Daerah

Anggaran Penanganan Covid-19 Menjadi Sorotan DPRD Tanah Datar

Dibaca : 244

Tanah Datar, Prokabar – Mempertimbangkan peningkatan kasus Pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna secara daring, Rabu (9/6).

Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, mengatakan sidang dilaksanakan secara virtual dimana 11 orang anggota mengikuti secara virtual, dan 11 orang hadir secara langsung di ruang sidang.

“Ini memenuhi syarat untuk dimulai. Sedangkan Bupati bersama kepala OPD mengikuti secara virtual,” ujar Anton.

Agenda sidang mendengarkan pandangan fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Anggaran 2020, dan yang menjadi sorotan yakninya penggunaan dana dan penanganan Covid-19, realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan PAD Tanah Datar.

“Realisasi pendapatan daerah tidak sesuai target, termasuk pajak untuk meningkatkan PAD, tentunya ini menjadi catatan penting bagaimana cara mencapai target yang ditentukan,” ujar juru bicara Fraksi PPP Arianto.

Agar target dapat dicapai, tambah Arianto, dibutuhkan OPD yang mampu untuk berkreasi dan saling koordinasi satu sama lainnya.

“Penempatan pejabat yang berkualitas pada posisi yang tepat harus menjadi salah satu perhatian bagi Bupati dan Wabup ke depan ketika mengisi struktur organisasi perangkat daerah,” sampainya.

Arianto juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan Poliklinik RSUD M. Ali Hanafiah yang belum jua siap pengerjaannya.

“Kita harapkan pelayanan masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, seperti bagaimana kondisi dan rencana kelanjutan pembangunan Poliklinik RSUD M. Ali Hanafiah sebagai salah satu sarana penunjang kenyamanan masyarakat memperoleh layanan kesehatan,” katanya.

Dalam sidang itu juga ditanyakan tentang aset daerah, Silpa Pemkab dan Nagari, dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan ASN.

Dan yang tak kalah pentingnya, sebagian fraksi berharap dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini bisa menarik investor menanamkan investasinya di Tanah Datar.

Kondisi saat ini pembangunan daerah mengandalkan bantuan dan dana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kedepan, Bupati dan Wabup serta OPD diharapkan mampu berkreasi mencari dari sumber lain, sehingga pembangunan di Tanah Datar semakin baik. (eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top