Kendalikan Konten Hoax, Kominfo Akan Terapkan Denda ke Penyedia Platform

Penulis -

Jumat, 26 Oktober 2018 - 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Prokabar — Selama empat tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus meningkatkan upaya pengendalian konten informasi yang tidak benar atau dikenal hoax serta ujaran kebencian di media sosial.

Tindakan tersebut juga akan diimbangi dengan penyesuaian di regulasi sehingga platform media sosial yang terbukti terlibat penyebaran konten hoax dan ujaran kebencian dikenakan sanksi denda administratif.

“Kita laksanakan tahun ini karena Pilpres tahun depan kan. Maka kita maju soal itu. Tapi sebetulnya secara umum dan keseluruhan, pengendalian konten negatif tidak hanya saat momentum Pilpres saja,” ujar Menkominfo Rudiantara saat konferensi pers 4 tahun kinerja Kemenkominfo masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, seperti dikutip dari laman kominfo.go.id, Jumat (26/10).

Baca Juga :  Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

Menteri Rudiantara mengatakan, pengendalian konten negatif di media sosial penting sejak awal terus dilakukan sebab penyebarannya dapat kapan saja terjadi, termasuk di luar momemtum Pilpres.

“Kami melakukan penyisiran berita hoax yang bisa dilihat di situs kami, itu kita update setiap hari namanya stophoax.id. Kita identifikasi mana berita hoax dan mana yang akurat. Bukan karena konteks Pemilu saja walaupun memang menjadi momentum,” ucap Menteri Rudiantara.

Mengenai penerapan sanksi denda kepada platform media sosial yang terlibat penyebaran konten negatif, Menteri Rudiantara menjelaskan, telah berunding dan berdialog dengan beberapa platform penyedia.

Baca Juga :  ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

“Sebenarnya bisa saja saat ini langsung ditindak melalui pembekuan dengan menggunakan peraturan lama karena ada tahapan peringatan 1, 2, 3 dan penutupan,” ujar Menteri Rudiantara.

Soal sanksi denda kepada platform media sosial yang terlibat penyebaran konten negatif, Menteri Rudiantara menyebutkan, di negara-negara lainnya telah lebih awal dilaksanakan, misalnya saja di Jerman dan Malaysia.

Oleh sebab itu, kata Menteri Rudiantara, Indonesia juga harus mengambil posisi menyikapi isu konten negatif di media sosial dengan pendekatan kebijakan berbeda dari negara lain.

“Namun kita perlu ada proses, kalau UU ITE kita diatur terkait safe harbour policy, satu-satunya negara di Asia yang punya kebijakan itu adalah Indonesia. Nanti bisa kita turunkan bersamaan dengan peraturan Menteri,” ungkap Menteri Rudiantara.

Baca Juga :  ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Dia menuturkan, kebijakan Kemenkominfo tentu sebatas tindakan di dunia maya saja, seperti pemblokiran dan penutupan akses. Sedangkan proses penegakan hukum di dunia nyata tetap dilakukan oleh kepolisian.

Guna informasi, sampai saat ini regulasi mengenai pengendalian konten hoaks dan ujaran kebencian di media sosial masih dalam pembahasan. Nantinya, regulasi itu akan diterbitkan dalam bentuk peraturan Menkominfo.

Peraturan Menkominfo tentang pengendalian konten hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang nantinya ingin diterbitkan berlandaskan ke Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi. (*/hdp)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo
ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI
Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok
Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut
Jelang Muktamar Muhammadiyah, 10 PWM Sepakati Risalah Bukitinggi
Rahmat Saleh Dorong Keterbukaan Tata Niaga Impor Gula
ADPI Sukses Launching IADP melalui Technical Guidance Book Chapter Writing – Springer.

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:08 WIB

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:39 WIB

ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Rabu, 30 September 2026 - 17:37 WIB

Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI

Rabu, 23 September 2026 - 10:46 WIB

Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok

Selasa, 22 September 2026 - 12:04 WIB

Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB