Daerah

Desak Bupati Pessel Dieksekusi, Komas Pessel Sebut Demo di Kajati Sarat Kepentingan Politik

Dibaca : 1.0K

PesisirSelatan, Prokabar – Ketua Koalisi Masyarakat Pesisir Selatan (Komas), Bambang Marah Sampono menilai demo di Kajati Sumbar menuntut desakan eksekusi terhadap Bupati Rusma Yul Anwar sarat kepentingan kelompok dan pribadi.

Menurutnya, semua pihak di negara ini harus dapat memahami arti demokrasi. Jangan merusak kepentingan orang banyak demi kebutuhan kelompok dan golongan segelintir orang. Masyarakat sudah cerdas, bahkan sudah mengantongi nama-nama orang di balik semua itu.

“Masyarakat saja bisa berdemokrasi dengan baik, masa iya elit tidak bisa. Harusnya, mereka yang berkepentingan bisa lebih menghargai keputusan politik masyarakat Pesisir Selatan,” ungkapnya pada Prokabar.com di Painan, Jumat (8/10)

Seperti diketahui, sekitar 10-15 orang pada Kamis, 7 Oktober 2021 melakukan orasi di Kantor Kajati Sumbar di Padang. Mereka mendesak pihak Kejaksaan agar segera melakukan eksekusi terhadap Bupati Rusma Yul Anwar.

Mereka mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan. Padahal, lanjut Bambang, masyarakat sudah tau siapa mereka. Dari sisi jumlah, juga tidak merepresentasikan sebagai perwakilan masyarakat banyak. Hanya 10 orang saja.

Bahkan, beberapa waktu lalu kelompok tersebut nyaris membuat onar di Pesisir Selatan. Ketika melakukan orasi, salah seorang dari anggota yang diboncenginya kedapatan membawa sebilah pisau dan langsung diamankan pihak Kepolisian.

Karena itu, kata Bambang, dirinya meminta pada para siapa saja elit yang terlibat di sana, jangan rusak rencana pembangunan di Pesisir Selatan. Jangan sampai urusan pribadi merusak kepentingan masyarakat Pesisir Selatan secara umum. Semua orang sudah tau, siapa yang bersyahwat atas kekuasaan itu.

“Saya khawatir, jika terus mereka paksakan, bakal terjadi konflik horizontal di Negeri Sejuta Pesona ini,” tegas Bambang.

Di lain sisi, ulasnya, masyarakat Pesisir Selatan mengapresiasi kebijaksanaan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang menunda pelaksanaan eksekusi. Alasan stabilitas keamanan sejatinya memang harus jadi pertimbangan utama.

Halaman : 1 2 3

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top