Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Aduh, Langkah Bakal Calon Wali Nagari di Pasaman Bakal Banyak Tersandung Perda

Ilustrasi
Dibaca : 388

Pasaman, Prokabar — Tahapan demi tahapan pemilihan wali nagari di Pasaman terus bergulir. Baliho terpasang sana-sini. Tim pemenangan juga sudah berjalan kampung ke kampung. Memasarkan masing-masing jagoan mereka.

Di lain hal, secuil aturan agaknya bakal menyungkai lahkah para bakal calon yang mendaftarkan diri. Aturan yang dimaksud ialah keikutsertaan pengurus partai yang mendaftar sebagai wali.

Dalam aturan di Peraturan Daerah (Perda) Pasaman tahun 2016 pasal 23 ayat (1) huruf l dan penjelasan pasal 23 ayat (1) huruf disebutkan untuk menjadi calon wali nagari di larang menjadi pengurus atau anggota partai politik (Parpol). Bagi pengurus Parpol, jika ingin menjadi calon wali nagari, wajib telah mengundurkan diri dari pengurus parpol minimal satu tahun sebelum pendaftaran. Namun, bagi anggota Parpol, yang bukan pengurus, tidak ada ketentuan harus mundur setahun sebelumnya, yang penting dia sudah harus mundur sebelum pendaftaran.

Inilah yang bakal menjadi batu sandungan. Pantauan Prokabar.com, paling banyak yang mendaftar merupakan pangurus partai.

Menanggapi hal ini, salah satu bakal calon Wali Nagari Aia Manggih, Ade Syuryadi meminta panitia seleksi adminitrasi bakal calon di pemerintahan untuk bekerja arif.

“Pilwana terdengarnya memang proses demokrasi terkecil dalam struktur pemerintahan. Namun jangan salah, gesekan terbesar justru terjadi di Pilwana. Apa sebab, tingginya kepedulian mereka untuk ingin menjadikan nagari mereka ke arah lebih baik,” jelas Ade.

Ade meminta, pihak pemerintah yang menyeleksi adminitrasi bakal calon ini, tidak termakan atau tertekan oleh kepentingan. Bila ini terjadi, ditakutkan memicu masyarakat bertindak di luar nalar.

“Pembuktian atau fakta, seseorang sah tidak menjadi pengurus atau anggota Parpol, yakni surat pernyataan dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari Pimpinan Parpol kabupaten. Legalitasnya pun bisa di cek di Kesbangpol Pasaman,” jelas Ade.

“Profesionalitas, serta ketegasan panitia Pilwana akan menjadi kunci kesuksessan pelaksanaan, alek demokrasi nagari. Saya berharap, pesta demokrasi nagari ini, tidak dinodai, dengan ketidakarifan, baik itu, pemalsuan data atau hal-hal yang tidak baik,” ungkap Ade Syuryadi.

“Saya tak ingin, Pilwana mengakibatkan timbulnya perpecahan di tengah masyarakat. Terlalu mahal harga jabatan walinagari, jika harus ditebus dengan rusaknya silaturahmi di tengah masyarakat,” tukas Ade. (Ola)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top