal mengatakan kebakaran tersebut menimbulkan dampak cukup besar bagi masyarakat, terutama warga yang kehilangan rumah maupun tempat usaha.

“Dampak dari kebakaran ini telah menghanguskan tiga ruko dan dua rumah warga. Selain itu, sebanyak 10 kepala keluarga dengan total 44 jiwa terdampak akibat bencana kebakaran,” jelas Syufrizal.

Ia menyebutkan, penanganan warga terdampak terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu upaya yang dilakukan KSB Pauh adalah membuka dapur umum untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama masa penanganan pascabencana.

Keberadaan dapur umum menjadi bagian penting dalam membantu warga yang belum dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Terlebih, sebagian masyarakat masih harus menyesuaikan diri dengan kondisi pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal dan barang-barang milik mereka.

Syufrizal menuturkan, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat melewati masa sulit tersebut. Menurutnya, bantuan yang diberikan, baik berupa bahan pangan maupun kebutuhan lainnya, dapat membantu mengurangi beban warga selama proses pemulihan.

“Kami dari KSB dan perwakilan warga mengucapkan terima kasih kepada Semen Padang atas bantuan yang diberikan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak dan kondisi warga bisa segera kembali normal,” ujarnya.

Staf TJSL PT Semen Padang Nurwan mengatakan bantuan tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat akibat kebakaran.

“Pada hari ini, kami dari PT Semen Padang membawa bantuan bagi saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah kebakaran pada Senin, 12 Oktober 2026. Bantuan yang kami salurkan ini merupakan bantuan tanggap darurat bencana,” kata Nurwan.

Ia menjelaskan, bantuan berupa bahan pangan diprioritaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama menjalani masa tanggap darurat. Penyaluran melalui KSB Kecamatan Pauh juga dilakukan agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan.

Nurwan berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih.

“Harapan kami, bantuan yang disalurkan melalui Kelompok Siaga Bencana Kecamatan Pauh ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak setelah terjadinya musibah.

“Dalam situasi darurat, dukungan dan kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga terdampak dan membantu mereka melewati masa tanggap darurat,” ujar Win.

Menurutnya, koordinasi antara perusahaan, pemerintah, kelompok siaga bencana, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan dampak bencana. Melalui kerja sama tersebut, penyaluran bantuan diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Win juga berharap warga terdampak kebakaran di Koto Lua diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Ia berharap masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap setelah kondisi memungkinkan.

Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, proses pemulihan tentu membutuhkan waktu dan dukungan berkelanjutan. Selain memenuhi kebutuhan dasar selama masa pengungsian, masyarakat juga perlu mempersiapkan langkah berikutnya untuk kembali menata kehidupan setelah kebakaran.

Melalui penyaluran bantuan pangan ini, diharapkan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terbantu selama masa tanggap darurat. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan terus menguatkan masyarakat Koto Lua dalam menghadapi dampak kebakaran hingga kondisi berangsur pulih dan aktivitas warga kembali berjalan normal. (*/Eym)

The post Bantuan Logistik Pangan Tiba untuk 10 KK Terdampak Kebakaran di Pauh Padang appeared first on Prokabar.