Painan, Prokabar – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), telah mengabaikan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan Operasi Pasar (OP) di sejumlah daerah.
Kini, Pemkab Pesisir Selatan, telah sengaja meniadakan anggaran operasi pasar di tahun APBD 2022.
Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi (Disdagtrans) Pessel, Mimi Rianti Zainul mengaku, pada tahun 2022 anggaran untuk biaya operasi pasar ditiadakan. Karena, sengaja tidak dibahas dalam penyusunan anggaran APBD 2022.
Sayangnya, Mimi, tidak memberikan alasan lebih rinci menyangkut anggaran operasi pasar ditiadakan pada APBD 2022.
Hanya saja, Pemkab Pessel akan menyampaikan ke pihak Provinsi Sumbar, agar bisa menetralisir perkembangan harga di daerah khususnya wilayah Pessel.
“Memang tidak ada dianggarkan biaya operasi pasar untuk 2022 ini,” ujarnya pada wartawan di Painan (30/12)
Padahal, Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Rabu (27/5). Meminta pemerintah daerah bisa menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan operasi pasar.
Dikatakan, Jokowi, operasi pasar ini penting untuk menjaga harga kebutuhan pokok, terlebih saat momen tertentu seperti hari raya dan akhir tahun.
Jokowi mengatakan, banyak perusahaan distributor melakukan spekulasi dengan menahan stok barang, agar harganya naik. Padahal harga di tingkat petani sudah turun. Untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah (Pemda) harus bisa bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) di daerah, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap distributor barang.
Presiden yakin pemeriksaan rutin dan adanya tindakan tegas dari penegak hukum, akan menurunkan minat distributor menahan stok barangnya. Makanya, perlu ada operasi pasar yang dilakukan secara rutin dan Pemda harus menganggarkan dana untuk itu.
“Sesering mungkin terjun ke lapangan, ke gudang. Distribusi besar timbun atau nggak? Harus dikontrol, agar distributor besar merasa diawasi dan tidak menimbun barang dan memainkan harga,” ujarnya.
Baca Juga :
Berani Komen Itu Baik
