Kuasa Hukum BSN Pertanyakan Ketidakhadiran Saksi

Penulis -

Rabu, 18 November 2026 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang – Sidang Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Beny Saswin Nasrun yang berlangsung pada Selasa (16/11/2026) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Padang berlangsung panas.

Pasalnya satu saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Padang tidak hadir. Akibat tidak hadirnya saksi tersebut, membuat persidangan ditunda.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut terdiri dari Hakim Liberty Sitorus dengan Hakim Anggota Hendri Joni dan Yenni.

Baca Juga :  Yakin Dan fokus Jadi Kunci Kemenangan Tim Voli Putra Nanggalo di PVC 2026

Sementara itu,charles Sijabat,Kuasa Hukum Beny Saswin Nasrun sempat meradang meradang atas ketidakhadiran saksi. Charles Sijabat mengatakan bahwa seharusnya JPU mempersiapkan berkas izin nya dari saat proses penyidikan, bukan sekarang.

Tidak hanya itu,menurutnya data-data perbankan Beny Saswin Nasrun saja bisa diminta saat penyidikan. Padahal kerahasiaan nasabah sudah diatur melalui UU Perbankan maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga :  Fadly Amran Ikuti Verifikasi Lapangan Anugerah Dwija Praja Nugraha PB PGRI

“Apa pula sulitnya meminta surat izin dari Peradi SAI jika disiapkan jauh-jauh hari. Ini sebagai salah satu indikasi bahwa perkara klien kami sangat dipaksakan,” ucapnya dengan nada keras.

JPU Kejari Padang Budi Prihalda menyebut bahwa saksi tidak bisa hadir, karena JPU belum mendapat izin dari Peradi SAI tempat organisasi saksi bernaung.

Sementara itu terkait dengan kerahasiaan nasabah yang diatur dalam UU Perbankan maupun Peraturan OJK, Budi menyebut bahwa yang tidak boleh dibuka adalah perihal simpanan dan investasi.

Baca Juga :  Dukung Kemandirian Ekonomi, PT Semen Padang Bantu Sarana Usaha Pijat 10 Penyandang Disabilitas Netra

“Izin Yang Mulia Hakim, saksi yang juga berprofesi sebagai advokat tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, karena JPU belum mendapat izin dari Organisasi Peradi SAI. Mohon kiranya Yang Mulia Hakim untuk dapat menunda persidangan,” pintanya.

Dijadwalkan Sidang perkara akan dilaksanakan majelis hakim pada Kamis 19 November 2026.(*)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Fadly Amran Serahkan Hadiah UMKM Champion Padang 2026, Dorong Produk Lokal Go Global
Fadly Amran Ikuti Verifikasi Lapangan Anugerah Dwija Praja Nugraha PB PGRI
Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027
Tingkatkan Kompetensi dan Peluang Kerja, 25 Pemuda Lubuk Kilangan Ikuti Pelatihan K3 Bersertifikasi
Dukung Kemandirian Ekonomi, PT Semen Padang Bantu Sarana Usaha Pijat 10 Penyandang Disabilitas Netra
Ruas Jalan Pulau Punjung – Kampung Surau Kembali Mulus. Terjawab Sudah Janji Politik Bupati Annisa
Yakin Dan fokus Jadi Kunci Kemenangan Tim Voli Putra Nanggalo di PVC 2026
Jembatan Balok Bancah Terancam Rusak, Dampak Luapan Air Sungai
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:27 WIB

Fadly Amran Serahkan Hadiah UMKM Champion Padang 2026, Dorong Produk Lokal Go Global

Rabu, 18 November 2026 - 13:48 WIB

Kuasa Hukum BSN Pertanyakan Ketidakhadiran Saksi

Selasa, 17 November 2026 - 22:28 WIB

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 November 2026 - 19:57 WIB

Tingkatkan Kompetensi dan Peluang Kerja, 25 Pemuda Lubuk Kilangan Ikuti Pelatihan K3 Bersertifikasi

Selasa, 17 November 2026 - 19:53 WIB

Dukung Kemandirian Ekonomi, PT Semen Padang Bantu Sarana Usaha Pijat 10 Penyandang Disabilitas Netra

Berita Terbaru

Daerah

Kuasa Hukum BSN Pertanyakan Ketidakhadiran Saksi

Rabu, 18 Nov 2026 - 13:48 WIB