Sasar langsung ke pemilihnya. Cari inovasi berupa kegiatan lain yang lebih efektif dan efisien untuk menggugah kepedulian ini. Begitu juga dengan mengingatkan netralitas ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu.
Ketua KPU Kota Pariaman, Aisyah, SE, M.AP, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan dari Anggota Komite I DPD RI Leonardy Harmainy. “Kami berterima kasih sekali atas kunjungan Anggota DPD RI yang peduli atas kesuksesan pilkada serentak. Kami saat ini juga tengah mengajukan beberapa revisi terhadap kegiatan dan penganggaran, tapi belum disetujui. Siapa tahu dengan bapak berbisik kepada Ketua KPU provinsi, hal ini cepat ditanggapi,” ungkapnya.
Aisyah didampingi komisioner KPU lainnya, Syufli (Divisi Hukum dan Pengawasan), Dicky Fernando (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi), Abrar Aziz (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) serta Sekretaris KPU Tres Natalia Situmorang, mengatakan KPU Kota Pariaman hanya menjalankan instruksi KPU Provinsi Sumbar. Anggaran kegiatannya juga hanya hibah dari KPU Provinsi Sumbar.
Dengan pencairan dana pada 16 Januari 2020 maka berdampak pada tahapan yang harus dilakukan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara swadaya. Artinya komisioner dan yang terkait lainnya membiayai kegiatan secara mandiri.
Disamping itu, ketergantungan kepada hibah provinsi juga menyebabkan beberapa sosialisasi besar yang digagas sewaktu pilwako dulu tak bisa dilakukan. Biasanya KPU Kota Pariaman bekerjasama dengan muballigh, bidan, kominfo, paguyuban disabilitas. Juga digagas talkshow di RRI dan sosialisasi berkuis di facebook tiap Senin dan Kamis. Ada pula si tambua channel, sosialisasi kegiatan KPU lewat YouTube.
Aisyah menginformasikan hal prinsipil dalam kerahasiaan data KPU. Khususnya pada daerah yang tidak melaksanakan pilkada (pilbub dan pilwako). Menurut dia, untuk daerah yang melaksanakan pilgub saja, berarti tak ada NPHD.
Lebih lanjut akibatnya, kata Aisyah, PPK tidak memiliki anggaran untuk penyewaan laptop printer dan infokus. Padahal peralatan itu mutlak diperlukan saat pelaporan dan rekapitulasi. Rekapitulasi terdekat adalah saat melaporkan hasil verifikasi faktual pasangan calon gubernur dari jalur independen. Jika data tertukar, atau berubah karena sering pindah komputer atau laptop, akan berdampak pada kinerja KPU juga.
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
