Pasaman, Prokabar — Pemilu 17 April mendatang sudah di depan mata. Para calon legislatif dan tim suksesnya mulai melancarkan serangan sosialisasi dan kampanye.
Namun, siapa sangka di balik itu semua bola panas selalu mengarah pada walinagari. Terutama yang ada di Pasaman.
“Kami dituntut untuk netral. Tidak boleh ikut kampanye, namun di sisi lain, undangan oleh Caleg saat kampanye di nagari selalu datang pada kami. Apakah itu untuk bisa dihadiri atau semacamnya. Tidak hadir, naasnya surat undangan ditandatangani bupati sebagai pengurus partai. Walau bupati berstatus cuti dalam berkampanye, namun ia tetap bupati yang harus kami hormati. Hadir salah, tidak hadir salah,” kata para walinagari yang hadir dalam sosialiasi pengawasan Pemilu bersama walinagari, Ormas, tokoh dan awak media, Minggu (17/2).
Tidak itu saja bola panas yang dirasakan walinagari. Parahnya lagi, perihal kampanye uang atau barang, juga menjadi polemik walinagari saat ada beberapa Caleg yang melakukannya.
“Money politik tidak boleh. Tapi, banyak juga Caleg yang gelar kampanye terbuka dan memberikan pergantian uang transport kepada peserta. Kamipun jadi bingung, boleh atau tidak. Alasannya, masyarakat yang hadir kan menghabiskan hari-harinya untuk ikut sosialisasi. Jadi masyarakat merasa uang pergantian transport itu, wajib diterimanya untuk pengganti pemasukan hari kerja yang hilang,” lanjut walinagari lainnya.
Perihal ini, Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita memgaku, apapun yang terjadi walinagari harus netral. Kalaupun terpaksa hadir dalam acara kampanye karena diundang, walinagari harus pasif. Tidak boleh menyatakan dukungan atau mengutarakan kemana arah politik.
“Cukup pribadi saja yang tahu kemana arah pilihan pak wali sekalian. Kalau diundang, ya diam saja. Lihat saja acaranya, jangan ikut berkampanye,” jelas Rini.
Perihal money politik, pada dasarnya itu sangat dilarang. Apalagi membagi-bagikan barang atau uang dengan disertai kartu nama, stempel atau embel-embel yang ada nomor urut Caleg atau partai.
“Ini tidak boleh. Untuk itu, sosialisasi ini kita gelar. Apapun alasan masyarakat menerimanya, itu tidak boleh. Mari kita dorong masyarakat untuk memahaminya,” tukas Rini. (Ola)
